Antisipasi UU Keamanan Hong Kong, Australia Tawarkan 10.000 Visa Permanen

Liputan6.com, Canberra - Pemerintah Australia mengatakan akan menawarkan sekitar 10.000 pemegang paspor Hong Kong yang saat ini tinggal di Australia kesempatan untuk mengajukan permohonan tempat tinggal permanen begitu visa mereka saat ini berakhir.

Pemerintah Perdana Menteri Scott Morrison percaya bahwa langkah China mengimplementasi undang-undang keamanan nasional baru yang keras di wilayah semi-otonom Hong Kong membuka kemungkinan pendukung pro-demokrasi dapat menghadapi penganiayaan politik.

"Itu berarti bahwa banyak pemegang paspor Hong Kong mungkin mencari tujuan lain untuk dikunjungi dan karenanya kami telah mengajukan opsi visa tambahan untuk mereka," Penjabat Menteri Imigrasi Alan Tudge mengatakan kepada ABC TV, Minggu (12/7/2020), dikutip dari Telegraph.co.uk.

Untuk mendapatkan tempat tinggal permanen, pelamar masih harus lulus "tes karakter, tes keamanan nasional dan sejenisnya," kata Tudge.

"Jadi itu tidak otomatis. Tapi itu tentu saja jalur yang lebih mudah menuju tempat tinggal permanen dan tentu saja setelah Anda menjadi penduduk tetap, ada jalan menuju kewarganegaraan di sana," katanya.

"Jika orang benar-benar dianiaya dan mereka dapat membuktikan kasus itu, maka mereka dapat mengajukan permohonan untuk salah satu visa kemanusiaan kami dalam kasus apa pun."

Sebelumnya, PM Morrison mengumumkan minggu lalu bahwa Australia menunda perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong dan memperpanjang visa bagi penduduk Hong Kong dari dua menjadi lima tahun.

Langkah ini dilakukan setelah China melewati Dewan Legislatif Hong Kong untuk memberlakukan undang-undang keamanan menyeluruh tanpa konsultasi publik.

Para kritikus melihatnya sebagai kemunduran lebih lanjut dari kebebasan yang dijanjikan kepada bekas jajahan Inggris itu, sebagai tanggapan atas protes besar-besaran tahun lalu yang menyerukan demokrasi yang lebih besar dan akuntabilitas polisi yang lebih besar.

Undang-undang keamanan nasional melarang apa yang Beijing pandang sebagai kegiatan separatis, subversif atau teroris atau sebagai intervensi asing dalam urusan Hong Kong.

Di bawah undang-undang, polisi sekarang memiliki kekuatan besar untuk melakukan pencarian tanpa surat perintah dan memerintahkan penyedia layanan internet dan platform untuk menghapus pesan yang dianggap melanggar undang-undang.

Kementerian luar negeri China mengatakan pihaknya memiliki hak untuk "mengambil tindakan lebih lanjut" sebagai tanggapan atas langkah-langkah oleh Canberra. "Konsekuensinya akan sepenuhnya ditanggung oleh Australia," kata juru bicara Zhao Lijian pada briefing harian pada Kamis 9 Juli 2020.

Simak video pilihan berikut:

Hong Kong telah merilis perincian tambahan tentang undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh China bagi Hong Kong, dengan mengatakan pasukan keamanan telah mengesampingkan otoritas untuk masuk dan mencari properti untuk bukti serta menghentikan orang-orang meninggalkan kota.

Seperti melansir Channel News Asia, Selasa (7/7/2020), Hong Kong kembali ke China pada 1 Juli 1997, di bawah pedoman "satu negara, dua sistem" yang menjamin otonomi luas dan kebebasan yang tidak dinikmati di daratan, termasuk peradilan yang independen.

Tetapi di bawah undang-undang baru Tiongkok, perilaku pemisahan diri dan penghasutan akan dihukum hingga seumur hidup di penjara. Hal ini pun kemudian memicu kekhawatiran akan era yang jauh lebih otoriter di Hong Kong, yang telah dirusak oleh protes anti-China selama setahun terakhir.

Sementara pihak berwenang Beijing dan Hong Kong bersikeras bahwa undang-undang itu hanya akan menargetkan minoritas dari apa yang mereka sebut "pembuat onar", diplomat, kelompok bisnis dan aktivis hak mengatakan itu adalah contoh terbaru dari pengetatan penguasaan Beijing terhadap kota.

Kendati demikian, Beijing memberlakukan undang-undang tersebut bagi Hong Kong, pusat keuangan dan perdagangan utama, meskipun ada protes dari Hong Kong dan negara-negara Barat.

Selengkapnya...