Brasil Terpilih Jadi Tuan Rumah KTT Iklim COP30 Tahun 2025, Amazon Jadi Sorotan

Liputan6.com, Belem do Pará - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memilih negara Brasil untuk menjadi tuan rumah pertemuan iklim internasional, Conference of the Parties (COP), tepatnya di Kota Belem do Pará di Amazon untuk tahun 2025.

Keputusan lokasi pertemuan COP yang ke-30 ini diumumkan Presiden negara itu, Luiz Inácio Lula da Silva, pada Jumat 25 Mei 2023 lalu.

Dalam salah satu video yang diposting Lula di Twitter, dia mengatakan, “Saya telah berpartisipasi dalam COP di Mesir, Paris, Kopenhagen, dan semua orang berbicara tentang hutan Amazon. Jadi mengapa COP tidak langsung diadakan saja di Amazon, agar orang dapat benar-benar mengenal Amazon, melihat sungainya, hutannya, faunanya.”

Mengutip CNN pada Jumat (2/6/2023), PBB menyetujui tawaran Brasil untuk menjadi tuan rumah COP30 pada 18 Mei setelah permintaan Lula saat pertemuan COP27 tahun lalu di Mesir.

Belém do Pará adalah kota di Brasil utara yang terletak di pinggiran hutan Amazon. Ini adalah ibu kota negara bagian Pará yang terletak di pesisir muara sungai Amazon.

Gubernur Pará, Helder Barbalho, juga bersuara dalam sebuah video, "hak istimewa bagi negara kami" untuk menjadi tuan rumah acara tersebut. Dia menambahkan bahwa hal itu "meningkatkan tanggung jawab" agenda iklim Brasil terkait hak-hak masyarakat adat dan lingkungan.

Lula telah berjanji untuk mengatasi isu deforestasi Amazon dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pendahulunya, Jair Bolsonaro, yang kepresidenannya membuat deforestasi melonjak.

Namun tampaknya belakangan ini pemerintah Lula mendapat kecaman karena mundur dari janji pemilunya terkait iklim.

Pemerintahannya membantu Kongres meloloskan rancangan undang-undang (UU) yang mencopot beberapa kekuasaan kementerian lingkungan dan masyarakat adat, yang melemahkan pengawasan mereka terhadap perlindungan lingkungan dan demarkasi tanah adat di Amazon.

COP atau Conference of the Parties adalah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa tahunan, di mana negara-negara mendiskusikan dan menyepakati langkah-langkah untuk menangani isu lingkungan di dunia.

Tahun ini, konferensi edisi ke-28 akan diadakan di Dubai, menurut PBB.

Hasil pada KTT iklim tahun lalu, para negosiator dari hampir 200 negara mengambil langkah bersejarah dengan menyetujui pengumpulan dana "kerugian dan kerusakan" yang dimaksudkan untuk membantu negara-negara rentan mengatasi bencana iklim.

Selain itu, mereka juga sepakat bahwa dunia perlu mengurangi hampir setengahnya total emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 mendatang.

Namun, upaya untuk mengatasi sumber terbesar emisi pemanasan planet berakhir dengan kegagalan setelah sejumlah negara, termasuk China dan Arab Saudi, memblokir proposal utamanya untuk menghentikan semua bahan bakar fosil, bukan hanya batu bara.

Konferensi Perubahan Iklim PBB telah diadakan sejak 1995. KTT ini merupakan ruang penting bagi para pemimpin dunia, politisi, pakar, dan banyak orang lainnya untuk membahas iklim krisis di tingkat global.

Setiap negara anggota PBB adalah penandatangan UNFCCC, serta Palestina, Kepulauan Cook, dan Niue. Secara efektif setiap bangsa, negara, atau negara bagian di dunia terlibat, memberikan total 197 penandatangan.

Pada COP ke-27 lalu, para pemimpin dunia menangani beberapa masalah paling berat seputar iklim termasuk keuangan, dekarbonisasi, adaptasi, dan pertanian.

Di minggu keduanya, topik besar termasuk gender, air dan keanekaragaman hayati akan menjadi sorotan.

Setelah keputusan tentang dana "kerugian dan kerusakan" disetujui, pembicaraan ditunda selama 30 menit agar delegasi dapat membaca teks tindakan lain yang akan mereka pilih.

"Beginilah perjalanan kami selama 30 tahun akhirnya, kami harap membuahkan hasil hari ini," kata Menteri Iklim Pakistan Sherry Rehman pada saat itu, yang sering memimpin negara-negara termiskin di dunia.

Ia mengungkapkan, sepertiga negaranya terendam musim panas oleh banjir dahsyat. 

"Dana kerugian dan kerusakan ini akan menjadi penyelamat bagi keluarga miskin yang rumahnya hancur, petani yang ladangnya rusak, dan penduduk pulau yang terpaksa meninggalkan rumah leluhur mereka,” kata Ani Dasgupta, presiden lembaga pemikir lingkungan World Resources Institute, beberapa menit setelah persetujuan dini hari.

Ia menambahkan "Hasil positif dari COP27 ini merupakan langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan dengan negara-negara yang rentan".

Untuk membaca selengkapnya mengenai hasil COP ke-27, klik di sini.