Peru Umumkan Masa Darurat 30 Hari di Tengah Protes Penangkapan Presiden Pedro Castillo

Liputan6.com, Lima - Pemerintah baru Peru telah mengumumkan keadaan darurat nasional selama 30 hari untuk meredakan demonstrasi kekerasan yang telah mengguncang negara itu menyusul penggulingan dan penangkapan Presiden Pedro Castillo seminggu yang lalu, dikutip dari The Guardian, Kamis (15/12/2022).

Tindakan yang diumumkan pada Rabu, 14 Desember menangguhkan hak untuk berkumpul dan bergerak bebas di seluruh negeri – pengumuman ini diberlakukan tepat sebelum liburan Natal ketika orang biasanya bepergian secara ekstensif untuk mengunjungi keluarga.

Deklarasi tersebut juga memberi wewenang kepada polisi untuk menggeledah rumah orang tanpa izin atau perintah pengadilan. Menteri Pertahanan Peru, Luis Otarola mengatakan jam malam juga mungkin diberlakukan -- tetapi belum diputuskan.

“Dengan tindakan ini, kami berusaha untuk menjamin ketertiban, kelangsungan kegiatan ekonomi, dan perlindungan jutaan keluarga,” tulis Otarola di Twitter, setelah keputusan dicapai dalam rapat kabinet.

“Polisi nasional dengan dukungan angkatan bersenjata akan memastikan kontrol di seluruh wilayah nasional atas properti pribadi dan, di atas segalanya, infrastruktur strategis serta keselamatan dan kesejahteraan semua warga Peru,” katanya.

Keadaan Darurat diumumkan setelah sepekan kerusuhan mematikan terhadap presiden baru Peru, Dina Boluarte. Dalam kerusuhan itu, pengunjuk rasa menyerukan penggantian semua anggota parlemen dan pemulihan Castillo yang dipaksa keluar setelah berusaha membubarkan Kongres dalam upaya menghindari pendakwaan atas tuduhan korupsi.

“Pertama-tama, kami tidak mengenali Dina Boluarte,” kata Ronal Carrera, 32, seorang pekerja konstruksi yang mengenakan topi kerasnya dan telah melakukan perjalanan dari Junín, di Andes tengah Peru, untuk berdemonstrasi di ibu kota, Lima. “Dia adalah pemimpin kudeta, hingga hari ini presiden kami adalah Pedro Castillo. Sekarang kami menuntut pemulihannya.”

Sedikitnya delapan orang – lima di antaranya remaja – tewas dalam bentrokan dengan polisi pada minggu pertama. Semuanya meninggal akibat luka tembak yang diduga oleh Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia nasional Peru sebagai tindakan represi dari polisi.

“Peru tidak bisa dibanjiri darah,” kata Boluarte, Rabu. “Kami telah mengalami pengalaman ini di tahun 80-an dan 90-an. Saya yakin kami tidak ingin kembali ke sejarah yang menyakitkan itu.” Dia mengacu pada konflik internal berdarah negara itu dengan gerilyawan Shining Path di mana hampir 70.000 orang Peru terbunuh.

Boluarte menambahkan bahwa pemilihan umum dapat dijadwalkan pada Desember 2023. Pengumuman sebelumnya bahwa pemilihan akan dimajukan dua tahun hingga April 2024 pada hari Senin tidak menghasilkan apa pun untuk meredakan protes.

Jalan dan bandara di seluruh negeri lumpuh di tengah meluasnya vandalisme dan penjarahan, bahkan kantor polisi, kejaksaan daerah, dan kantor pajak telah dibakar.

Rangkaian peristiwa dramatis minggu lalu, pada Rabu (7/12/2022) dimulai dengan Presiden Pedro Castillo memberikan pidato di televisi nasional di mana dia mengumumkan keadaan darurat.

Dia mengumumkan bahwa dia akan membubarkan Kongres yang dikendalikan oposisi dan menggantinya dengan "pemerintahan darurat yang luar biasa", sebuah langkah yang mengejutkan baik di Peru - beberapa menteri mengundurkan diri sebagai protes - dan di luar negeri.

Kepala mahkamah konstitusi menuduhnya melancarkan kudeta, sementara AS "sangat mendesak" Castillo untuk membatalkan keputusannya.

Polisi dan angkatan bersenjata Peru mengeluarkan pernyataan bersama di mana mereka mengatakan mereka menghormati tatanan konstitusional.

Dalam pertemuan darurat, anggota parlemen memakzulkannya. Dia kemudian ditahan dan dituduh memberontak.

Ini adalah pemakzulan atau pendakwaan Pedro yang ketiga sejak dia menjabat pada Juli 2021.

Presiden Peru Pedro Castillo digantikan oleh Dina Boluarte setelah pemakzulan.

Peru memiliki presiden perempuan untuk pertama kalinya, setelah mantan presiden Pedro Castillo dimakzulkan.

Nyonya Boluarte, seorang pengacara berusia 60 tahun, mengatakan dia akan memerintah sampai Juli 2026, saat kepresidenan Castillo akan berakhir.

Berbicara setelah dilantik sebagai presiden Peru, dia menyerukan gencatan senjata politik untuk mengatasi krisis yang mencengkeram negara.

"Yang saya minta adalah ruang, waktu untuk menyelamatkan negara," kata Boluarte.

Selengkapnya klik di sini ...

Penulis: Safinatun Nikmah