Parade LGBTQ Jelang Pertemuan KTT G7 di Jepang, Tuntut Diakuinya Pernikahan Sesama Jenis

Liputan6.com, Jakarta - Parade bertajuk Tokyo Rainbow Pride pertama dalam empat tahun terakhir kini tengah berlangsung di Jepang.

Jepang menjadi satu-satunya di negara Kelompok Tujuh (G7) yang masih tidak mengakui pernikahan sesama jenis.

G7 adalah organisasi dari tujuh negara dengan ekonomi maju dan terbesar di dunia, yang meliputi Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

Pada Mei 2023, KTT G7 akan berlangsung di Jepang. Sehingga parade Tokyo Rainbow Pride 2023 berlangsung dan menyerukan hak LGBTQ+.

Distrik Shibuya seketika menjadi lautan bendera pelangi setelah 10.000 orang berkumpul di jalanan tersebut.

Mereka menyerukan agar Jepang memprioritaskan hak-hak gay dan pernikahan sesama jenis sembari meneriakkan "Kebanggaan dan rasa Bahagia".

Seorang pengunjuk rasa yang menyebut diri mereka sebagai Himama mengatakan kepada Japan Today: “Jepang benar-benar tertinggal. Kami akan berjuang sampai seluruh negara memiliki aturan pernikahan sesama jenis."

“Saya pikir pemerintah berpura-pura melihat kami padahal tidak, tetapi perubahan itu akan benar-benar mulai terjadi mulai saat ini.”

Menurut Japan Today, Masako Mori, penasihat khusus perdana menteri Jepang Fumio Kishida tentang urusan LGBTQ, menghadiri pawai tersebut tetapi tidak mengomentari pernikahan sesama jenis, sebaliknya mendesak agar terjadi "pemahaman yang lebih besar tentang LGBTQ".

Pengunjuk rasa termasuk kelompok dari Taiwan -- negara Asia pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2019.

Tak hanya Taiwan, warga dunia dan komunitas LGBTQ+ dari seluruh dunia menghadiri pawai dan membagikan partisipasi Pride mereka di Twitter.

Seorang pengguna dari Irlandia men-tweet sejumlah foto dengan judul: "Senang berada di Tokyo Rainbow Pride hari ini untuk menunjukkan dukungan Irlandia untuk #equalrights untuk semua."

Pawai berlangsung pada Sabtu dan Minggu (22-23 April), tetapi acara yang merayakan keberadaan komunitas LGBTQ+ akan berlanjut di sekitar Tokyo hingga 7 Mei.

Pada Desember 2022, pengadilan Tokyo memutuskan untuk melarang pernikahan sesama jenis. Pada Februari 2023, perdana menteri Jepang, Fumino Kishida, memecat seorang pejabat ekonomi dan perdagangan yang membuat komentar kebencian tentang komunitas LGBTQ+.