Militer Korut Siap Dikerahkan Jika Selebaran Propaganda Pembelot Korsel Terus Digaungkan

Liputan6.com, Pyongyang - Tentara Korea Utara siap untuk mengambil tindakan militer jika kelompok-kelompok pembelot Korea Selatan didorong maju lantaran terus mengampanyekan selebaran propaganda ke Korea Utara.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (16/6/2020) Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KPA) mengatakan, pihaknya telah mempelajari "rencana aksi" untuk memasuki kembali zona yang telah didemiliterisasi di bawah pakta antar-Korea dan "mengubah garis depan menjadi benteng."

"Tentara kami akan dengan cepat dan menyeluruh mengimplementasikan setiap keputusan dan perintah Partai dan pemerintah," kata KPA dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita resmi KCNA.

Ketegangan meningkat ketika Pyongyang mengancam akan memutuskan hubungan antar-Korea dan mengambil tindakan balasan atas selebaran.

Selebaran itu membawa pesan-pesan kritis terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong-un termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa kelompok yang dipimpin pembelot secara teratur mengirim kembali selebaran, bersama dengan makanan, uang kertas US$ 1, radio mini dan stik USB yang berisi drama dan berita Korea Selatan, biasanya dengan balon melewati perbatasan yang dijaga ketat atau dalam botol melalui sungai.

Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim sekaligus pejabat senior Partai Buruh yang berkuasa, mengatakan ia memerintahkan militer untuk mempersiapkan tindakan selanjutnya.

Korea Selatan mengambil tindakan hukum terhadap dua kelompok pembelot, dengan mengatakan mereka menyulut ketegangan lintas-batas, menimbulkan risiko bagi penduduk yang tinggal di dekat perbatasan dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Tetapi kelompok itu mengatakan mereka bermaksud untuk terus maju dengan kampanye yang direncanakan minggu ini.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mendesak Korea Utara untuk menjaga perjanjian damai yang dicapai oleh kedua pemimpin dan kembali ke dialog.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Adik pemimpin Korea Utara memperingatkan Korea Selatan, agar mencegah pembelot mengirim selebaran ke zona demiliterisasi (DMZ) yang memisah kedua negara.

Ia mengatakan pihaknya akan membatalkan perjanjian militer bilateral baru-baru ini jika kegiatan itu berlanjut, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia.

Kim Yo-jong, yang secara tidak resmi menjabat kepala staf Kim Jong-un, mengeluarkan peringatan itu dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita negara itu, KCNA, Kamis 4 Juni.

Ia merujuk pada ribuan "selebaran anti-DPRK" baru-baru ini yang dibuang di sisi Utara DMZ yang dijaga ketat dengan judul "Defectors from the North." DPRK atau Republik Rakyat Demokratik Korea adalah nama resmi Korea Utara.

"Jika tindakan berniat jahat seperti itu, yang dilakukan secara terang-terangan, dibiarkan dengan dalih 'kebebasan individu' dan 'kebebasan berpendapat', pemerintah Korea Selatan tidak lama lagi akan menghadapi fase terburuk," demikian laporan KCNA.

Kim Yo-jong memperingatkan tentang kemungkinan pembatalan perjanjian militer antar-Korea untuk menghilangkan ancaman praktis perang sebagai akibat selebaran klandestin itu. Pakta militer yang dicapai 2018 itu "hampir tidak ada artinya," katanya.

Ia juga memperingatkan Korea Utara akan sepenuhnya mundur dari proyek industri Kaesong dan menutup kantor penghubung bersama di kota perbatasan, kecuali Seoul menghentikan tindakan semacam itu.

Laporan KCNA tidak menyebut pihak yang disalahkan dalam penyebaran selebaran itu. Tetapi komentar Kim Yo-jong muncul setelah mantan diplomat Korea Utara dan pembelot Korea Utara lainnya memenangkan kursi parlemen dalam pemilihan umum Korea Selatan pada April lalu.