Wanita Afghanistan Dilarang Terlibat dalam Aktivitas LSM, Perwakilan PBB Temui Taliban

Liputan6.com, Kabul - Penjabat kepala misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Afghanistan melakukan pertemuan dengan pihak Taliban. Perwakilan PBB ini mengatakan kepada penjabat menteri ekonomi pemerintahan Taliban untuk membatalkan keputusan melarang perempuan bekerja di lembaga swadaya masyarakat (LSM) selama pertemuan.

"Jutaan warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan menghilangkan hambatan sangat penting," kata pihak UNAMA dalam pernyataan itu, seperti dikutip dari NST.com.my, Selasa (27/12/2022).

Ia menambahkan bahwa penjabat kepala UNAMA dan koordinator kemanusiaan Ramiz Alakbarov telah bertemu dengan menteri ekonomi Mohammad Hanif.

Kementerian Hanif pada Sabtu kemarin juga memerintahkan semua organisasi non-pemerintah (LSM) lokal dan asing untuk tidak membiarkan staf perempuan bekerja sampai pemberitahuan lebih lanjut. Perintah tersebut tidak berlaku langsung untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi banyak dari programnya dilaksanakan oleh LSM yang berkaitan pada perintah tersebut.

Beberapa kelompok bantuan asing mengumumkan bahwa mereka menangguhkan operasional di Afghanistan setelah Taliban memerintahkan semua LSM untuk menghentikan staf perempuan bekerja. Pengumuman mereka memicu peringatan dari pejabat internasional dan dari LSM bahwa bantuan kemanusiaan akan sangat menderita atas kebijakan Taliban.

"Kami tidak dapat secara efektif menjangkau anak-anak, perempuan dan laki-laki yang sangat membutuhkan di Afghanistan tanpa staf perempuan," kata Save the Children, Dewan Pengungsi Norwegia dan CARE dalam pernyataan bersama, dikutip dari NST.com.my.

"Sementara kami mendapatkan kejelasan tentang pengumuman ini, kami menangguhkan program tersebut, menuntut laki-laki dan perempuan dapat melanjutkan bantuan penyelamatan secara setara di Afghanistan."

Komite Penyelamatan Internasional, yang memberikan tanggap darurat di bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang lain serta mempekerjakan 3.000 wanita di seluruh Afghanistan, juga mengatakan akan menangguhkan layanannya.

"Untuk IRC, kemampuan kami untuk memberikan layanan bergantung pada staf perempuan di semua tingkatan organisasi," kata kelompok yang berbasis di New York itu dalam sebuah pernyataan.

"Jika kami tidak diizinkan mempekerjakan perempuan, kami tidak dapat memberikan kepada mereka yang membutuhkan."

Larangan itu merupakan pukulan terbaru terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan sejak Taliban merebut kembali kekuasaan tahun lalu.

Kurang dari seminggu yang lalu, para Islamis garis keras juga melarang perempuan belajar di universitas, memicu kemarahan dan protes global di beberapa kota Afghanistan.

Kementerian ekonomi, yang mengeluarkan larangan pada Sabtu, mengancam akan menangguhkan izin operasi organisasi bantuan yang gagal menghentikan perempuan bekerja.

Kementerian mengatakan, telah menerima "keluhan serius" bahwa perempuan yang bekerja di LSM tidak mematuhi aturan berpakaian Islami yang pantas, tuduhan yang juga digunakan oleh pihak berwenang untuk membenarkan pelarangan pendidikan universitas.

Karen Decker, kuasa usaha AS untuk Afghanistan, memperingatkan bahwa keputusan Taliban akan menyebabkan kelaparan.

"Sebagai perwakilan dari donor bantuan kemanusiaan terbesar ke Afghanistan, saya merasa berhak atas penjelasan tentang bagaimana Taliban bermaksud mencegah perempuan dan anak-anak kelaparan, ketika perempuan tidak lagi diizinkan untuk mendistribusikan bantuan kepada perempuan dan anak-anak lainnya. ," cuit Decker Sunday dalam berbagai bahasa.

Wakil perwakilan khusus ketua PBB untuk Afghanistan, Ramiz Alakbarov, mengatakan kepada AFP bahwa larangan itu akan menghambat pengiriman bantuan ke jutaan orang dan juga berdampak buruk pada ekonomi negara yang bobrok.

“Akan sangat sulit untuk melanjutkan dan memberikan bantuan kemanusiaan secara independen dan adil karena partisipasi perempuan sangat penting,” kata Alakbarov, seraya menambahkan bahwa PBB akan berusaha untuk mencabut larangan tersebut.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock pada Minggu juga menyerukan "reaksi yang jelas dari masyarakat internasional".

Dan Organisasi Kerjasama Islam menyebut larangan itu "merugikan diri sendiri dan merugikan kepentingan rakyat Afghanistan," dan meminta Taliban untuk membatalkan keputusannya.