PM Qatar Tegaskan Tidak Berperang dengan Israel

Liputan6.com, Singapura - Pemerintah Qatar menegaskan bahwa mereka tidak sedang berkonflik dengan Israel. Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani berkata konflik yang terjadi adalah antara Israel dan Palestina.

Pandangan itu ditegaskan PM Qatar saat menghadiri konferensi International Institute of Strategic Studies (IISS) di Singapura. 

"Kami tidak punya perang dengan Israel. Rakyat Israel menduduki rakyat Palestina," ujarnya seperti dikutip Middle East Monitor, Senin (28/8/2023).

PM Qatar berkata bahwa adanya perjanjian-perjanjian dengan Israel bukan berarti otomatis ada perdamaian. Al-Thani berkata perdamaian baru bisa diraih jika ada perdamaian antara Israel dan Palestina.

Pada Piala Dunia 2023 kontroversial yang berlangsung di Qatar, pihak pemerintah Qatar mengizinkan fans Israel untuk hadir ke turnamen tersebut. Penerbangan charter langsung antara Tel Aviv dan Doha juga disediakan untuk pertama kalinya. 

Terkait rivalitas AS dan China, PM Qatar menyebut bahwa negaranya ingin memiliki relasi dengan kedua negara besar tersebut. 

"Qatar percaya dengan interdependensi dari komunitas internasional. Keyakinan ini memungkinkan bagi kita untuk memiliki kemitraan dagang yang kuat dengan China, sembari menjaga aliansi strategis kita dengan Amerika Serikat," terangnya.

‘Qatar succeeds by focusing our efforts on alliance building and multilateralism, peace facilitation, and investment in economic growth for future generations’ | @MBA_AlThani_ https://t.co/7gCjYMJEfv pic.twitter.com/GWwGbutKHu

— IISS News (@IISS_org) August 25, 2023

PM Qatar pun menegaskan bahwa negaranya fokus pada multilateralisme dan membangun dialog. Negara-negara kecil memiliki perang penting di kancah internasional.

"Negara-negara kecil harus mengambil peran internasional aktif, memiliki suara yang jelas, dan mempertahankan tatanan internasional dan aturan hukum yang memegang kepentingan signifikan untuk melindungi kepentingan-kepentingan kita dan menumbuhkan stabilitas," tegasnya.

Sebelumnya, Uni Eropa (EU) pada Jumat (18/8) meminta Israel untuk membayar ganti rugi atas perusakan satu sekolah di Tepi Barat, wilayah yang diduduki Israel.

Uni Eropa juga mendesak Israel agar menghormati hak anak-anak Palestina untuk mendapatkan pendidikan.

"Kami terkejut atas perusakan terhadap sekolah yang didanai EU di Ein Samiya di Tepi Barat yang dijajah," tulis Delegasi EU untuk Palestina dalam media sosial X, sebelumnya adalah Twitter.

EU mendesak Tel Aviv agar menghormati hak anak-anak Palestina untuk mengenyam pendidikan serta agar "membayar kompensasi kepada EU atas kerugian pendanaan."

Dalam pernyataan pada Kamis (17/8), Kementerian Pendidikan Palestina mengatakan otoritas Israel menghancurkan Sekolah Ein Samia yang berlokasi di Ramallah.

Sekolah tersebut memiliki sejumlah siswa dari masyarakat Bedouin setempat.

Tindakan itu dilakukan Israel tanpa izin, jelas kementerian tersebut sebagaimana diwartakan Anadolu, dikutip dari Antara, Minggu (20/8/2023).

Kantor UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB) di Palestina mengatakan sekolah itu dihancurkan hanya beberapa hari sebelum tahun ajaran baru dimulai.

"Dalam 12 bulan belakangan ini, tiga #sekolah dihancurkan hingga berdampak kepada 78 siswa. Sebanyak 58 sekolah masih terancam dibongkar," tulis lembaga itu di X.

Pada Kamis, Konsulat Inggris di Yerusalem juga mengecam tindakan itu dan meminta agar hak pendidikan bagi anak-anak Palestina ditegakkan.

Pada kabar lain; Arab Saudi menunjuk duta besar pertamanya untuk Palestina. Penunjukan terjadi di tengah pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) mengenai kemungkinan kesepakatan untuk menormalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel.

Adalah Duta Besar Arab Saudi untuk Yordania Naif bin Bandar Al-Sudairi yang ditunjuk sebagai duta besar non-residen Arab Saudi untuk Negara Palestina dan konsul jenderal di Yerusalem.

"Upacara berlangsung pada Sabtu (12/8/2023) di ibu kota Yordania, Amman, di mana penasihat diplomatik Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menerima mandat Al-Sudairi," demikian laporan kantor berita Arab Saudi SPA.

Otoritas Palestina yang menyambut baik langkah tersebut pada Minggu (13/8) mengatakan, "Waktu penunjukan mencerminkan kepentingan persaudaraan Kerajaan Arab Saudi dalam perjuangan Palestina."

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen seperti dilansir CNN, Selasa (15/8), menuturkan kepada stasiun radio 103 FM Tel Aviv pada Minggu bahwa Israel mengetahui rencana penunjukan Arab Saudi. Namun, kedua pihak tidak mengoordinasikannya.

"Mereka tidak berkoordinasi dengan kami dan mereka memang tidak harus melakukannya," ujar Cohen seraya menambahkan bahwa penunjukan duta besar Arab Saudi untuk Palestina dilakukan di tengah kemajuan pembicaraan antara AS dan Arab Saudi terkait Israel.

"Arab Saudi ingin mengirimkan pesan kepada Palestina bahwa mereka tidak dilupakan."

Namun, pejabat Israel lainnya menekankan bahwa pembukaan perwakilan diplomatik untuk Palestina di Yerusalem tidak akan diizinkan.

Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya, meski PBB tidak mengakuinya. Palestina sendiri menginginkan bagian timur kota Yerusalem menjadi ibu kota masa depan negaranya.