Siswa Thailand Kini Bebas Tentukan Gaya Rambut Setelah Ada Putusan Pengadilan

Liputan6.com, Bangkok - Setelah bertahun-tahun berjuang, siswa di Thailand kini bisa lebih bebas dalam menentukan gaya rambut mereka.

Pada Rabu (26/6/2025), Pengadilan Administratif Tertinggi Thailand membatalkan aturan berusia 50 tahun yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, yang menetapkan aturan tentang gaya rambut untuk siswa sekolah: rambut pendek untuk anak laki-laki dan rambut sepanjang telinga untuk anak perempuan.

Dalam praktiknya, aturan gaya rambut telah secara bertahap dilonggarkan di banyak sekolah. Namun, beberapa sekolah masih menggunakan aturan yang dikeluarkan oleh junta militer pada tahun 1975 sebagai pedoman dan akan memotong rambut siswa yang tidak mematuhinya.

Pengadilan menyatakan bahwa aturan tahun 1975 melanggar kebebasan individu yang dilindungi oleh konstitusi dan sudah tidak sesuai dengan masyarakat saat ini.

Keputusan pengadilan pekan ini merupakan respons atas petisi yang diajukan oleh 23 siswa sekolah negeri pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa aturan tahun 1975 itu tidak konstitusional. Demikian seperti dikutip dari BBC, Sabtu (8/3).

Aktivis siswa telah lama berkampanye untuk melonggarkan aturan gaya rambut, dengan alasan bahwa aturan tersebut melanggar martabat manusia dan kebebasan pribadi mereka atas tubuh mereka sendiri.

Salah satu dari mereka adalah Panthin Adulthananusak, yang baru-baru ini lulus dari universitas.

"Di mata anak-anak seperti kami saat itu... meskipun terlihat mustahil, kami ingin melakukan sesuatu," katanya kepada BBC. "Jika tidak ada siswa dalam sejarah Thailand yang bangkit untuk menantang kekuatan orang dewasa yang menekan kami, itu akan menjadi aib seumur hidup."

Menanggapi kampanye tersebut, Kementerian Pendidikan Thailand pada tahun 2020 telah mengizinkan siswa untuk memiliki rambut yang lebih panjang - tetapi masih ada beberapa batasan. Rambut anak laki-laki tidak boleh menutupi tengkuk, sementara anak perempuan dengan rambut panjang harus mengikatnya.

Aturan dicabut pada tahun 2023, dengan menteri pendidikan saat itu, Trinuch Thienthong, mengumumkan bahwa siswa, orang tua, dan otoritas sekolah harus bernegosiasi untuk menentukan kesepakatan tentang gaya rambut yang dapat diterima di sekolah mereka.

Namun, di tengah semua perubahan ini, beberapa sekolah tetap mengikuti standar yang ditetapkan dalam aturan tahun 1975.

Secara tradisional, sekolah mengaitkan rambut pendek dengan kedisiplinan dan kerapian. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, laporan tentang sekolah yang melarang poni atau rambut yang diwarnai telah memicu kecaman publik di seluruh Thailand.

Di beberapa daerah, guru diketahui memotong rambut siswa dengan sembarangan selama upacara pagi untuk menghukum mereka karena melanggar aturan gaya rambut. Praktik semacam ini terus berlanjut meskipun otoritas pendidikan telah memperingatkan guru untuk tidak melakukannya.

Pada Januari, Kementerian Pendidikan menegaskan kembali mereka telah mencabut pembatasan panjang rambut untuk semua siswa, dengan menyatakan mereka mengakui pentingnya mempromosikan keragaman dan keadilan dalam semua aspek pendidikan.

Keputusan pengadilan pada Rabu juga menyatakan bahwa aturan gaya rambut di sekolah harus mempertimbangkan kebebasan dan martabat siswa, yang menegaskan dorongan resmi untuk memberikan pilihan rambut kepada siswa sendiri.

Namun, Panthin mengatakan bahwa pencabutan aturan yang telah berusia puluhan tahun itu "masih menyisakan celah bagi sekolah untuk menetapkan aturan mereka sendiri." Dalam kasus di mana sekolah memiliki manajemen yang lebih konservatif, dia mengkhawatirkan bahwa pembatasan mungkin masih akan berlaku.

Meskipun demikian, Panthin mengungkapkan dia merasa senang bahwa apa yang telah dia perjuangkan selama ini diakui dan ada kemajuan yang nyata.

"Saya berharap keputusan pengadilan ini akan menetapkan standar baru untuk pemahaman tentang hak asasi manusia dasar di sekolah," imbuhnya.