AS Desak ASEAN Minta Tanggung Jawab Militer Myanmar Terkait Kudeta Aung San Suu Kyi

Liputan6.com, Washington D.C - Amerika Serikat memiliki "keprihatinan mendalam" tentang situasi di Myanmar setelah kudeta militer yang terjadi Februari 2021, dan mendesak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengambil tindakan. 

Hal itu disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (13/7).

Myanmar berada dalam krisis dan ekonominya lumpuh sejak militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi awal tahun ini, menuduhnya melakukan kecurangan selama pemilu 2020.

"Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyerukan agar ASEAN untuk mengambil tindakan bersama dalam mendesak diakhirinya kekerasan, pemulihan transisi demokrasi Burma, dan pembebasan semua yang ditahan secara tidak adil", kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (14/7/2021).

Selain mengungkapkan "keprihatinan mendalam" tentang Myanmar sebagai anggota ASEAN, Blinken juga mendorong blok tersebut untuk menerapkan rencana lima poinnya untuk negara itu yang telah disusun pada April 2020.

Blinken menyerukan ASEAN "untuk mengambil tindakan segera untuk meminta pertanggungjawaban rezim Burma kepada negara-negara anggota ASEAN. secara mufakat dan menunjuk utusan khusus", jelas Price.

Pada awal Juli 2021, AS memberlakukan sanksi baru terhadap 22 orang yang terkait dengan kudeta militer dan serangan berikutnya terhadap gerakan pro-demokrasi di Myanmar.

Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi saat ini berada di bawah tahanan rumah saat diadili atas sejumlah tuduhan yang bisa membuatnya dipenjara selama lebih dari satu dekade.

Demonstrasi massal menentang pengambilalihan itu, yang kemudian memicu kekerasan di seluruh negeri, yang juga menghadapi lonjakan infeksi COVID-19.

Lebih dari 900 warga sipil Myanmar telah tewas oleh junta militer, menurut kelompok pemantau lokal.

Militer telah membenarkan tindakannya sebagai sarana untuk melindungi demokrasi, menuduh kecurangan pemilu dalam pemilu pada November 2020 lalu, yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi dengan telak.

Myanmar telah diperintah hampir terus-menerus oleh militer sejak tahun 1962, hanya lebih dari satu dekade setelah kemerdekaan dari Inggris.

Ini muncul dari kekuasaan militer langsung pada tahun 2011, memberlakukan reformasi ekonomi dan politik, termasuk pemilihan multi-partai.