Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti eskalasi konflik antara Palestina dengan Israel terus meningkat ditandai dengan pertempuran kedua pihak yang terus berlanjut sepanjang hari.
Dalam pernyataannya, Bambang Soesatyo menyoroti lima hal. Pertama MPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI untuk memantau perkembangan yang terjadi.
Baca Juga
"Selanjutnya melakukan pembicaran dengan negara-negara ASEAN untuk mencari dukungan perdamaian di Pelestina, selanjutnya pemerintah RI mendesak PBB agar secara aktif bekerja sama dengan pemangku kepentingan internasional untuk segera menyelesaikan akar konflik eskalasi tersebut sesuai dengan konvensi PBB yang sudah disepakati," kata Bambang Soesatyo dalam pernyataan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (10/10/2023).
Advertisement
Kedua, MPR RI juga meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk terus berkoordinasi dengan tiga KBRI di dekat Palestina guna memastikan kondisi dan juga mengupayakan perlindungan serta menyiapkan rencana evakusi bagi WNI yang tinggal di Palestina.
"Mengingat berdasarkan data terakhir, jumlah WNI yang ada di Palestina tercatat ada 45 orang, dengan sebarannya 10 orang berada di Gaza dan 35 lainnya di Tepi Barat," kata Bambang Soesatyo.
Ketiga meminta pemerintah RI sebagai anggota OKI untuk mengimbau negara-negara Islam untuk berupaya menyerukan penghentian konflik tersebut ke PBB sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagaimana diakui oleh legitimasi internasional dalam memastikan perlindungan bagi rakyat Palestina.
"Mengingat Perang telah berdampak buruk tidak hanya bagi masyarakat sipil dari dua pihak yang berkonflik namun juga berdampak pada masyarakat dunia pada umumnya, karena perang telah memunculkan multikrisis, mulai dari kemanusiaan hingga finansial."
Minta Semua Pihak Menahan Diri dari Konflik
Poin keempat, MPR RI meminta pemerintah RI untuk juga memberikan imbauan kepada negara-negara besar untuk menahan diri dari konflik tersebut. Karena komentar negara-negara lain bisa memperkeruh suasana, yang dapat mengeskalasi perang.
Terakhir yaitu poin kelima, MPR RI meminta Kemlu RI untuk juga mengimbau para WNI di Palestina dan Israel untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus menjalin komunikasi dengan perwakilan setempat.
"Serta meminta kepada WNI yang memiliki rencana kunjungan ke wilayah tersebut agar menunda dan membatalkan perjalanannya hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah."
Advertisement
Jokowi: Indonesia Desak Kekerasan di Daerah Konflik Palestina-Israel Segera Dihentikan
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo mendesak agar perang dan tindakkan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda.
Perang yang dimaksud oleh Jokowi adalah konflik yang terjadi antara Hamas Vs Israel yang terjadi sejak Sabtu (7/10) dan sejauh ini telah menelan korban jiwa hingga lebih 1.600 orang.
"Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari makin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar,” kata Presiden Jokowi pada Selasa (10/10/2023) di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam pernyataannya, Jokowi mendesak agar perang dan tindak kekerasan yang terjadi di daerah konflik segera dihentikan guna menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi.
Jokowi Sebut Akar Masalah Konflik
Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong agar akar permasalahan yang menimbulkan konflik Palestina dan Israel segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
“Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB,” kata Jokowi.
Di kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan upaya pemerintah Indonesia dalam memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Palestina.
Baginya, instruksi terkait pelindungan para WNI di daerah konflik telah disampaikan kepada jajaran kementerian terkait.
“Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik,” lanjutnya.
Advertisement