China Beri Sanksi 7 Pejabat Taiwan, Menlu Joseph Wu Salah Satunya

Liputan6.com, Beijing - China memberikan sanksi kepada tujuh pejabat Taiwan karena mendukung kemerdekaan Formosa, media pemerintahnya melaporkan pada Selasa (16/8).

Sanksi itu terjadi setelah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan awal bulan ini.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (16/8/2022) kunjungan ini dianggap sebagai sebuah langkah yang menurut China telah mengirim sinyal yang salah kepada pasukan pro-kemerdekaan di pulau itu.

Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri secara demokratis menolak klaim kedaulatan China.

Kantor berita negara China Xinhua melaporkan, di antara mereka yang dikenai sanksi oleh Kantor Urusan Taiwan China adalah Hsiao Bi-khim, duta besar de facto Taiwan untuk Washington, dan Wellington Koo, Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Taiwan.

Politikus dari partai politik yang berkuasa di Taiwan, Partai Progresif Demokratik juga dikenai sanksi.

Seorang juru bicara Kantor Urusan Taiwan mengatakan bahwa mereka yang terkena sanksi tidak akan dapat mengunjungi China, Hong Kong dan Makau.

Perusahaan dan investor yang terkait dengan mereka juga tidak akan diizinkan untuk mengambil untung di China.

Ketujuh orang itu selain Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang, menteri luar negeri Joseph Wu dan ketua parlemen You Si-kun yang sebelumnya dikenai sanksi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Konflik yang kian tegang antara Taiwan dan China semenjak kedatangan Ketua DPR AS Nancy Pelosi memicu pertanyaan, "Akankah berakhir seperti Rusia dan Ukraina?"

Teuku Rezasyah, selaku ahli hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran menyatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi.

"Konflik China-Taiwan tak akan berkembang menjadi konflik seperti Rusia-Ukraina," tegasnya ketika dihubungi Liputan6.com, Jumat (5/8/2022). 

Hal tersebut ia sampaikan dengan alasan bahwa masyarakat Taiwan dan pemerintahnya memiliki militansi yang sangat tinggi untuk mempertahankan sistem politik dan sistem demokrasi yang lama mereka, dan sudah terbukti menjadikan Taiwan sebagai negara unggulan saat ini. 

Menurutnya China memahami bahwa konflik bersenjata antara keduanya akan menjerumuskan Amerika Serikat dan para sekutunya dalam ANZUS, Quad, dan AUKUS, termasuk pelibatan persenjataan dengan teknologi terkini. Dengan demikian, ada resiko penggunaan senjata Nuklir dalam skala kecil.

"Karena itu, China tetap mengamuk seraya menahan diri, dan menjawabnya dengan terus menyelenggarskan latihan militer diperbatasan lautnya dengan Taiwan," tambahnya lagi. 

Sementara China melakukan latihan besar-besaran dan mengirimkan serangan drone ke selat Taiwan, China diperkirakan akan memperluas latihan militernya hingga perairan Laut China Selatan, dan sekali-sekali mendekati wilayah yang dipersengketakan dengan beberapa negara dalam ASEAN dan juga Taiwan.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Teuku Rezasyah menyampaikan beberapa dampak yang berpotensi akan terjadi akibat ketegangan antara China dan Taiwan.

"Dampak global yang telah terjadi antara lain adalah kekuatiran atas konflik China-Taiwan itu sendiri, sehingga memudahkan beberapa negara ASEAN menyelenggarakan latihan militer dalam skala besar, dengan Amerika Serikat," paparnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ampak global lainnya adalah kesulitan Amerika Serikat dan para sekutu globalnya mengelola dua konflik besar sekaligus, yakni yang melibatkan Rusia di Eropa, serta China di Asia Timur.

Dampak lainnya lagi adalah akan terjadi pacu senjata dalam skala besar di Indo-Pasifik, melalui percepatan pembelian alutsista, yang proses pembelian dan penbayarannya dipercepat oleh negara-negara penjualnya.

Sementara itu, potensi lainnya adalah diplomasi AS dan China untuk diam-diam berkonsultasi dengan negara-negara di dunia, untuk mendalami posisi mereka, seandainya konflik sekecil apapun yang melibatkan Taiwan ini terjadi.

Pelosi telah membuat misi selama beberapa dekade untuk menunjukkan dukungan bagi gerakan demokrasi yang diperangi. Itu termasuk perjalanan pada tahun 1991 ke Lapangan Tiananmen, di mana dia dan anggota parlemen lainnya membentangkan spanduk kecil yang mendukung demokrasi, ketika petugas keamanan China yang cemberut mencoba untuk menutupnya. Pasukan China telah menghancurkan gerakan demokrasi dalam negeri di tempat yang sama dua tahun sebelumnya.

Pelosi menggambarkan perjalanannya ke Taiwan sebagai bagian dari misi yang lebih luas pada saat "dunia menghadapi pilihan antara otokrasi dan demokrasi".

Dia memimpin delegasi kongres ke ibu kota Ukraina Kiev pada musim semi, dan upaya terakhirnya berfungsi sebagai batu penjuru untuk tahun-tahunnya mempromosikan demokrasi di luar negeri.

“Kita harus mendukung Taiwan,” katanya dalam sebuah opini yang diterbitkan oleh The Washington Post setibanya di Taiwan. 

Dia mengutip komitmen yang dibuat AS untuk Taiwan yang demokratis di bawah undang-undang 1979.

“Sangat penting bahwa Amerika dan sekutu kami menjelaskan bahwa kami tidak pernah menyerah pada otokrat,” tulisnya.