Joe Biden Disebut Berupaya Hapus Setiap Pembatasan Akses Israel terhadap Gudang Senjata AS

Liputan6.com, Washington - Gedung Putih telah meminta penghapusan pembatasan pada semua kategori senjata dan amunisi yang boleh diakses Israel dari persediaan senjata Amerika Serikat (AS) yang disimpan di Israel.

Langkah untuk mencabut pembatasan ini termasuk dalam permintaan anggaran tambahan Gedung Putih, yang dikirimkan ke Senat pada 20 Oktober. "Permintaan ini akan", kata anggaran yang diusulkan, "memungkinkan pengalihan semua kategori peralatan pertahanan".

Permintaan tersebut berkaitan dengan persediaan senjata yang tidak banyak diketahui orang di Israel yang dibuat oleh Pentagon untuk digunakan dalam konflik regional, namun Israel diizinkan untuk mengaksesnya dalam keadaan terbatas. Batasan itulah yang ingin dihilangkan oleh Presiden Joe Biden. Demikian dikutip dari laporan The Intercept, Senin (27/11/2023).

Dibuat pada tahun 1980-an sebagai persiapan AS jika terjadi perang regional, War Reserve Stockpile Allies-Israel atau WRSA-I, adalah simpul terbesar dalam jaringan gudang senjata di luar AS. Keamanannya sangat diatur oleh serangkaian persyaratan ketat.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan, Israel dapat memanfaatkan persediaan senjata tersebut, membeli senjata dengan biaya yang murah dengan menggunakan subsidi dari bantuan militer AS.

Melalui WRSA-I, Biden berupaya mencabut hampir semua pembatasan yang berarti terhadap persediaan senjata dan pengiriman senjata ke Israel, termasuk pengawasan kongres.

Perubahan tersebut jika terjadi maka menambah daftar rahasia terkait perdagangan senjata oleh AS. Beberapa waktu lalu, laporan Bloomberg menyibak daftar senjata yang disediakan untuk Israel, yang mencakup ribuan rudal Hellfire- jenis yang sama yang digunakan secara luas oleh Israel di Jalur Gaza.

Dampak dari pencabutan pembatasan transfer ke Israel dapat merugikan kepentingan AS karena mengurangi kesiapan AS menghadapi konflik di wilayah tersebut, kata Josh Paul, mantan pejabat yang bertugas di Biro Urusan Politik-Militer Kementerian Luar Negeri AS.

Paul, yang mengundurkan diri karena bantuan senjata AS ke Israel, mengatakan kepada The Intercept, "Dengan menghapuskan persyaratan bahwa barang-barang tersebut dinyatakan berlebihan, hal ini juga akan meningkatkan tekanan pada kesiapan militer AS untuk memberikan lebih banyak senjata kepada Israel."

Pemerintah AS seharusnya hanya menghabiskan USD 200 juta per tahun fiskal untuk mengisi kembali WRSA-I – sekitar setengah dari total batas persediaan AS di seluruh dunia. Namun, permintaan Gedung Putih akan mengesampingkan batasan kontribusi AS terhadap persediaan di Israel. Hal ini akan memungkinkan persediaan untuk terus diisi ulang.

AS saat ini mengharuskan Israel memberikan konsesi sebagai imbalan atas bantuan senjata jenis tertentu dari Pentagon. Permintaan Gedung Putih, jika kelak disetujui, juga akan menghapus persyaratan ini.

Permintaan Gedung Putih akan turut pula mengurangi pengawasan Kongres AS terhadap transfer senjata AS dengan mengurangi jangka waktu pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kongres AS sebelum transfer senjata dilakukan. Berdasarkan undang-undang saat ini, harus ada pemberitahuan 30 hari sebelumnya, tetapi permintaan Biden akan memungkinkan hal ini dipersingkat melalui penerapan status "luar biasa".

"Permintaan anggaran tambahan pemerintahan Biden akan semakin melemahkan pengawasan dan akuntabilitas bahkan ketika dukungan AS memungkinkan kampanye Israel menewaskan ribuan anak," kata John Ramming Chappell, peneliti di Center for Civilians in Conflict.

DPR AS telah mengesahkan undang-undang yang mencerminkan permintaan Gedung Putih bulan lalu dan kini diajukan ke Senat.

"Jika dilihat sebagai satu paket," kata pakar senjata di Quincy Institute for Responsible Statecraft William Hartung, "hal ini (permintaan Biden) luar biasa dan akan semakin mempersulit Kongres AS atau masyarakat untuk memantau transfer senjata AS ke Israel, bahkan ketika pemerintah Israel telah melakukan serangan besar-besaran terhadap warga sipil, yang beberapa di antaranya merupakan kejahatan perang."