Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Myanmar Berdarah Lagi, 2 Demonstran Tewas Ditembak Polisi

Dua pendemo tewas di Myanmar usai ditembak polisi.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 08 Mar 2021, 17:32 WIB

Diterbitkan 08 Mar 2021, 17:32 WIB

Potret Polisi Myanmar Pukuli Pengunjuk Rasa

Tentara dan polisi berkumpul di jalan ketika pengunjuk rasa mengadakan demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon (6/3/2021). (AFP Photo)

Liputan6.com, Yangon - Dua demonstran di Myanmar dilaporkan tewas ditembak polisi saat unjuk rasa menentang kudeta militer di kota Myitkyina. Foto mereka terbaring di jalanan jadi viral di Facebook.

Dilaporkan Nikkei Asia, Senin (8/3/2021), saksi mata menyebut keduanya sedang ikut demonstrasi menentang kudeta ketika polisi menembakan granat kejut dan gas air mata.

Beberapa orang juga terkena tembakan yang berasal dari gedung-gedung.

Kematian dua orang itu menambah panjang daftar tewas akibat demo di Myanmar. Masih belum ada tanda rakyat ingin berhentu berdemo melawan kudeta militer.

Di Yangon, toko-toko, pabrik, serta bank juga tutup. Selain itu, pekerja konstruksi, agrikultur, dan manufaktur juga mengajak rakyat Myanmar berhenti bekerja demi menyetop kudeta.

Pekan lalu, kematian di Myanmar naik hingga tembus 50 orang. Hari paling berdarah terjadi pada Rabu 3 Maret. Utusan Khusus PBB untuk Myanmar telah meminta agar dunia internasional kompak membela rakyat Myanmar.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Australia Setop Kerja Sama dengan Militer Myanmar Akibat Kudeta

Puluhan Pengunjuk Rasa Tewas dalam Bentrokan di Myanmar

Para pengunjuk rasa, seperti yang terlihat melalui jendela, mengambil bagian dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon 28/2/2021). Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. (AFP/ Ye Aung Thu)

Australia telah menangguhkan program kerja sama pertahanannya dengan militer Myanmar.

Hal itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne.

Keputusan itu datang di tengah tindakan keras oleh militer Myanmar terhadap protes besar-besaran yang menolak kudeta sejak Januari lalu.

Dikutip dari Channel News Asia, Senin (8/3/2021) Australia juga akan mengirim bantuan kemanusiaan ke Rohingya dan etnis minoritas lainnya, kata Payne dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam (7/3).

"Kami akan memprioritaskan bantuan kemanusiaan dan yang paling mendesak dan berusaha memastikan keterlibatan kemanusiaan kami dengan dan melalui organisasi non-pemerintah, bukan dengan pemerintah atau entitas terkait pemerintah," jelas Payne.

Hubungan pertahanan bilateral Australia dengan militer Myanmar dibatasi pada area non-pertempuran seperti pelatihan bahasa Inggris.

Selain pemberhentian kerja sama dengan militer, Australia juga akan terus menuntut pembebasan segera Sean Turnell, seorang ekonom dan penasihat pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi.

Turnell telah ditahan dengan akses konsuler terbatas sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah terpilih Myanmar.

Warga Australia Desak Pemerintah Tindak Tegas Kudeta di Myanmar

Militer Myanmar Kerahkan Kendaraan Lapis Baja Blokir Jalan Menuju Gedung Parlemen

Kendaraan pengendali kerusuhan polisi dan truk pengangkut diparkir di jalan menuju gedung parlemen di Naypyitaw, Myanmar (2/2/2021). Militer Myanmar juga enahan politisi senior termasuk peraih Nobel dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. (AP Photo)

Ratusan orang berkumpul di kota terbesar di Australia, Sydney selama akhir pekan, mendesak pemerintah Australia untuk mengambil sikap tegas terhadap kudeta di Myanmar.

Diketahui bahwa Myanmar tengah menghadapi kericuhan setelah militer mengambil alih kendali negara itu dan menahan para pemimpin terpilih, dengan protes harian yang menurut PBB telah menewaskan lebih dari 50 orang.

"Kami terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil," kata Payne.

Sementara itu, serikat pekerja utama Myanmar telah meminta anggotanya untuk menutup ekonomi mulai Senin (8/3), karena telah menyaksikan salah satu hari demonstrasi terbesar.