76 Ribu Orang Mengungsi Akibat Kekerasan di Perbatasan Lebanon-Israel

Liputan6.com, Jalur Gaza - Puluhan ribu orang Lebanon mengungsi akibat ketegangan di perbatasan Lebanon-Israel. Konflik terjadi usai dimulainya perang di Jalur Gaza pada awal Oktober 2023.

Berdasarkan laporan VOA Indonesia, Sabtu (6/1/2023), ada lebih dari 76.000 orang telah mengungsi di Lebanon dalam hampir tiga bulan pertempuran yang terjadi hampir setiap hari di perbatasan dengan Israel, kata Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB (IOM).

Kekerasan meningkat di daerah perbatasan sejak perang Israel-Hamas pecah pada awal Oktober. Baku tembak berlanjut pada Jumat antara pasukan Israel dan Hizbullah, sekutu kelompok militan Palestina Hamas di Lebanon yang didukung Iran.

Dalam laporan yang diterbitkan Kamis, IOM mengatakan bahwa eskalasi itu telah membuat 76.018 orang mengungsi, terutama di wilayah selatan Lebanon yang berbatasan dengan Israel. Lebih dari 80 persen pengungsi Lebanon itu tinggal bersama kerabat mereka, menurut laporan tersebut.

Hanya dua persen yang tinggal di 14 tempat penampungan kolektif yang tersebar di beberapa bagian selatan negara itu, terutama di kota pesisir Tyre dan di wilayah Hasbaya. Sisanya telah menyewa apartemen atau pindah ke rumah-rumah di daerah yang jauh dari perbatasan, kata badan PBB tersebut.

Kekerasan lintas batas telah menyebabkan 175 orang tewas di Lebanon, termasuk 129 pejuang Hizbullah dan lebih dari 20 warga sipil, termasuk tiga jurnalis, menurut hitungan kantor berita AFP. Di Israel Utara, sembilan tentara dan lima warga sipil tewas, menurut pihak berwenang Israel.

Hizbullah, yang melakukan operasi harian terhadap tentara Israel di perbatasan, mengatakan mereka melakukan intervensi untuk mendukung Hamas di Gaza.

Ketegangan semakin meningkat dengan serangan pada Selasa yang menewaskan orang nomor dua Hamas, Saleh al-Aruri, di kubu Hizbullah di Beirut Selatan. Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah memperingatkan bahwa pembunuhan itu, yang secara luas dikaitkan dengan Israel, “tidak akan dibiarkan begitu saja”.

Israel bersumpah akan “menumpas” Hamas menyusul serangan yang belum pernah terjadi pada 7 Oktober terhadap Israel yang menewaskan sekitar 1.140 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi.

Serangan balasan Israel terhadap Gaza telah menewaskan 22.438 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan wilayah itu yang dikelola Hamas.

Perselisihan dalam pemerintahan Israel terkuak ketika para anggota kabinet berdebat mengenai rencana masa depan Jalur Gaza dan bagaimana menangani penyelidikan terhadap kegagalan keamanan seputar serangan Hamas pada 7 Oktober 2023

Menteri keuangan Israel yang berhaluan kanan Bezalel Smotrich menggambarkan pertemuan kabinet keamanan pada Kamis (4/1/2024) sebagai diskusi penuh badai, sementara mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan serangan bermotif politik telah diluncurkan.

Perpecahan dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini terjadi saat perang Hamas Vs Israel memasuki bulan ketiga. Jika pemerintahannya runtuh, Israel kemungkinan akan menghadapi pemilu baru, di mana Netanyahu diprediksi dapat dikalahkan.

Sementara itu, rencana untuk tahap selanjutnya dari perang di Jalur Gaza dan masa depan wilayah itu pasca perang dibeberkan oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant dalam dokumen tiga halaman berjudul "Day After".

Gallant menggambarkan "pendekatan tempur baru" dengan fokus berkelanjutan untuk menargetkan para pemimpin Hamas di bagian selatan Jalur Gaza. Di Gaza Utara, dia mengatakan serangan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan mencakup "penggerebekan, penghancuran terowongan teror, aktivitas udara dan darat, serta operasi khusus".

Setelah perang, militer Israel akan mempertahankan kebebasan operasional untuk bertindak di Jalur Gaza dan Israel akan terus melakukan pemeriksaan barang-barang yang memasuki wilayah tersebut.

Gallant, anggota Partai Likud yang berhaluan kanan-tengah pimpinan Netanyahu, menuturkan bahwa ketika tujuan perang telah tercapai maka tidak akan ada kehadiran warga sipil Israel di Jalur Gaza. Dia juga meluncurkan konsep satuan tugas multinasional pimpinan Amerika Serikat (AS) yang bertugas melakukan rehabilitasi Jalur Gaza.

Namun, rencana Gallant tidak memberikan banyak rincian mengenai pemerintahan masa depan di Jalur Gaza dengan hanya mengatakan bahwa entitas yang mengendalikan wilayah Palestina akan memanfaatkan kemampuan aktor-aktor lokal yang tidak bermusuhan, yang sudah ada di Gaza.

Menurut sebuah sumber, seperti dilansir CNN, Sabtu (6/1), rencana itu memicu diskusi berapi-api. Usai jeda pertemuan, kata sumber tersebut, Menteri Perhubungan Miri Regev melancarkan serangan.

"Setelah jeda, Miri Regev kembali dan meluncurkan pertarungan yang bocor ini," kata sumber tersebut.

Regev, yang juga anggota Likud, tidak menanggapi permintaan komentar.

Adapun Gantz, oposisi yang bergabung dengan kabinet perang pasca 7 Oktober, mengatakan, "Apa yang terjadi kemarin adalah serangan bermotif politik di tengah perang. Saya berpartisipasi dalam banyak rapat kabinet – tindakan seperti itu tidak pernah terjadi dan tidak boleh terjadi."

Dia tidak mengatakan siapa yang melancarkan serangan itu, namun dia mengkritik Netanyahu.

"Kabinet seharusnya membahas proses-proses strategis yang akan memengaruhi kelanjutan serangan dan keamanan kita di masa depan. Hal itu tidak terjadi dan perdana menteri bertanggung jawab atas hal itu," tutur Gantz, sambil mendesak Netanyahu untuk memilih antara persatuan dan keamanan di satu sisi dan politik di sisi lain.

Partai Likud balik mengecam Gantz.

"Selama perang, ketika rakyat bersatu, Gantz diharapkan bertindak secara bertanggung jawab dan berhenti mencari alasan untuk mengingkari janjinya untuk tetap berada dalam pemerintahan persatuan hingga perang berakhir," sebut pernyataan Likud.

Gantz secara luas dianggap sebagai penerus Netanyahu jika pemilu diadakan.