18-3-1962: Prancis dan Aljazair Sepakati Putusan Gencatan Senjata

Liputan6.com, Paris - Pada 18 Maret 1962, Prancis dan para pemimpin Front de Liberation Nationale (FLN) menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri Perang Aljazair selama tujuh tahun, yang menandai berakhirnya 130 tahun pemerintahan kolonial Prancis di Aljazair.

Dilansir dari History, Rabu (17/3/2021), pada akhir Oktober 1954, sebuah faksi Muslim muda Aljazair mendirikan Front de Liberation Nationale (FLN) sebagai organisasi gerilya yang didedikasikan untuk memenangkan kemerdekaan dari Prancis.

Mereka melancarkan beberapa pemberontakan berdarah pada tahun berikutnya, dan pada tahun 1956 FLN mengancam untuk menguasai kota-kota kolonial, rumah bagi populasi pemukim Eropa yang cukup besar di Aljazair.

Di Prancis, pemerintahan baru, yang dipimpin oleh Guy Mollet, berjanji untuk memadamkan pemberontakan Muslim dan mengirim 500.000 tentara Prancis ke Aljazair untuk menghancurkan FLN.

Untuk mengisolasi para pemberontak dan wilayah operasi mereka, Prancis memberikan Tunisia dan Maroko kemerdekaan, dan perbatasan mereka dengan Aljazair dimiliterisasi dengan kawat berduri dan pagar listrik.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Juga Video Berikut Ini:

Namun ketika para pemimpin FLN berusaha melakukan perjalanan ke Tunisia pada bulan Oktober 1956 untuk membahas Perang Aljazair, pasukan Prancis mengalihkan pesawat mereka dan memenjarakan orang-orang tersebut.

Sebagai tanggapan, FLN meluncurkan kampanye terorisme baru di ibu kota kolonial Aljir.

Jenderal Jacques Massu, kepala unit parasut Prancis, diberi kekuasaan luar biasa untuk bertindak di kota, dan melalui penyiksaan dan pembunuhan kehadiran FLN di Algiers dihancurkan.

Pada akhir tahun 1957, para pemberontak telah didorong kembali ke daerah pedesaan, dan tampaknya gelombang pasang telah berubah dalam Perang Aljazair.

Namun, pada Mei 1958, krisis baru dimulai ketika orang-orang Aljazair Eropa melancarkan demonstrasi besar-besaran yang menyerukan integrasi Aljazair dengan Prancis dan kembalinya Charles de Gaulle ke tampuk kekuasaan.

Di Prancis, Perang Aljazair telah memolarisasi opini publik secara serius, dan banyak yang khawatir negara itu berada di ambang pemberontakan tentara atau perang saudara.

Pada tanggal 1 Juni, de Gaulle, yang menjabat sebagai pemimpin Prancis setelah Perang Dunia II, diangkat sebagai perdana menteri oleh Majelis Nasional dan diberi wewenang untuk menulis konstitusi nasional yang baru.

Beberapa hari setelah kembali berkuasa, de Gaulle mengunjungi Aljazair, dan meskipun dia disambut dengan hangat oleh orang-orang Aljazair Eropa, dia tidak berbagi antusiasme mereka untuk integrasi Aljazair.

Sebaliknya, dia memberi Muslim hak penuh kewarganegaraan Prancis dan pada 1959 menyatakan secara terbuka bahwa warga Aljazair berhak menentukan masa depan mereka sendiri.

Selama dua tahun berikutnya, kekerasan terburuk di Aljazair dilakukan oleh orang-orang Aljazair Eropa daripada FLN, tetapi pemberontakan yang tersebar dan terorisme tidak menghalangi pembukaan negosiasi perdamaian antara Prancis dan pemerintah sementara Republik Aljazair yang dipimpin FLN pada tahun 1961.

Pada 16 Maret 1962, perjanjian damai ditandatangani di Evian-les-Bains, Prancis, menjanjikan kemerdekaan untuk Aljazair sambil menunggu referendum nasional tentang masalah tersebut.

Bantuan Prancis akan terus berlanjut, dan orang Eropa dapat kembali ke negara asalnya, tetap sebagai orang asing di Aljazair, atau mengambil kewarganegaraan Aljazair.

Pada tanggal 1 Juli 1962, orang Aljazair sangat menyetujui perjanjian tersebut, dan sebagian besar dari satu juta orang Eropa di Aljazair keluar dari negara itu.

Lebih dari 100.000 Muslim dan 10.000 tentara Prancis tewas dalam Perang Aljazair selama tujuh tahun, bersama dengan ribuan warga sipil Muslim dan ratusan penjajah Eropa.

Reporter: Veronica Gita