China Bangun 200 Pusat Penahanan, Buntut Kampanye Kampanye Masif Antikorupsi

Liputan6.com, Beijing - China membangun atau memperluas lebih dari 200 fasilitas penahanan khusus di seluruh negeri untuk menampung tersangka yang terjerat dalam sejumlah kasus hukum, salah satunya korupsi.

Gerakan antikorupsi Xi Jinping yang meluas saat pemimpin China tersebut melakukan aturan kerasnya, dikutip dari laman CNN, Kamis (9/1/2024).

Sejak berkuasa pada tahun 2012, Xi telah meluncurkan kampanye besar-besaran melawan korupsi dan ketidaksetiaan, bagi para pejabat korup serta pesaing politik.

Sekarang memasuki masa jabatan ketiganya, Xi Jinping telah mengubah kampanyenya yang tak kenal lelah menjadi fitur permanen dan terlembaga dari pemerintahannya yang terbuka.

Dan semakin lama, beberapa cara telah ia gunakan untuk menjaga agar para pejabat tetap patuh.

Bangunan penahanan yang diperluas (dinamakan Liuzhi) dilengkapi dengan fasilitas dengan permukaan berlapis dan penjaga 24 jam di setiap sel.

Ini menjadi tempat para tahanan dapat ditahan hingga enam bulan tanpa pernah bertemu dengan pengacara atau anggota keluarga.

Cara ini merupakan perluasan dari sistem yang telah lama digunakan oleh partai PKT untuk melakukan kontrol dan menanamkan rasa takut di antara para anggotanya.

Upaya untuk Melembagakan Kontrol Politik

Sistem liuzhi berfungsi di luar aparat peradilan konvensional, yang beroperasi di bawah pengawasan Komisi Pengawas Nasional (NSC). Pengaturan ini memungkinkan PKT untuk memusatkan kekuatan investigasi, penuntutan, dan peradilan dalam kerangka kerja yang didominasi Partai, menghindari formalitas dan mekanisme akuntabilitas yang melekat dalam sistem hukum Tiongkok.

Dengan melakukan hal itu, PKT tidak hanya memperketat cengkeramannya terhadap individu yang dituduh melakukan korupsi tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pusat-pusat kekuasaan yang bersaing muncul di dalam lembaga negara atau Partai.

Dikutip dari laman monitor.co, struktur bangunan tersebut mencerminkan tujuan partai untuk menundukkan semua mekanisme pemerintahan di bawah otoritasnya, dengan demikian mengonsolidasikan kontrol politik.

Liuzhi terkenal karena ketidakjelasannya dan tindakan-tindakan luar biasa yang diterapkan di dalamnya. Tahanan sering kali ditahan tanpa akses ke penasihat hukum, diisolasi dari komunikasi eksternal, dan menjadi sasaran teknik interogasi yang memaksa.

Meskipun praktik-praktik ini dibenarkan dengan alasan kemudahan dan efektivitas dalam menangani korupsi, implikasinya yang lebih luas jelas.

Dengan tidak hanya menargetkan pejabat yang korup tetapi juga individu yang dianggap sebagai beban politik, seperti pelapor pelanggaran, pemikir independen, dan calon reformis.

Dengan ini, PKT dinilai bisa memperkuat iklim ketakutan dan kepatuhan warganya. Dengan demikian, pusat-pusat ini berfungsi sebagai mekanisme untuk membungkam perbedaan pendapat dan menandakan intoleransi Partai terhadap tantangan terhadap narasinya.

Waktu perluasan sistem liuzhi juga sejalan dengan meningkatnya fokus Tiongkok pada stabilitas internal di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

PKT tampaknya sangat menyadari bahwa keresahan dalam negeri, yang dipicu oleh ketidakpuasan sosial-ekonomi atau perbedaan ideologis, dapat merusak legitimasinya.

Pusat-pusat Liuzhi berfungsi sebagai alat pencegahan, menetralkan individu-individu yang berpotensi memobilisasi keluhan kolektif atau menantang ortodoksi partai.

Dengan memperluas jangkauannya ke ranah privat, PKT memastikan bahwa sumber-sumber ketidakstabilan yang potensial diidentifikasi dan dikelola sebelum meluas menjadi oposisi yang lebih luas.

Sistem Liuzhi juga secara krusial merupakan evolusi dari mekanisme antikorupsi sebelumnya, seperti sistem shuanggui, yang beroperasi di bawah badan-badan disiplin partai.

Sementara Shuanggui menghadapi kritik karena kurangnya transparansi dan tuduhan penyalahgunaan, pembentukan sistem Liuzhi di bawah NSC pada tahun 2018 berupaya menghadirkan pendekatan yang lebih formal dan tersentralisasi.

Namun, transisi ini telah menimbulkan pertanyaan tentang apakah perubahan struktural tersebut mengatasi atau sekadar menutupi masalah-masalah mendasar dari operasi ekstrayudisial dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara PKT menegaskan bahwa Liuzhi meningkatkan tata kelola dengan membasmi korupsi, sifat ekstrayudisialnya secara terang-terangan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum negara.

Erosi transparansi dan akuntabilitas prosedural semakin memicu persepsi keadilan sewenang-wenang, terutama di kalangan penduduk perkotaan terpelajar yang mungkin mendukung langkah-langkah antikorupsi.

Oleh karena itu, paradoks ini juga menimbulkan pertanyaan eksistensial yang penting bagi partai dalam upayanya untuk menahan ketegangan yang lebih luas dalam rezim otoriternya: kebutuhan untuk menyeimbangkan penindasan dengan mempertahankan legitimasi di antara konstituen domestik utama.

Perluasan pusat penahanan juga membawa implikasi internasional yang signifikan. Laporan pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan perbedaan pendapat di pusat-pusat Liuzhi telah menuai kritik dari pengawas global dan pemerintah asing.