Aturan Wajib Vaksin COVID-19 di AS Jadi Kontroversi, PNS dan Tentara Ajukan Gugatan

Jakarta - Kontroversi mengenai aturan wajib menjalani vaksinasi virus corona di Amerika Serikat kini semakin berlipat ganda. Diperkirakan kontroversi akan meningkat tajam dalam beberapa minggu ke depan ketika aturan tersebut mulai diberlakukan.

Pejabat Gedung Putih saat ini sedang menyempurnakan perintah Presiden Joe Biden agar sekitar 80 juta orang yang berada dalam unit usaha yang memiliki 100 atau lebih pekerja harus menjalani vaksinasi atau melakukan test COVID-19 secara teratur, seperti dilansir VOA Indonesia, Jumat (22/10/2021). 

Mandat tersebut juga berlaku pada jutaan tentara dan pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah harus divaksinasi COVID-19 selambat-lambatnya pada akhir 2021.

Ketika sebagian besar personel Angkatan Laut AS telah menjalani vaksinasi, pejabat-pejabat Angkatan Laut juga telah mulai memberhentikan personel yang menolak divaksinasi.

Sementara itu, sejumlah besar pemilik usaha dan badan-badan pemerintah yang memiliki aturan wajib vaksin COVID-19, juga telah memberhentikan para pegawainya yang tidak divaksinasi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Hingga saat ini, terdapat 177 juta orang di Amerika yang telah divaksinasi penuh. Sebanyak dua pertiga dari jumlah tersebut adalah orang dewasa.

Sejumlah anggota Angkatan Bersenjata Amerika telah mulai mengunggah video yang berisi pengakuan bahwa mereka menghadapi ancaman pemecatan karena menolak untuk divaksinasi.

Para tentara dalam video tersebut, di mana mereka menyebutkan identitas diri termasuk jenjang karir dan di wilayah mana mereka bertugas, mengklaim bahwa kebebasan untuk mengontrol layanan kesehatan terhadap diri mereka sendiri telah dilanggar.

Personel militer Amerika menghadapi tenggat waktu bervariasi hingga akhir 2021 untuk segera divaksinasi, tergantung dari unit militer mereka masing-masing. Lebih dari dua juta PNS juga sudah harus divaksinasi selambat-lambatnya pada 22 November.

Tetapi 10 PNS, termasuk empat personel Angkatan Udara dan seorang personel Secret Service mengajukan gugatan hukum terhadap aturan tersebut di Washington DC, dengan mengklaim bahwa mandat vaksinasi itu melanggar jaminan konstitusi atas kebebasan beragama dan dilarang oleh aturan hukum federal.

Secara keseluruhan legalitas mandat vaksinasi ini harus dipertimbangkan oleh sembilan anggota Mahkamah Agung.