Hamas Bersikeras Gencatan Senjata Perang Gaza Harus Sesuai Proposal Biden, Apa Saja Isinya?

Liputan6.com, Washington, DC - Hamas menyatakan perundingan gencatan senjata dengan Israel atas perang di Jalur Gaza harus didasarkan pada proposal yang telah diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Seperti dilansir Al Jazeera, Senin (12/8/2024), dalam pernyataan di saluran Telegram resminya, Hamas mengatakan mereka menginginkan rencana implementasi berdasarkan proposal gencatan senjata yang disodorkan Biden pada 31 Mei, kerangka kerja yang ditetapkan oleh mediator Mesir dan Qatar pada 6 Mei, dan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 2735.

Lantas, apa yang dimaksud dengan visi Biden?

Mengutip situs web Gedung Putih, proposal yang diusulkan Biden memiliki tiga fase.

Fase pertama akan berlangsung selama enam pekan, yang meliputi gencatan senjata penuh dan menyeluruh; penarikan pasukan Israel dari semua wilayah berpenduduk di Jalur Gaza; pembebasan sejumlah sandera — termasuk wanita, orang tua, yang terluka — sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina.

Selain itu, beberapa jenazah sandera yang tewas akan dikembalikan ke keluarga mereka. Warga Palestina — warga sipil — akan kembali ke rumah dan lingkungan mereka di semua wilayah Jalur Gaza, termasuk di utara.

Bantuan kemanusiaan akan melonjak dengan 600 truk yang membawa bantuan ke Jalur Gaza setiap hari.

Dengan gencatan senjata, bantuan tersebut dapat didistribusikan dengan aman dan efektif kepada semua yang membutuhkannya. Ratusan ribu tempat penampungan sementara, termasuk unit perumahan, akan didirikan oleh masyarakat internasional.

"Selama enam minggu fase pertama, Israel dan Hamas akan menegosiasikan pengaturan yang diperlukan untuk mencapai fase kedua, yang merupakan akhir permanen dari permusuhan," sebut Biden saat itu.

"Ada sejumlah detail yang harus dinegosiasikan untuk beralih dari fase pertama ke fase kedua. Israel ingin memastikan kepentingannya terlindungi."

Jika negosiasi untuk fase pertama berlangsung lebih dari enam minggu, gencatan senjata akan tetap berlanjut selama negosiasi terus berlanjut.

"AS, Mesir, dan Qatar akan bekerja untuk memastikan negosiasi terus berlanjut ... hingga semua kesepakatan tercapai dan fase kedua dapat dimulai," tutur Biden.

Kemudian pada fase kedua akan ada pertukaran untuk pembebasan semua sandera yang masih hidup, termasuk tentara pria; pasukan Israel akan mundur dari Jalur Gaza; dan selama Hamas menepati komitmennya, gencatan senjata sementara akan menjadi penghentian permusuhan secara permanen.

Akhirnya, pada tahap ketiga, rencana rekonstruksi besar Jalur Gaza akan dimulai.

"Dan sisa jasad sandera yang tewas akan dikembalikan ke keluarga mereka," ujarnya. "Itulah tawaran yang sekarang ada di atas meja dan yang telah kami ajukan. Inilah yang kita butuhkan."

Adapun usulan Qatar-Mesir seperti dilansir Al Jazeera kurang lebih sama dengan yang ditawarkan Biden, yakni mencakup penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, pemulangan warga Palestina yang mengungsi ke rumah mereka, serta pertukaran tawanan Israel dan tahanan Palestina.

Usulan tersebut mencakup gencatan senjata tiga tahap, yang masing-masing tahap berlangsung selama 42 hari.

Pada tahap pertama, negosiasi tidak langsung melalui mediator akan dilanjutkan terkait pertukaran tawanan dan tahanan. Penarikan sejumlah pasukan Israel dari wilayah tertentu juga akan dilakukan bersamaan dengan pemulangan keluarga pengungsi ke rumah mereka tanpa hambatan dan aliran bantuan dan bahan bakar ke Jalur Gaza.

Pada tahap kedua, akan ada penghentian total dan permanen terhadap aktivitas militer di Jalur Gaza.

Tahap terakhir akan difokuskan pada dimulainya rekonstruksi di Jalur Gaza pascaperang, yang diawasi oleh Mesir, Qatar, dan badan-badan PBB.

Kemudian pada 10 Juni, DK PBB meloloskan Resolusi 2735, yang menyambut baik usulan gencatan senjata tiga fase yang diumumkan Biden.

Resolusi itu juga menyerukan Hamas untuk menerima rencana tiga fase tersebut serta mendesak Israel dan Hamas untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat.

Hamas saat itu dilaporkan menyambut baik Resolusi 2735. Dalam pernyataan setelah pemungutan suara di DK PBB, Hamas mengatakan siap untuk bekerja sama dengan para mediator dan memasuki negosiasi tidak langsung mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip perjanjian.