Anggota Parlemen Kosovo Lempar Gas Air Mata, Sidang Ricuh

Liputan6.com, Pristina - Kericuhan terjadi di parlemen Kosovo. Anggota oposisi melepaskan gas air mata di tengah jalannya sidang. Aksi itu dilakukan mereka sebagai upaya untuk menghentikan pemungutan suara, terkait perjanjian demarkasi perbatasan dengan Montenegro.

Sebuah rekaman menunjukkan, anggota Partai Vatevendosje melepaskan tiga tabung gas air mata dari mejanya. Setelah asap keluar, salah satu anggota lainnya melempar kaleng tersebut ke depan ruang sidang.

Akibatnya, ruang sidang dipenuhi asap tebal. Para politisi pun meninggalkan ruangan dengan tenang. Ketua Parlemen, Kadri Verseli, terpaksa menunda sidang agar petugas bisa membersihkan gas air mata dan pemungutan suara bisa segera dilakukan pada Rabu siang, 21 Maret 2018, waktu setempat.

Perjanjian mengenai perbatasan ini sudah tak pernah dibahas di parlemen sejak 2015 lantaran banyak menuai protes. Partai Vatevendosje telah lama menolak kesepakatan perbatasan itu. Mereka khawatir perjanjian tersebut justru akan memperkuat pengaruh Montenegro dan Serbia terhadap Kosovo.

Insiden gas air mata ini mendapat kecaman dari seluruh anggota parlemen. Duta Besar Amerika Serikat untuk Kosovo, Greg Delawie, mengutuk tindakan anggota Partai Vatevendosje, menganggapnya sebagai "alat politik" untuk mengacaukan sidang.

"Saya mendesak anggota parlemen untuk berkumpul kembali dan menyelesaikan pemungutan suara hari ini," tegasnya, seperti dikutip dari The Independent, Rabu 21 Maret 2018.

Duta Besar Uni Eropa, Nataliya Apostolova, juga menyampaikan seruannya di Twitter. Dia menyebut, pelepasan gas air mata di parlemen Kosovo sengaja dilakukan oleh anggota oposisi untuk menarik Kosovo mundur.

"(Saya) meminta semua anggota parlemen dan semua pihak untuk kembali ke Parlemen dan menaklukkan praktik yang bertentangan dengan masyarakat demokratis dan masa depan rakyat Kosovo. Anggota parlemen, pilih masa depan, bukan untuk masa lalu!"

Saksikan video pilihan berikut ini:

Jika masalah perbatasan ini tak diselesaikan, maka warga Kosovo terancam dilarang melakukan perjalanan ke wilayah Uni Eropa, sebab Kosovo adalah satu-satunya negara Balkan yang warganya belum mendapatkan izin dan kemudahan untuk bepergian ke negara-negara Uni Eropa.

Sementara negara Balkan lainnya seperti Albania, Montenegro, Serbia, Macedonia, dan Bosnia-Herzegovina sudah mendapatkan kemudahan bebas visa sejak 2010.

Kosovo menyatakan kemerdekaan dari Serbia pada tahun 2008 -- meskipun tidak diakui oleh Beograd, ibu kota Serbia -- negara itu berharap dapat memenuhi syarat sebagai keanggotaan Uni Eropa di masa depan.