Jokowi Berencana Singgung Isu Senjata Nuklir di KTT G7 Hiroshima, Kota yang Pernah Hancur oleh Bom Atom

Liputan6.com, Bogor - Presiden Indonesia Joko Widodo akan meminta negara kekuatan nuklir untuk menghancurkan persenjataan nuklir mereka.

Isu perlucutan senjata nuklir itu rencananya akan disinggung oleh Jokowi saat menghadiri pertemuan tingkat tinggi Kelompok Tujuh atau KTT G7 di Hiroshima --kota Jepang yang pernah hancur akibat bom atom pada Perang Dunia II.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam wawancara dengan surat kabar Jepang The Asahi Shimbun di Istana Bogor 18 Mei 2023 --sehari sebelum ia bertolak ke Jepang untuk KTT G7.

Presiden ke-7 RI itu mengatakan, "Posisi Indonesia jelas dan tegas. Senjata nuklir harus dihancurkan karena menjadi ancaman di dunia."

"Hiroshima adalah simbol perdamaian," kata Jokowi, mereferensikan Hiroshima sebagai simbol perdamaian bagi pemerintah Jepang dan untuk pengingat dampak bom atom atas kota itu pada Perang Dunia II.

"Saya sangat senang G7 diadakan di Hiroshima. Ini sangat penting," demikian dikutip dari The Asahi Shimbun (20/5/2023).

Jokowi dan tujuh pemimpin negara lain non-anggota G7 diundang ke KTT G7. Di samping sebagai presidensi ASEAN, Indonesia diundang sebagai perwakilan negata-negara 'Global South', pengelompokan negara berkembang di belahan bumi selatan.

Jokowi tiba pada 19 Mei untuk kunjungan pertamanya ke kota Jepang barat ini. Ia menyatakan minatnya untuk mengunjungi Museum Peringatan Perdamaian Hiroshima.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berencana untuk mengawal para pemimpin negara yang diundang ke museum pada 21 Mei.

Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya telah menandatangani Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara.

Tetapi kekhawatiran yang lebih besar tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir telah dikemukakan dengan ancaman Rusia dalam perangnya melawan Ukraina.

"Penggunaan senjata nuklir tidak bisa ditolerir,” kata Jokowi. "Indonesia terus memperjuangkan perlucutan senjata nuklir dan hanya mendukung penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai."

Kebijakan luar negeri Indonesia adalah non-blok dan netralitas, yang digambarkan oleh pemerintah sebagai "bebas dan aktif."

Misalnya, Jakarta menolak memihak dalam perang antara Rusia dan Ukraina, dan Joko sendiri telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mempromosikan dialog antara kedua negara.

Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi kedua negara tersebut pada Juni 2022.

Sikap netral Indonesia berarti tidak sejalan dengan sanksi ekonomi terhadap Rusia yang didorong oleh Amerika Serikat dan diadopsi oleh sekutu Barat.

"Perang (sudah berlangsung) satu tahun dan (sanksi belum terbukti) efektif untuk menghentikan perang," kata Jokowi kepada The Asahi Shimbun.

"Dialog itu sangat penting, dan harus terus dipertahankan," tegasnya.

Jokowi juga menambahkan, Indonesia siap menjadi jembatan antara Rusia dan Ukraina.

"Indonesia siap berkontribusi untuk menjembatani perbedaan dan kepemimpinan kolektif yang diperlukan untuk mengakhiri perang," ujarnya. "Perdamaian harus segera tercapai karena pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban."

Indonesia diundang ke KTT G7 karena dianggap sebagai salah satu pemimpin Global South, terutama negara berkembang yang terletak di Belahan Bumi Selatan

Menunjuk bahwa Global South menyumbang 85 persen dari populasi dunia, Joko berkata, "Hak Global South atas pembangunan harus dihormati."

Namun dia menambahkan bahwa pengembangan tersebut harus melampaui sekadar mengekspor sumber daya alam dan bergerak menuju pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah.

Indonesia bertujuan untuk mendorong kerja sama yang setara dan inklusif dengan semua (bangsa)," kata Jokowi.