Liputan6.com, Jakarta- KTT ASEAN akan diadakan di Jakarta pada 24 April mendatang.
Pertemuan ini akan dipimpin oleh Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah yang juga merupakan Ketua ASEAN 2021.
Pertemuan ini, merupakan KTT ASEAN pertama yang digelar secara tatap muka sejak 2020 lalu ketika pandemi COVID-19 melanda dunia.
Advertisement
Menteri Luar Negeri Malaysia, Hishammuddin Hussein dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (20/1) mengatakan bahwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah menerima surat undangan khusus untuk pertemuan tersebut dari Sultan Hassanal Bolkiah pada 17 April.
PM Muhyiddin Yassin kemudian menanggapi surat dari Sultan Hassanal Bolkiah pada 19 April, untuk menyatakan persetujuannya untuk menghadiri pertemuan tersebut.
"Melalui pertemuan ini, para pemimpin negara ASEAN diharapkan dapat membahas situasi terkini di Myanmar serta mempertajam isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama," kata Menlu Malaysia Hishammuddin Hussein.
Hishammuddin Hussein pun mengungkapkan bahwa ia juga akan menuju ke Jakarta pada Kamis pagi untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Dato Erywan, dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Sebelum pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN yang dijadwalkan pada Sabtu (24/4), 10 Menteri Luar Negeri ASEAN akan bertemu langsung pada Jumat (23/4)
"Sementara itu, saya juga ingin menginformasikan kepada Anda bahwa saya akan menerima panggilan telepon dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres malam ini," ungkap Hishammuddin Hussein.
"Saya percaya bahwa diskusi kami juga akan membahas situasi terkini di Myanmar selain PBB dan kerja sama dengan Malaysia," tuturnya.
Saksikan Video Berikut Ini:
Malaysia Sikapi Isu Kudeta di Myanmar dengan Tegas dan Konsisten
Terkait situasi di Myanmar, PM Muhyiddin Yassin akan kembali menegaskan sikap tegas dan konsisten Malaysia melalui Rapat akhir pekan ini sesuai dengan pernyataannya pada 19 Maret, bahwa "Pembebasan segera dan tanpa syarat pemimpin politik yang ditahan diMyanmar," terang Hishammuddin Hussein.
Pernyataan itu juga menyerukan agar militer Myanmar "menghindari menggunakan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata, juga "menyediakan ruang untuk pertemuan yang damai; kebebasan berbicara".
Selanjutnya, pernyataan itu meminta agar Myanmar "Kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan krisis politik ini dan menghindari peningkatan ketegangan".
"Akses ke bantuan kemanusiaan untuk kesehatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar," kata pernyataan itu, seraya menambahkan pentingnya "Mengizinkan kembali pengungsi Rohingya ke Negara Bagian Rakhine dengan cara yang damai, sukarela dan bermartabat".
Advertisement