Adu Jotos di Rapat Parlemen, Politikus Oposisi Turki Kritis Dirawat Intensif

Liputan6.com, Istanbul - Seorang anggota parlemen dari partai oposisi nasionalis Turki dilarikan ke perawatan intensif pada Selasa 6 Desember 2022 setelah dipukul kepalanya di parlemen selama debat anggaran yang memanas.

Gambar yang dirilis oleh kantor berita DHA menunjukkan anggota parlemen Partai Iyi (Good) Huseyin Ors, 58, dipukul oleh anggota parlemen AKP Zafer Isik yang berkuasa.

Beberapa anggota parlemen lainnya jatuh ke lantai selama perkelahian itu.

Rekan anggota parlemen dari Partai Iyi Aylin Cesur, seorang dokter terlatih yang memberikan pertolongan pertama di lantai ruang parlemen, mengatakan kondisi Ors tetap kritis.

"Dia masih dirawat dalam perawatan intensif," DHA mengutip perkataan Cesur. "Saya sangat sedih," katanya seperti dikutip dari AFP, Rabu (7/12/2022).

"Kondisi umumnya tidak baik setelah pukulan di kepala."

Parlemen Turki yang ramai telah menyaksikan banyak adu jotos atau perkelahian selama debat yang sangat sensitif. Pada tahun 2020, perkelahian meletus selama diskusi tegang atas keterlibatan militer Turki di Suriah.

Perdebatan anggaran tahun ini datang dengan anggota parlemen dari semua lapisan berusaha untuk membela kepentingan mereka, enam bulan sebelum pemilihan parlemen dan presiden yang dijadwalkan berikutnya.

Juru bicara Partai Iyi Kursat Zorlu menyebut insiden itu sebagai "hari yang menyedihkan bagi Majelis Nasional Agung Turki dan hari yang memalukan bagi mereka yang melakukan serangan ini."

Partai AKP Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sejauh ini belum segera mengeluarkan komentar.

Pertengkaran antar politikus juga pernah terjadi di parlemen Taiwan pada Senin (29/6/2020). Insiden itu bermula ketika anggota parlemen dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa menerobos barikade yang didirikan oposisi utama Kuomintang (KMT) yang telah menduduki gedung untuk memprotes "tirani" pemerintah.

Dengan demokrasi yang gaduh, perkelahian dan protes di dalam gedung parlemen Taiwan adalah kejadian yang biasa. Lebih dari 20 anggota parlemen KMT menduduki legislatif pada Senin dini hari, menutup akses ke ruangan utama menggunakan rantai dan kursi-kursi.

Mereka mengatakan, pemerintah melakukan paksaan melalui undang-undang dan menuntut pemimpin Taiwan untuk mencabut pencalonan seorang pembantu dekatnya menjadi pengawas tingkat tinggi.

Menjelang Senin pagi, anggota parlemen DPP menarik barikade dan memaksa masuk, mengelilingi podium utama tempat anggota KMT bersembunyi.

Ada bentrokan dan teriakan saat KMT, termasuk ketua barunya Johnny Chiang, berjuang untuk mempertahankan posisi mereka. Chiang meninggalkan podium, tampak ditarik keluar dari pintu samping, sebelum kembali ke ruangan.

Sebuah adegan yang lebih damai berlanjut dengan anggota parlemen oposisi Taiwan berdiri memprotes di depan podium, dan legislator DPP di belakang mereka, ketika mereka bergantian meneriakkan slogan-slogan.

Selengkapnya di sini...

Kericuhan juga sempat terjadi di parlemen Kosovo. Anggota oposisi melepaskan gas air mata di tengah jalannya sidang. Aksi itu dilakukan mereka sebagai upaya untuk menghentikan pemungutan suara, terkait perjanjian demarkasi perbatasan dengan Montenegro.

Sebuah rekaman menunjukkan, anggota Partai Vatevendosje melepaskan tiga tabung gas air mata dari mejanya. Setelah asap keluar, salah satu anggota lainnya melempar kaleng tersebut ke depan ruang sidang.

