Langkah RI Tangani Kudeta Myanmar Disebut Lanjutkan Tradisi Penyelesaian Masalah di ASEAN

Liputan6.com, Singapura- Direktur Center for Humanitarian Dialogue Wilayah Asia, Michael Vatikiotis menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, yang menjalankan shuttle diplomacy untuk menyelesaikan krisis politik yang sedang terjadi di Myanmar.

Vatikiotis, yang pernah menjadi Editor Far Eastern Economic Review, menyebut Menlu Retno melanjutkan tradisi yang sejak lama dilakukan Indonesia untuk ikut menyelesaikan persoalan yang terjadi di kawasan ASEAN. Indonesia pernah mengambil inisiatif dalam menyelesaikan krisis yang terjadi di Kamboja pada 1980-an.

"Menlu Retno Marsudi melanjutkan tradisi panjang Indonesia untuk secara aktif dan menjalankan shuttle diplomacy guna menyelesaikan krisis di kawasan. Seperti dulu dilakukan untuk Kamboja pada 1980-an, penekanannya adalah pada upaya persuasi dan mencari solusi terbaik," kata Vatikiotis, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/2/2021).

Selama dua pekan terakhir, Menlu Retno telah melakukan perjalanan ke Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Perjalanan-perjalanan itu dilakukan untuk menyamakan pandangan negara-negara ASEAN tentang bagaimana mencari jalan terbaik menyelesaikan krisis politik di Myanmar.

Selain itu, Menlu Retno juga berharap krisis di Myanmar dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus menimbulkan tetesan darah.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Berikut Ini:

Selain Michael Vatikiotis, Mantan Perdana Menteri Australia, Kevin Ruud juga mendukung langkah yang dilakukan Menlu Retno dan ASEAN dalam keterlibatan mereka menyelesaikan krisis yang sedang melanda Myanmar.

Dalam wawancaranya dengan BBC, Ruud menuturkan bahwa "Masyarakat internasional mempunyai tanggung jawab yang sama seperti dilakukan ASEAN, untuk menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada militer Myanmar bahwa jika mereka melakukan tindakan kekerasan dalam skala besar atau tindakan kekerasan apa pun kepada rakyat Myanmar, maka mereka akan menghadapi aksi internasional yang sangat masif".

Sementara itu, Ruud tidak sependapat dengan pandangan bahwa langkah yang dilakukan ASEAN untuk berkomunikasi dengan pejabat Myanmar sebagai legitimasi terhadap junta militer di sana.

Ia pun menambahkan, "Kita harus berupaya dengan berbagai cara untuk bisa berkomunikasi secara efektif dan jelas kepada militer Myanmar."