Ratu Elizabeth II Meninggal, Selandia Baru Tak Akan Gelar Referendum

Liputan6.com, Selandia Baru - Pemerintah Selandia Baru menepis isu referendum negaranya untuk menjadi republik pasca-meninggalnya Ratu Elizabeth II. Saat ini, Selandia Baru masih bagian dari Persemakmuran.

Dilaporkan VOA Indonesia, Selasa (13/9/2022) PM Jacinda Ardern mengatakan pemerintahnya tidak akan melakukan langkah apa pun untuk mengubah Selandia Baru menjadi sebuah republik setelah meninggalnya Ratu Elizabeth II.

Ardern mengatakan ia pernah berpikir Selandia Baru pada akhirnya akan menjadi republik, dan mungkin ini akan terjadi semasa hidupnya, tetapi ternyata ada masalah-masalah lebih mendesak yang harus dilakukan pemerintahnya.

Pernyataan Ardern ini merupakan pertama kalinya ia berbicara mengenai perdebatan republik Selandia Baru setelah meninggalnya Ratu Elizabeth II, dan mencerminkan pernyataan-pernyataan terdahulunya mengenai masalah ini. Ardern juga sebelumnya menyatakan dukungan bagi negara itu untuk akhirnya menjadi sebuah republik.

Berdasarkan sistem yang berlaku sekarang ini, raja Inggris tetap menjadi kepala negara Selandia Baru, yang diwakili di negara itu oleh seorang gubernur jenderal. Peran gubernur jenderal sekarang ini dianggap lebih bersifat seremonial.

Namun, masih banyak orang yang berpendapat bahwa Selandia Baru tidak akan dapat sepenuhnya keluar dari bayang-bayang masa lalu kolonialisnya dan menjadi negara yang benar-benar merdeka sebelum menjadi republik.

“Ada perdebatan, mungkin selama beberapa tahun,” kata Jacinda Ardern. “Ini hanya soal laju perdebatan, dan seberapa luas perdebatan itu terjadi. Saya telah berkali-kali menjelaskan pandangan saya. Saya benar-benar percaya itulah arah yang akan dituju Selandia Baru, pada waktunya. Saya percaya ini kemungkinan besar akan terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya tidak melihatnya sebagai suatu langkah jangka pendek atau sesuatu yang ada di agenda dalam waktu dekat,” kata Ardern.

Ia mengatakan bahwa menjadi republik bukanlah sesuatu yang direncanakan untuk dibahas pemerintahnya. “Seperti yang saya katakan, sebagian besar sebenarnya karena saya tidak pernah merasakan urgensinya,” kata Ardern. “Ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Ini adalah perdebatan signifikan yang besar. Menurut saya ini bukan perdebatan yang akan atau harus berlangsung dengan cepat.”

Banyak orang di Selandia Baru yang telah berspekulasi pada masa lalu bahwa perdebatan mengenai republik baru akan mendapat momentum setelah meninggalnya Elizabeth, mengingat betapa ia dicintai oleh begitu banyak orang.

Ardern mengatakan ia tidak mengaitkan kedua peristiwa itu. Ardern hari Senin juga mengumumkan bahwa Selandia Baru akan memperingati meninggalnya Elizabeth dengan hari libur umum pada 26 September. Negara itu juga akan mengadakan upacara peringatan kenegaraan pada hari yang sama di ibu kota, Wellington.

Ardern mengatakan Elizabeth adalah sosok yang luar biasa dan banyak warga Selandia Baru yang akan menghargai kesempatan untuk memperingati kematiannya dan merayakan hidupnya.

“Sebagai ratu Selandia Baru dan penguasa yang sangat dicintai selama 70 tahun lebih, sudah layak bagi kita untuk memperingati kehidupannya dalam mengabdikan diri bagi pelayanan publik dengan mengadakan upacara peringatan kenegaraan dan satu hari libur umum,” kata Ardern.

Ia mengatakan bahwa ia akan bertolak ke Inggris pekan ini untuk menghadiri upacara pemakaman Elizabeth. 

Australia adalah salah satu negara Persemakmuran yang memiliki isu referendum. Kubu pro-Republik di Australia termasuk sangat kuat. Perdana Menteri Anthony Albanese berasal dari Partai Buruh Australia yang notabene tidak pro-monarki. 

Namun, Perdana Menteri Anthony Albanese memberikan klarifikasi bahwa tak ada rencana referendum untuk menghormati Ratu Elizabeth II. 

Dilaporkan VOA Indonesia, Senin (12/9), Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, yang setelah pemilu Mei lalu telah mulai meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sebuah republik Australia, hari Minggu (11/9) menegaskan bahwa saat ini bukan waktunya untuk melangsung perubahan, tetapi untuk memberikan penghormatan pada kehidupan Ratu Elizabeth II.

Banyak yang menganggap rasa hormat dan sayang warga Australia pada mendiang ratu sebagai hambatan terbesar bagi negara itu untuk menjadi republik dengan kepala negara sendiri.

Dalam wawancara pertama dengan media asing sejak mangkatnya Ratu Elizabeth II, Albanese mengatakan ia tidak akan melangsungkan referendum mengenai apakah Australia harus menjadi republik atau tidak pada masa jabatan pertamanya.

“Menurut saya yang terpenting adalah memperingati momen yang kita jalani sekarang, dan itu adalah momen refleksi kehidupan ratu yang luar biasa,” ujarnya.

Albanese, yang menggambarkan dirinya sebagai kandidat pertama dengan “nama non-Anglo Celtic” yang mencalonkan diri sebagai perdana menteri dalam 121 tahun sejak jabatan itu ada, telah menciptakan posisi baru Asisten Menteri Untuk Republik. Bulan Juni lalu ia menunjuk Matt Thistlehwaite untuk jabatan itu. Thistlehwaite mengatakan tidak akan ada perubahan saat ini.

Albanese sebelumnya telah mengatakan bahwa referendum bukan prioritas dari masa jabatan tiga tahun pertamanya di pemerintahan.

Selama masa pemerintahannya yang panjang, Ratu Elizabeth II terhubung dengan Australia dengan cara-cara yang belum pernah dilakukan raja sebelumnya. 

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins menyampaikan apresiasi terhadap warga Indonesia, atas perhatian dan simpati setelah Ratu Elizabeth II meninggal. Ia juga menyempatkan diri melihat-lihat karangan bunga yang dikirimkan.

"Sebagaimana kami berduka, ada sebuah rasa nyaman yang nyata saat menerima banyak pesan-pesan dari para sahabat dan mitra dari penjuru Indonesia," ujar Dubes Inggris Owen Jenkins kepada media di luar kantor Kedubes Inggris, Senin (12/9).  

Lebih lanjut, Dubes Owen juga mengapresiasi ucapan dukacita yang berasal dari Presiden Joko Widodo. Ia pun menyorot bahwa Menteri Luar Negeri Inggris Retno Marsudi telah mengunjunginya pada pekan lalu.

"Tidak hanya pemerintah Indonesia yang tersentuh oleh Yang Mulia, bunga-bunga di belakang saya dan sepanjang tembok kedutaan besar menunjukkan betapa dalam 70 tahun berkuasa, ia menyentuh orang-orang biasa di penjuru dunia dan penjuru kepulauan Indonesia," ujar Dubes Inggris Owen Jenkins.

Sebelumnya dilaporkan, ada karangan bunga dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Terlihat pula karangan bunga dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sebuah karangan bunga yang bertuliskan dari rakyat Indonesia.