Jika Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Siapa Penggantinya?

Liputan6.com, Seoul - Seruan agar Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengundurkan diri semakin meningkat, dua hari setelah ia memberlakukan darurat militer, tetapi kemudian dipaksa untuk membatalkan keputusan tersebut oleh parlemen negara tersebut.

Pada saat yang sama, Presiden Yoon menghadapi mosi pemakzulan di parlemen dari legislator oposisi. Pemungutan suara pemakzulan di Majelis Nasional pada Sabtu (7/12) namun tak membuahkan hasil. Ia lolos dari ajuan pemakzulan partai oposisi untuk melengserkannya dalam pemungutan suara.

Kegagalan pemakzulan Presiden Yoon itu terjadi berkat aksi boikot sidang yang dilakukan anggota partainya. 

Adapun pemungutan suara terkait deklarasi darurat militer Yoon pada pekan ini hanya berhasil mengumpulkan 195 suara, di bawah ambang batas 200 yang dibutuhkan. Akibatnya mosi pemakzulan tersebut secara otomatis batal.

Jika pada akhirnya Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan, berhenti – atau dipaksa keluar dari jabatannya,  siapa yang dapat menggantikan posisinya?

Dalam penjelasan yang dikutip dari Al Jazeera, Kamis (12/12/2024), disebutkan bahwa jika kekuasaan presidensial Yoon ditangguhkan karena pemakzulan, maka Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih posisi Yoon.

Namun, Korea Selatan perlu menyelenggarakan pemilihan presiden dalam waktu 60 hari jika Yoon dicopot.

Siapakah PM Han Duck-soo?

Presiden Yoon menunjuk Han, 75 tahun, sebagai PM pada tahun 2022 setelah Yoon memenangkan pemilihan presiden pada tahun yang sama.

Han mulai bekerja sebagai pegawai negeri pada awal tahun 1970-an. Pada tahun 1983, Han menyelesaikan gelar master ekonominya dari Universitas Harvard dan pada tahun 1984 menyelesaikan gelar doktor ekonominya dari Harvard.

Dari tahun 2007 hingga 2008, Han menjabat sebagai PM di bawah Presiden Roh Moo-hyun dari Partai Uri yang liberal. Antara tahun 2009 dan 2012, ia menjabat sebagai duta besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat.

Menurut laporan lokal, Yoon tidak memberi tahu Han tentang rencana darurat militernya, dan malah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertahanan Kim.

Jika pemilihan umum diadakan, calon favorit untuk menjadi presiden Korea Selatan berikutnya adalah pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung.

Siapa Pemimpin Oposisi Utama Lee Jae-myung?

Lee, 60 tahun, kalah tipis dalam pemilihan presiden 2022 dari Yoon, yang memenangkan sekitar 48,6 persen suara melawan Lee yang memperoleh 47,8 persen suara. Lee memimpin seruan agar Yoon mengundurkan diri.

Menurut laporan media lokal, Lee lahir dari keluarga kelas pekerja dan merupakan pekerja pabrik di masa kecilnya. Ia tumbuh menjadi pengacara hak asasi manusia dan perburuhan.

Antara tahun 2010 dan 2018, Lee menjabat sebagai wali kota Seongnam, sebuah kota di provinsi terpadat di Korea Selatan, Gyeonggi. Pada tahun 2018, ia menjadi gubernur Gyeonggi dan menjabat hingga tahun 2021.

Pada tahun 2022, ia menjadi anggota Majelis Nasional.

Pada bulan Januari tahun 2024 ini, ia selamat dari serangan pisau saat berkunjung ke kota pelabuhan Busan di tenggara. Seorang pria menikam lehernya.

Pada bulan November, Lee divonis bersalah karena melanggar undang-undang pemilu dengan berbohong tentang skandal penyuapan selama kampanye presiden 2022 tentang proyek pembangunan saat ia menjabat sebagai wali kota Seongnam. Ia dijatuhi hukuman penjara satu tahun yang ditangguhkan.

Lee mengatakan bahwa ia akan mengajukan banding atas hukuman ini. Namun, jika ia kalah dalam banding ini, ia akan kehilangan jabatannya sebagai anggota parlemen dan tidak akan dapat mengikuti pemilihan presiden berikutnya.

Partai-partai oposisi, termasuk Partai Demokrat, memiliki total 192 kursi. Mereka membutuhkan dukungan dari sedikitnya delapan anggota Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif milik Yoon untuk meloloskan mosi pemakzulan.

Jika mosi tersebut diloloskan, Yoon akan dicabut sementara dari kewenangan kepresidenannya hingga Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan nasibnya.

Kantor Berita Yonhap melaporkan bahwa pemungutan suara atas mosi tersebut kemungkinan akan dilakukan pada tanggal 6 atau 7 Desember.

Kantor berita tersebut juga melaporkan pada hari Rabu (4/12) bahwa staf kepresidenan dan sekretaris senior telah mengajukan pengunduran diri massal menyusul pergolakan politik di Korea Selatan. Ini termasuk Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun.

Eunice Kim dari Al Jazeera melaporkan dari Seoul pada hari Selasa (3/12) bahwa seruan agar Yoon dicopot bukanlah hal baru, tetapi sentimen tersebut telah berkembang setelah pergolakan politik baru-baru ini.

Sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga survei Korea Selatan Realmeter menunjukkan pada hari Kamis (5/12) bahwa 73,6 persen responden mendukung pemakzulan Yoon.

Yoon tampaknya telah kehilangan sejumlah dukungan dari dalam partainya sendiri, yang para pemimpinnya mengatakan bahwa mereka tidak mendukung upayanya untuk memberlakukan darurat militer. Namun, Choo Kyung-ho, anggota parlemen dan pemimpin fraksi Partai Kekuatan Rakyat mengatakan dalam rapat partai yang disiarkan langsung pada hari Kamis (5/12) bahwa "semua 108 anggota parlemen dari partai Kekuatan Rakyat akan tetap bersatu untuk menolak pemakzulan presiden".

Bagaimana cara kerja pemakzulan di Korea Selatan?

Berdasarkan konstitusi Korea Selatan, dua pertiga anggota Majelis Nasional harus memberikan suara untuk memakzulkan presiden yang sedang menjabat.

Enam dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi perlu memberikan suara untuk menegakkan pemakzulan dan melengserkan Yoon.

Bahkan jika pengadilan memberikan suara menentang pemakzulan, partai-partai oposisi dapat mengulang proses tersebut.

Dalam pidato televisi yang tidak dijadwalkan pada Selasa (3/12) malam, Presiden Yoon mengumumkan darurat militer di Korea Selatan.

Yoon menuduh Partai Demokrat oposisi utama bersimpati dengan Korea Utara dan melakukan kegiatan antinegara. Ia menyatakan perlunya "melindungi negara dari komunis Korea Utara dan melenyapkan elemen-elemen antinegara", tetapi tidak memberikan bukti apa pun untuk mendukung tuduhannya terhadap pihak oposisi.

Menteri pertahanan Yoon, yang kini telah mengundurkan diri, telah mengonfirmasi bahwa pasukan kemudian diperintahkan untuk memblokade gedung Majelis Nasional menjelang tengah malam. Namun, anggota parlemen

Korea Selatan menerobos pasukan keamanan untuk memasuki gedung parlemen. Sebanyak 190 legislator yang hadir – dari total 300 orang – dengan suara bulat memilih untuk mencabut darurat militer. Hal ini membuat Yoon mundur.

Keesokan harinya, enam partai oposisi, termasuk Partai Demokrat, mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon.