Uni Eropa Kembali Beri Sanksi Pejabat Militer Myanmar Terkait Kudeta

Liputan6.com, Jakarta -  Uni Eropa menambahkan delapan pejabat dari militer Myanmar dan tiga perusahaan yang terkait dengan militer ke daftar hitam sanksi atas kudeta Februari negara itu dan penindasan berdarah terhadap protes.

Mereka yang ditargetkan dengan pembekuan aset dan larangan visa termasuk menteri dalam negeri, keamanan, keuangan, sumber daya alam dan transportasi, menurut daftar yang diterbitkan dalam jurnal resmi UE, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (22/6/2021). 

Uni Eropa menempatkan perusahaan permata dan kayu yang dikelola negara dalam daftar karena mereka ingin memotong pendapatan utama untuk pemerintah militer.

Ia juga menambahkan Organisasi Veteran Perang Myanmar, yang bertindak sebagai pasukan cadangan untuk militer, ke dalam daftar hitam.

Penambahan terbaru tersebut membuat jumlah individu dan entitas yang dikenai sanksi oleh UE menjadi 35 sejak putaran pertama langkah-langkah hukuman yang disepakati pada bulan Maret.

AS dan Inggris juga menargetkan pejabat dan perusahaan penting di negara itu, tetapi sejauh ini pemerintah militer mengabaikan tekanan Barat.

London juga mengumumkan sanksi terhadap perusahaan yang sama serta badan pemerintahan pemerintah militer Dewan Administrasi Negara.

Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Asing mengatakan langkah untuk mengekang perdagangan dua komoditas bernilai tinggi itu akan membuat para jenderal kehilangan "jutaan pendapatan".

"Militer terus melakukan subversi demokrasi dan pembunuhan brutal terhadap warga sipil," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab.

"Kami akan terus meminta pertanggungjawaban junta dan memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab, sampai demokrasi dipulihkan."

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi.