Iran Sebut Kesepakatan Nulir JCPOA Dapat Dukungan dari Komunitas Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Pihak Iran menyebut, Kesepakatan Nuklir Iran (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) yang ditandatagani pada tanggal 14 Juli 2015 antara lima negara anggota tetap DK-PBB yaitu Rusia, Amerika Serikat, China, Prancis, Inggris dan juga Jerman (5+1) tentang kegiatan nuklir telah didukung secara luas oleh komunitas internasional.

Dengan keluarnya AS secara sepihak dari kesepakatan pada tanggal 8 Mei 2018, dianggap sebagai kondisi bahaya apa bila tidak dilindungi oleh komunitas internasional.

Iran menyebut, modal internasional, hukum, teknis, strategis, dan politik dari JCPOA telah sangat terkikis pada peringatan kelima kesepakatan nuklir setelah tindakan AS yang mereka anggap sebagai sesuatu hal illegal, demikian disebutkan dalam rilis dari Kedutaan Besar Iran di Jakarta yang diterima oleh Liputan6.com pada Kamis (16/7/2020).

"Anggota JCPOA yang tersisa mengetahui dengan baik bahwa sebab utama situasi saat ini adalah pelanggaran berkelanjutan terhadap resolusi DK-PBB no. 2231. JCPOA pada akhirnya menyebut penarikan Amerika Serikat secarailegal dan sepihak dari kesepakatan ini yang dicapai setelah bertahun-tahun negosiasi multilateral yang alot."

"Ketidakpatuhan pemerintah AS terhadap kewajibannya di bawah resolusi 2231 dan tiadanya keinginan pihak-pihak lain untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang pada JCPOA, telah memperumit situasi saat ini dan secara nyata membuat Republik Islam Iran yang patuh terhadap kewajibannya tidak dapat memanfaatkan hasil dari JCPOA, antara lain pencabutan sanksi nuklir."

Pihak Iran menyayangkan situasi yang telah berkembang sedemikian rupa. Sehingga hak dan kewajiban yangterkandung dalam JCPOA, yang dihasilkan melalui negosiasi yang sulit dan alot antara Iran dan negara-negara 5+1 harus diingatkan kembali kepada negara-negara yang tersisa padaJCPOA dan para anggota Dewan Keamanan PBB.

"Mulai dari penekanan resolusi 2231 tentang mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan interaksi ekonomi dan perdagangan normal serta kerjasama dengan Iran dan implementasi penuh kerangka waktu yang disepakati pada JCPOA dan resolusi 2231 hingga pentingnya sistem pencabutan sanksi yang tertera pada JCPOA sebagai salah satu fondasi dasar perjanjian ini," ujar pihak Iran.

Pihak Iran juga menyebut bahwa JCPOA adalah solusi diplomatik yang dinegosiasikan untuk penyelesaian damai krisis fiktif yang kronis atas program nuklir damai Republik Islam Iran.

"Iran memasuki negosiasi JCPOA secara serius dan dengan pandangan ke depan, serta melaksanakan hasil dari negosiasi dengan itikad baik, yang mana transparansi sukarela danlangkah-langkah membangun kepercayaan lebih dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perlindungan Nuklir (Safeguard Agreement), adalah bagian dari usaha Republik Islam Iran untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat internasional tentang sifat damai program nuklirnya, dan sebagai timbal balik seluruh sanksi yang dijatuhkan dan diberlakukan dengan dalih program nuklirnya harus dicabut," jelas pihak Iran.

"Sayangnya, Republik Islam Iran tidak hanya tak mendapatmanfaat ekonomi dari pencabutan sanksi, tetapi sekali lagi kita menyaksikan tindakan beberapa musuh JCPOA untuk menghidupkan kembali kasus-kasus yang telah ditutup, dengan tujuan menghancurkan keberhasilan JCPOA."

Simak video pilihan berikut:

Republik Islam Iran sejauh ini menyebut dirinya telah bekerja sama secara konstruktif dan luas dengan BadanInternasional Tenaga Atom (IAEA), sebagaimana terbukti menurut angka dan statistik tentang volume dan jumlah inspeksi dan langkah verifikasi yang dilakukan IAEA di Republik Islam Iran.

"Para pejabat Republik Islam Iran percaya bahwa setiap upaya untuk menyalahgunakan IAEA dengan tujuan menekan Iran bertentangan dengan JCPOA dan selain menodai kredibilitas IAEA sebagai satu-satunya badan teknis internasional yang kredibel untuk memantau kegiatan nuklir negara-negara dunia, juga akan berpengaruh negatif terhadap kerjasama konstruktif yang dilakukan dalam kerangka Perjanjian Perlindungan," jelas pihak Iran.

"Selain itu, setiap keikutsertaan beberapa negara anggota yang tersisa pada JCPOA dengan konspirasi AS melawan, menghancurkan dan melemahkan mekanisme pencabutan sanksi senjata terhadap Iran (Oktober 2020) pada ulang tahun kelima JCPOA sangatlah mengkhawatirkan."

"Seperti yang telah berulang kali ditekankan bahwa negosiasi ulang terhadap JCPOA dan merevisi mekanisme pencabutan sanksi tidak akan diterima dalam keadaan apa pun, dan respons Republik Islam Iran atas kemungkinan terjadinya hal tersebut akan tegas dan menentukan."

Pihak Iran menuturkan bahwa kelengkapan dan finalitas perjanjian ini telah dicapai melalui proses yang sulit dan setelah dua tahun negosiasi intensif di tingkat tertinggi tidak boleh dikompromikan dengan cara apa pun.

"Republik Islam Iran percaya bahwa tidak ada alternatif untuk JCPOA, maka apa bila tekad politik masyarakatinternasional, terutama anggota JCPOA yang tersisa adalah untuk mempertahankan perjanjian ini, sangatlah penting bagi kita semua untuk fokus dan memastikan implementasi JCPOA yang seimbang dan dengan tekad baik."

Republik Islam Iran menyampaikan apresiasinya kepada Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia dikarenakan tindakakan dan kebijakan konstruktif mereka yang penuh dengan tekad baik pada DK-PBB.

Tak hanya itu, Iran juga mengapresiasi Dewan Gubernur IAEA dan Komisi Bersama JCPOA demi melindungi kesepakatanini dan pelaksanaannya serta berharap dengan berlanjutnya usaha demikian keadaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan penuh JCPOA dapat terbentuk.

Iran menegaskan kkesiapannya untuk mempertahankan dan sepenuhnya mengimplementasikan seluruh ketentuan JCPOA oleh semua pihak dalam perjanjian ini.

Khususnya terkait pentingnya bagi Iran untuk mendapatkan manfaat penuh dari hasil ekonomi mekanisme pencabutan sanksi seperti yang ditentukankan dalam JCPOA.

"Republik Islam Iran juga siap untuk ambil tindakan tegas terhadap keinginan yang berlebihan dan langkah-langkah yang tidak bertanggung jawab. Iran sangat mendesak ketiga negara Eropa untuk mematuhi komitmen mereka, dan mempersiapkan kondisi yang baik bagi perlindungan dan pelaksanaan penuh JCPOA dari pada mengikuti arah kebijakan tekanan maksimum AS."