Akibatnya, ruang sidang dipenuhi asap tebal. Para politisi pun meninggalkan ruangan dengan tenang. Ketua Parlemen, Kadri Verseli, terpaksa menunda sidang agar petugas bisa membersihkan gas air mata dan pemungutan suara bisa segera dilakukan pada Rabu siang, 21 Maret 2018, waktu setempat.

Perjanjian mengenai perbatasan ini sudah tak pernah dibahas di parlemen sejak 2015 lantaran banyak menuai protes. Partai Vatevendosje telah lama menolak kesepakatan perbatasan itu. Mereka khawatir perjanjian tersebut justru akan memperkuat pengaruh Montenegro dan Serbia terhadap Kosovo.

Insiden gas air mata ini mendapat kecaman dari seluruh anggota parlemen. Duta Besar Amerika Serikat untuk Kosovo, Greg Delawie, mengutuk tindakan anggota Partai Vatevendosje, menganggapnya sebagai "alat politik" untuk mengacaukan sidang.

"Saya mendesak anggota parlemen untuk berkumpul kembali dan menyelesaikan pemungutan suara hari ini," tegasnya, seperti dikutip dari The Independent, Rabu 21 Maret 2018.

Duta Besar Uni Eropa, Nataliya Apostolova, juga menyampaikan seruannya di Twitter. Dia menyebut, pelepasan gas air mata di parlemen Kosovo sengaja dilakukan oleh anggota oposisi untuk menarik Kosovo mundur.

"(Saya) meminta semua anggota parlemen dan semua pihak untuk kembali ke Parlemen dan menaklukkan praktik yang bertentangan dengan masyarakat demokratis dan masa depan rakyat Kosovo. Anggota parlemen, pilih masa depan, bukan untuk masa lalu!"

Selengkapnya klik ini...

Perkelahian pecah di Majelis Tinggi Jepang menjelang pemungutan suara setelah langkah kontroversial pemerintah untuk memperluas peran angkatan bersenjata Negara Matahari Terbit itu. Undang-undang itu akan mengamandemen konstitusi tentang kepasifan milter Jepang yang memungkinkan militer Jepang membela sekutu-sekutunya di luar negeri bahkan ketika itu sedang tidak diserang.

UU ini sebelumnya telah disetujui oleh majelis rendah yang mendominasi pemerintah Jepang. Anggota parlemen oposisi pada Kamis (17/9/2015) menggunakan kekerasan fisik untuk mencegah perdebatan di rapat.

 Dalam sebuah adegan 'panas' dan langka, anggota parlemen berdesak-desakan di sidang majelis tinggi mengepung ketua komite keamanan, Yoshitada Konoike, saat ia membuka perdebatan, mencoba untuk merebut dokumen dari dia, dalam upaya untuk menghentikan disetujuinya UU ini.

Pihak oposisi juga mengajukan mosi tidak percaya terhadap Konoike, seperti dikutip dari BBC.

Awalnya, sebuah sesi pemungutan suara seyognyanya dimulai pada Rabu malam. Namun, mereka justru meninggalkan sesi tersebut. Sebelumnya mereka bahkan memblokir masuk anggota parlemen oposisi ke sebuah ruangan di mana Perdana Menteri Shinzo Abe dan menteri lainnya sedang menunggu untuk membahas RUU.

Setelah panitia memberikan suara pada rancangan UU, mereka akan diteruskan ke majelis tinggi, di mana koalisi yang berkuasa memiliki mayoritas, untuk pemungutan suara final.

Voting bisa terjadi pada akhir minggu, dan diperkirakan akan disetujui. Inilah mengapa oposisi UU keamanan mencoba mencegah pertemuan komite agar pemungutan suara tidak terjadi.

Jika majelis tinggi tidak meloloskan UU dalam waktu 60 hari, mereka harus dikembalikan ke majelis rendah. Inilah yang menjadi masalah utamanya. Majelis Rendah dikuasasi oleh Partal Liberal Demokratik (LDP) pimpinan Abe di mana memiliki suara mayoritas dua pertiga.

Akibat 'pemaksaan' PM Abe atas UU yang kontroversial ini, popularitasnya menurun.  Jajak pendapat secara konsisten menunjukkan mayoritas publik menentang perubahan UU, dan relatif sedikit yang mendukungnya.

Selengkapnya di sini...