UNDP: COVID-19 dan Kudeta Militer Berpotensi Buat 25 Juta Warga Myanmar Jatuh Miskin Tahun 2022

Liputan6.com, Yangon - Dampak ganda akibat pandemi COVID-19 dan krisis politik saat kudeta di Myanmar dapat mengakibatkan hampir setengah populasi, atau sebanyak 25 juta orang, jatuh miskin pada tahun 2022.

Hal ini diungkapkan oleh Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), demikian dikutip dari laman Channel News Asia, Jumat (30/4/2021).

Dalam laporan yang dirilis pada hari Jumat (30 April), UNDP mengatakan bahwa efek dari krisis tersebut dapat mendorong jutaan lebih banyak warga Myanmar jatuh ke dalam kemiskinan.

"COVID-19 dan krisis politik yang sedang berlangsung menambah guncangan yang mendorong mereka yang paling rentan kembali dan semakin dalam ke lubang kemiskinan," Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, Kanni Wignaraja.

"Pencapaian pembangunan yang dicapai selama satu dekade di transisi demokrasi akan terhapus dalam hitungan bulan," katanya, seraya menambahkan kemajuan negara itu mungkin akan mundur ke tahun 2005.

Studi tersebut menunjukkan bahwa pada akhir tahun lalu, rata-rata 83 persen rumah tangga melaporkan pendapatan mereka telah dipotong hampir setengahnya karena pandemi COVID-19.

Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan diperkirakan meningkat 11 persen karena efek sosio-ekonomi pandemi.

Sementara itu, laporan tersebut mengatakan situasi keamanan yang memburuk, serta ancaman terhadap hak asasi manusia dan pembangunan, di Myanmar sejak kudeta 1 Februari dapat meningkatkan tingkat kemiskinan hingga 12 persen pada awal tahun depan.

Saksikan Video Berikut Ini:

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Agustus San Suu Kyi, menahannya dan politisi sipil lain, kemudian menindak dengan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta.

Pasukan keamanan telah menewaskan lebih dari 750 warga sipil dalam demonstrasi tersebut, kata sebuah kelompok aktivis.

Laporan tersebut mengatakan, perempuan dan anak-anak akan menanggung beban terberat dari krisis.

"Separuh dari semua anak di Myanmar bisa hidup dalam kemiskinan dalam satu tahun," kata Wignaraja, menambahkan bahwa pengungsi internal yang sudah rentan juga menghadapi lebih banyak tekanan.

Laporan itu mengatakan, kemiskinan perkotaan diperkirakan meningkat tiga kali lipat, sementara situasi keamanan mematahkan rantai pasokan dan menghambat pergerakan orang, jasa, dan komoditas, termasuk barang-barang pertanian.

Tekanan pada mata uang Myanmar, Kyat, juga telah meningkatkan harga impor dan energi, kata laporan itu, sementara sistem perbankan tetap lumpuh.