Junta Myanmar Akan Eksekusi Mati 2 Figur Pendukung Pemimpin Sipil Aung San Suu Kyi

Liputan6.com, Naypyidaw - Pemerintah militer Myanmar mengatakan seruan oleh dua aktivis demokrasi terkemuka terhadap hukuman mati mereka telah ditolak, membuka jalan bagi eksekusi mati pertama negara itu dalam beberapa dekade.

Pemerintah telah menerima kecaman luas di luar negeri karena menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta lebih dari setahun yang lalu, dan atas tindakan keras brutal yang sejak itu dilancarkannya terhadap para kritikus, anggota oposisi, dan aktivis.

Kyaw Min Yu, seorang aktivis demokrasi veteran, dan Phyo Zayar Thaw, seorang anggota parlemen untuk mantan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi yang berkuasa, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer pada Januari atas tuduhan pengkhianatan dan terorisme, menurut pernyataan junta militer pada saat itu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pihaknya "sangat terganggu" oleh pengumuman hari Jumat, yang digambarkan oleh juru bicara PBB Stephane Dujarric sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terangan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan agar dakwaan dibatalkan "terhadap mereka yang ditangkap atas tuduhan terkait dengan pelaksanaan kebebasan dan hak-hak dasar mereka dan untuk pembebasan segera semua tahanan politik di Myanmar," kata Dujarric.

Tidak jelas apakah Kyaw Min Yu dan Phyo Zayar Thaw telah membantah tuduhan terhadap mereka. Pernyataan junta tidak menyebutkan permohonan mereka.

Banding mereka terhadap hukuman itu ditolak, kata juru bicara junta militer, meskipun tidak jelas oleh siapa. Perwakilan para aktivis tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

"Sebelumnya, para terpidana yang dijatuhi hukuman mati dapat mengajukan banding dan jika tidak ada keputusan yang dibuat, maka hukuman mati mereka tidak akan diterapkan," kata juru bicara junta militer Zaw Min Tun kepada BBC Burmese.

"Saat ini, banding itu ditolak sehingga hukuman mati akan diterapkan," katanya.

Dia tidak mengatakan kapan eksekusi akan dilakukan.

Hakim di Myanmar menghukum mati pelanggar karena kejahatan serius termasuk pembunuhan, tetapi tidak ada yang dieksekusi dalam beberapa dekade.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Eksekusi yudisial terakhir yang akan dilakukan di Myanmar umumnya diyakini adalah pelaku politik lain, pemimpin mahasiswa Salai Tin Maung Oo, pada tahun 1976 di bawah pemerintahan militer sebelumnya yang dipimpin oleh diktator Ne Win.

Pada tahun 2014, hukuman tahanan yang dijatuhi hukuman mati diubah menjadi penjara seumur hidup, tetapi beberapa lusin narapidana menerima hukuman mati antara kudeta saat itu dan tahun lalu.

Militer mengambil alih kekuasaan setelah mengeluhkan kecurangan dalam pemilihan umum November 2020 yang dimenangkan oleh NLD Aung San Suu Kyi.

Kelompok pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan massal.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang melacak penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan negara, mengatakan pengadilan Myanmar telah menjatuhkan hukuman mati kepada 114 pelanggar politik, termasuk dua anak-anak, sejak tentara merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Suu Kyi pada Februari tahun lalu.

Pengambilalihan tentara tahun lalu memicu protes rakyat nasional, yang berubah menjadi pemberontakan tingkat rendah setelah demonstrasi tanpa kekerasan disambut dengan kekuatan mematikan oleh pasukan keamanan.

Asosiasi Bantuan memperkirakan bahwa 1.887 warga sipil telah tewas di tangan polisi dan militer dalam tindakan keras terhadap penentang pemerintahan militer.

Beberapa kelompok perlawanan telah terlibat dalam pembunuhan, penembakan drive-by dan pemboman di daerah perkotaan.

Organisasi oposisi arus utama umumnya menolak kegiatan semacam itu, sambil mendukung perlawanan bersenjata di daerah pedesaan, yang lebih sering menjadi sasaran serangan militer brutal.

Kerabat pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada Rabu (25 Mei) mengajukan pengaduan di hadapan pengawas PBB terhadap penahanannya menyusul kudeta militer tahun lalu, kata pengacara mereka.

Sejak kudeta menggulingkan pemerintahnya pada Februari 2021, yang menjerumuskan Myanmar ke dalam pergolakan, peraih Nobel perdamaian berusia 76 tahun itu telah berada dalam tahanan militer Myanmar dan menghadapi serangkaian dakwaan yang dapat memenjarakannya selama lebih dari 150 tahun.

Menggambarkan situasi sebagai "penculikan yudisial", pengacara hak asasi manusia Francois Zimeray dan Jessica Finelle mengatakan, mereka telah mengajukan pengaduan atas nama kerabatnya dengan Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang.

"Penangkapannya ilegal, penahanannya tidak memiliki dasar hukum apa pun, dan persidangannya yang berbeda melanggar aturan dasar yang mengatur prosedur hukum apa pun," bunyi pengaduan tersebut, yang dilihat oleh AFP.

"Ini adalah penculikan yang disamarkan sebagai persidangan, dia ditahan tanpa komunikasi yang bertentangan dengan semua keadilan dan melawan dengan kekuatan siksaan psikologis yang tidak dapat diterima.

"Ini adalah kemunduran yang tragis bagi Myanmar. Melalui sosok Aung San Suu Kyi, seluruh rakyat Burma dibungkam, dan aspirasi demokrasinya dihancurkan."

Junta militer Myanmar telah mengajukan lima tuduhan korupsi baru terhadap pemimpin Aung San Suu Kyi yang dikudeta. Dakwaan itu sehubungan dengan pemberian izin untuk menyewa dan membeli helikopter, kata seorang pejabat.

Aung San Suu Kyi, yang ditahan sejak kudeta militer Februari lalu, sudah diadili atas lima tuduhan korupsi lainnya. Masing-masing dapat dihukum hingga 15 tahun penjara dan denda, demikian seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (15/1/2022).

Suu Kyi sebelumnya menghadapi tuduhan lain dan telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara setelah dinyatakan bersalah mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal dan melanggar pembatasan virus corona.

Para pendukung dan kelompok hak asasi manusianya mengatakan kasus-kasus terhadapnya dibuat-buat oleh militer untuk membenarkan pengambilalihannya dan mencegahnya kembali ke politik.

Junta militer Myanmar telah menolak kritik tersebut.

"Tidak ada yang di atas hukum. Saya hanya ingin mengatakan bahwa dia akan dinilai sesuai dengan hukum," kata juru bicara pemerintah Mayor Jenderal Zaw Min Tun ketika ditanya tentang masalah ini pada konferensi pers pada hari Jumat.

Perebutan kekuasaan militer mencegah Aung San Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memulai masa jabatan lima tahun kedua yang berkuasa.