Inggris Komitmen Rp40,5 M untuk Program Aksi Iklim dan Karbon Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Inggris berkomitmen sebesar £2,7 juta (Rp40,5 miliar) untuk bantuan teknis dalam aksi iklim dan nilai ekonomi karbon (NEK). Komitmen itu akan mendukung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dalam memimpin Komite Pengarah NEK Indonesia.

Penandatanganan Pengaturan Pelaksanaan Program Nilai Ekonomi Karbon UKPACT (UK Partnering for Accelerated Climate Transitions) tersebut dilaksanakan 24 Juli 2023 oleh Kedubes Inggris dan Kemenkomarves. 

Berdasarkan keterangan resmi Kedubes Inggris di Jakarta, yang dikutip Jumat (28/7/2023), kesepakatan tersebut menunjukkan kerja sama Inggris-Indonesia terkait nilai ekonomi karbon dan pasar karbon yang merupakan komponen penting dari pendekatan Indonesia untuk pembangunan rendah karbon.

Pihak Kedubes berkata bahwa Program Nilai Ekonomi Karbon bertujuan untuk mendukung Indonesia mencapai komitmen, yang ditetapkan dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) dan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dalam pembangunann nasional, sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.

Kesepakatan itu juga merupakan tindak lanjut MoU Inggris-Indonesia tentang Aksi Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon, yang ditandatangani di sela-sela KTT G20 di Bali tahun lalu.

"Kedua negara telah saling berbagi pengalaman dan keahlian satu sama lain dalam nilai ekonomi karbon (NEK) melalui bantuan teknis, pembangunan kapasitas dan pertukaran pengetahuan. Tahun pertama kemitraan ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendukung Indonesia membangun basis data untuk program NEK. Kami berharap dapat terus mendukung ambisi Net Zero Indonesia di tahun-tahun mendatang," ujar Dubes Inggris Owen Jenkins dalam keterangan resminya.

Kedubes Inggris turut menjelaskan bahwa program ini akan memberikan rekomendasi teknis terkait pelaksanaan tentang Implementasi NEK, dan kepada Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, tentang berbagai opsi rancangan dan implementasi untuk pajak karbon domestik.

Program ini juga akan memberikan pembangunan kapasitas dan konsensus untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seputar instrumen NEK.

"Peningkatan kerjasama  untuk mendukung kebijakan NEK Indonesia ini akan memungkinkan negara memainkan peran penting dalam mitigasi iklim yang selaras dengan target pembangunan ekonomi. Serangkaian kebijakan yang tepat harus ditetapkan oleh Indonesia untuk melaksanakan instrumen NEK melalui pasar karbon dan pajak karbon," ujar Menko Luhut. 

Sebagai informasi, UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions) adalah program pembangunan kapasitas yang unik. Dikelola dan didanai bersama oleh Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) Pemerintah Inggris dan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) melalui International Climate Finance Inggris, bekerja melalui kemitraan dengan negara-negara yang memiliki potensi yang besar dalam pengurangan emisi untuk mendukung mereka menerapkan dan meningkatkan ambisi mereka dalam mengatasi perubahan iklim.