Pertikaian Diplomatik Picu Presiden Tebboune Tuntut Penghormatan Prancis ke Aljazair

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune, menuntut penghormatan total dari Prancis, karena pertikaian diplomatik mengenai visa dan komentar kritis dari Paris tentang negara Afrika Utara itu.

Aljazair menuduh mantan penguasa kolonialnya Prancis melakukan "genosida" dan memanggil duta besarnya dari Paris pada 2 Oktober.

Dilansir dari Aljazeera, Senin (11/10/2021), Aljazair tidak terima atas apa yang dikatakannya sebagai komentar yang dikaitkan dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Sehari kemudian, Pemerintah Aljazair juga melarang pesawat militer Prancis melewati wilayah udara Aljazair.

"Kembalinya duta besar Aljazair ke Prancis bergantung pada penghormatan total terhadap negara Aljazair," kata Tebboune.

Ternyata Aljazair juga pernah menjadi koloni atau tanah jajahan Prancis. "Kami lupa bahwa Aljazair pernah menjadi koloni Prancis. Sejarah tidak boleh dipalsukan" tambah Presiden Aljazair itu.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Keputusan Prancis untuk mengurangi jumlah visa yang diberikannya kepada warga Aljazair, Maroko, dan Tunisia, terjadi di tengah ketegangan. Dalam pernyataan itu Aljazair menyatakan penolakan terhadap campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan internalnya.

Disusul dengan pernyataan bahwa komentar Prancis adalah penghinaan yang tidak dapat ditoleransi kepada warga Aljazair yang tewas saat melawan kolonialisme Prancis. "Kejahatan kolonial Prancis di Aljazair tidak terhitung banyaknya dan sesuai dengan definisi genosida yang paling ketat," ucap Macron.

Harian Prancis, Le Monde, melaporkan bahwa Macron membuat pernyataan kritis tentang Aljazair selama pertemuan pada hari Kamis, ia seorang keturunan Aljazair Prancis dari Harkis, orang Aljazair yang bertempur di pihak Prancis selama perang kemerdekaan Aljazair.

Menurut Le Monde, Macron mengatakan Aljazair diperintah oleh sistem politik-militer, dan menggambarkan sejarah resmi negara itu telah benar-benar ditulis ulang menjadi sesuatu yang tidak didasarkan pada kebenaran tetapi pada wacana kebencian terhadap Prancis. Surat kabar itu menambahkan bahwa presiden Prancis menjelaskan bahwa dia tidak mengacu pada masyarakat Aljazair secara keseluruhan tetapi pada para penguasa.

Penulis: Vania Dinda Marella