Qatar: Negosiasi Gencatan Senjata Gaza Masuki Tahap Akhir

Liputan6.com, Doha - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed al-Ansari pada Selasa (14/1/2025) mengatakan bahwa negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera di Jalur Gaza sudah berada di "tahap akhir".

"Kami percaya bahwa kami sudah di tahap akhir ... tentu kami berharap ini akan segera menghasilkan kesepakatan," kata Ansari seperti dikutip dari CNA, Rabu (15/1).

"Kami telah mencapai titik di mana isu-isu besar yang menghalangi kesepakatan sudah ditangani."

Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang merupakan yang paling mematikan dalam sejarah Israel, diklaim Israel menyebabkan 1.210 orang tewas.

Pada hari itu, militan juga menyandera 251 orang, di mana 94 di antaranya masih ditahan di Jalur Gaza, termasuk 34 yang menurut militer Israel telah tewas. Sementara itu, serangan balasan Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu, menurut otoritas kesehatan wilayah itu, telah menewaskan setidaknya 46.645 warga Palestina.

Sumber yang mengetahui informasi tentang negosiasi di Doha sebelumnya mengungkapkan bahwa kepala badan intelijen Israel, utusan Timur Tengah Amerika Serikat (AS), serta perdana menteri Qatar, dijadwalkan hadir dalam perundingan.

"Para mediator akan mengadakan pembicaraan terpisah dengan Hamas," kata sumber tersebut.

Menolak Gencatan Senjata

Media Israel dan sumber yang dekat dengan negosiasi menuturkan bahwa fase pertama dari kesepakatan akan termasuk pembebasan 33 sandera Israel, sementara dua sumber Palestina yang dekat dengan Hamas mengatakan kepada AFP bahwa Israel akan membebaskan sekitar 1.000 tahanan Palestina sebagai gantinya.

Seorang pejabat pemerintah Israel menyebutkan bahwa "beberapa ratus teroris akan dibebaskan" sebagai bagian dari fase pertama kesepakatan itu.

Media Israel melaporkan pula pada Selasa bahwa menurut kesepakatan yang diusulkan, Israel akan diizinkan untuk mempertahankan zona penyangga di dalam Jalur Gaza selama pelaksanaan fase pertama.

Hamas menyatakan pihaknya berharap mendapatkan "kesepakatan yang jelas dan komprehensif". Selain itu, mereka menuturkan telah melakukan konsultasi dengan faksi Palestina lainnya dan memberi tahu tentang "kemajuan yang telah dicapai".

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memperingatkan pada Senin (13/1) bahwa dia menentang kesepakatan apa pun yang menghentikan perang, dengan menyebutnya sebagai "bencana bagi keamanan nasional Israel".

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir turut menentang kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera.

Warga Israel, terutama keluarga sandera yang ditahan di Jalur Gaza, telah lama mendesak pemerintah untuk mencapai kesepakatan yang dapat membawa orang yang mereka cintai pulang.

Beberapa masalah utama dalam negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera termasuk ketidaksepakatan mengenai permanensi gencatan senjata dan skala bantuan kemanusiaan untuk wilayah Palestina.

Masalah lain yang menjadi sengketa termasuk kembalinya pengungsi Jalur Gaza ke rumah mereka, penarikan pasukan Israel dari wilayah Palestina, dan pembukaan kembali perbatasan.

Netanyahu dengan tegas menolak penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza dan menentang setiap pemerintahan Palestina atas wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Selasa mengatakan bahwa Israel pada akhirnya "harus menerima penyatuan Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah kepemimpinan Otoritas Palestina yang direformasi" dan "jalur waktu yang berbasis kondisi untuk membentuk negara Palestina yang merdeka."

Meskipun upaya diplomatik intensif berlanjut menuju kesepakatan gencatan senjata, pasukan Israel terus menggempur target-target di Jalur Gaza.