ASIAN BUSINESS REVIEW NOBATKAN BANK MANDIRI SEBAGAI DIGITAL EXPERIENCE OF THE YEAR

PBB Kirim Utusan ke Myanmar, Sampaikan Protes Keras ke Junta Militer

Akses ke internet di Myanmar kini telah dipulihkan setelah diputus pihak junta militer.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 16 Feb 2021, 15:31 WIB

Diterbitkan 16 Feb 2021, 15:31 WIB

Militer Kerahkan Kendaraan Lapis Baja di Kota-Kota Myanmar

Seorang pengunjuk rasa anti-kudeta memegang poster di samping kendaraan lapis baja yang dikerahkan di luar gedung Bank Sentral Myanmar di Yangon, Senin (15/2/2021). Pasukan militer Myanmar mulai menerjunkan kendaraan lapis baja di kota-kota besar di Myanmar dan memutus akses internet. (AP Photo)

Liputan6.com, Yangon - PBB mengatakan kepada pemerintahan atau junta militer Myanmar bahwa rakyat memiliki hak berkumpul dan harus dihormati sepenuhnya. Dalam panggilan telepon, Utusan Khusus PBB Christine Schraner Burgener memperingatkan "segala bentuk tanggapan yang keras kemungkinan akan memiliki konsekuensi yang parah."

Akses ke internet di Myanmar kini telah dipulihkan pada Selasa pagi (16/2) setelah terputus sebelumnya.

Junta secara teratur memblokir sejumlah situs untuk mencoba membungkam perbedaan pendapat sejak kudeta 1 Februari 2021.

Peringatan Schraner Burgener datang selama panggilan telepon Senin kemarin dengan wakil kepala junta Soe Win, kata seorang juru bicara PBB.

Utusan khusus itu menekankan bahwa pemadaman internet "merusak prinsip inti demokrasi".

Tak hanya warga biasa, mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri juga turut bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil di kota utama Yangon, Myanmar.

Sebelumnya, otoritas militer mengumumkan hukuman keras bagi mereka yang menentang para pemimpin kudeta.

Junta mengatakan pihaknya menggulingkan para pemimpin terpilih, termasuk juru kampanye demokrasi lama, Aung San Suu Kyi, karena dugaan kecurangan dalam pemilih umum.

Simak video pilihan di bawah ini:

Militer Myanmar Ancam Demonstran Tolak Kudeta Dipenjara 20 Tahun

Kudeta Myanmar, Militer Bebaskan Lebih Dari 23 Ribu Tahanan

Para narapidana berada di atas truk saat pemberian amnesti yang menandai peringatan 74 tahun Hari Persatuan Myanmar di penjara Insein di Yangon, Myanmar(12/2/2021). Pemberian amnesti tersebut dilakukan saat Myanmar ramai mengenai penangkapan pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi. (AP Photo)

Setelah melakukan kudeta militer terhadap Aung San Suu Kyi, militer Myanmar mengeluarkan ancaman bagi pendemo anti-kudeta. Hukuman 20 tahun penjara berlaku bagi mereka yang menghalang angkatan bersenjata.

Hukuman penjara dan denda juga akan diterapkan pada orang-orang yang dianggap menebar kebencian terhadap para pemimpin kudeta.

Dilansir BBC, aturan hukum itu diumumkan sementara militer mengerahkan kendaraan-kenderaan lapis baja di beberapa kota di Myanmar.

Sejak kudeta 1 Februari, gelombang protes masyarakat Myanmar terus terjadi. Peserta demonstrasi berasal dari generasi muda dan tua yang menolak kudeta militer, serta menuntut agar Aung San Suu Kyi dibebaskan.

Militer melakukan kudeta karena tidak mampu mengaku kalah saat pemilihan umum pada November 2020. Mereka berkata akan berkuasa selama setahun.

Kondisi Suu Kyi masih ditahan dan direncanakan baru bebas pada 17 Februari mendatang. Ia akan disidang secara online di Nay Pyi Taw.

Lanjutkan Membaca ↓