AS Sebut Ada Upaya PKT untuk Mendominasi Militer China

Liputan6.com, Washington D.C - Sanksi baru-baru ini yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap entitas China menggarisbawahi kekhawatiran yang berkembang atas upaya agresif Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk mendominasi militer melalui strategi Penggabungan Militer-Sipil.

Penambahan 11 entitas Tiongkok ke Daftar Entitas Departemen Perdagangan AS menyoroti upaya yang terus-menerus dan disengaja oleh Beijing untuk memperoleh teknologi canggih dengan kemampuan penggunaan ganda -- teknologi yang dapat diterapkan di ranah sipil dan militer.

Pendekatan ini diduga untuk memanfaatkan inovasi global demi keuntungan militer ini dinilai menimbulkan risiko yang signifikan terhadap keamanan global dan kesetaraan teknologi, dikutip dari laman etruth, Minggu (26/1/2025).

Biro Industri dan Keamanan AS (BIS) telah dengan tepat mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dan lembaga penelitian Chinaini karena keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung modernisasi militer Tiongkok.

Tindakan dinilai telah menunjukkan upaya terencana oleh PKT untuk menghindari pengawasan internasional dan mengeksploitasi kemajuan teknologi untuk keunggulan militer.

Strategi Penggabungan Militer-Sipil yang secara resmi dipromosikan oleh PKT merupakan pendorong utama kegiatan-kegiatan ini.

Dengan menghilangkan hambatan antara penelitian sipil dan sektor komersial serta kompleks industri-militer, Beijing telah melembagakan kerangka kerja untuk perampasan teknologi secara sistematis.

Kebijakan ini tidak hanya memberi insentif bagi inovasi dalam negeri tetapi juga memfasilitasi perolehan teknologi asing melalui cara-cara legal dan ilegal, termasuk spionase industri dan pencurian kekayaan intelektual.

Departemen Luar Negeri AS telah lama memperingatkan tentang sifat penggunaan ganda dari banyak teknologi yang menjadi sasaran, seperti semikonduktor, 5G dan teknologi kedirgantaraan, yang sangat penting bagi infrastruktur sipil dan aplikasi militer tingkat lanjut.

Aktivitas PKT terhadap sifat penggunaan ganda ini merupakan tantangan langsung terhadap norma-norma perdagangan dan keamanan internasional.

Tindakan PKT dinilai tidak hanya mengancam keamanan global tetapi juga mengikis kepercayaan pada sistem internasional.

Penggunaan strategis penelitian sipil dan perusahaan komersial untuk memajukan tujuan militer menciptakan lapangan bermain yang tidak seimbang bagi persaingan global.

Selain itu, hal itu menimbulkan pertanyaan etika tentang tanggung jawab negara dan perusahaan dalam menjaga integritas inovasi teknologi. Kesediaan rezim Tiongkok untuk mengeksploitasi teknologi penggunaan ganda juga dinilai merusak semangat kerja sama yang secara tradisional mendorong kemajuan ilmiah dan kolaborasi internasional.

AS menyebut bahwa sanksi merupakan akan terus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengatasi aktivitas PKT terhadap inovasi global.

Koalisi internasional dinilai harus diperkuat untuk memberlakukan pembatasan terkoordinasi pada entitas yang terlibat dalam kegiatan fusi militer-sipil.

Kerangka kerja multilateral juga disebut AS dibentuk untuk memantau dan mengatur transfer teknologi penggunaan ganda, memastikan bahwa teknologi tersebut tidak disalahgunakan untuk memajukan agenda militeristik.

Lebih jauh, komunitas internasional disebut oleh AS harus berinvestasi dalam membangun rantai pasokan tangguh yang tidak mudah dimanipulasi oleh rezim otoriter.

AS menyebut, mengurangi ketergantungan pada sektor manufaktur dan teknologi Tiongkok dapat mengurangi pengaruh Beijing dan mengurangi risiko yang terkait dengan strategi fusi militer-sipilnya.