PM Han Duck-soo Kembali Jadi Presiden Sementara Korea Selatan

Liputan6.com, Seoul - Korea Selatan tengah menghadapi krisis politik yang cukup pelik. Setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan parlemen pada 14 Desember 2024 atas tuduhan terkait deklarasi darurat militer yang gagal, pergantian kepemimpinan sementara terjadi secara cepat dan beruntun.

Perdana Menteri (PM) Han Duck-soo awalnya ditunjuk sebagai presiden sementara, namun nasibnya tak jauh berbeda dengan Presiden Yoon. Ia juga dimakzulkan parlemen pada 27 Desember 2024 karena menolak menunjuk hakim baru ke Mahkamah Konstitusi --sesuatu yang diharapkan oposisi akan meningkatkan peluang Yoon untuk dimakzulkan, dan keterlibatannya dalam deklarasi darurat militer yang kontroversial tersebut.

Namun, Han hanya bertahan dua minggu berkuasa sebelum anggota parlemen memilih untuk memakzulkannya juga. Sejak itu, Korea Selatan dipimpin oleh wakil perdana menteri Choi Sang-mok.

Pemakzulan Han Duck-soo membuat Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Strategi dan Keuangan, Choi Sang-mok, menjadi presiden sementara ketiga dalam waktu kurang dari sebulan. 

Kini pengadilan konstitusi Korea Selatan telah menolak pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo, dan mengangkatnya kembali sebagai penjabat presiden negara tersebut.

Pada hari Senin (24/3), para hakim memutuskan dengan suara tujuh banding satu untuk membatalkan pemakzulan tersebut.

"Saya berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi atas keputusannya yang bijaksana," kata Han setelah putusan itu diumumkan seperti dikutip dari BBC. 

"Saya akan bekerja untuk menertibkan pemerintahan," imbuh Han.

Sementara itu, Korea Selatan masih menanti keputusan lain yang akan dikeluarkan oleh pengadilan yang sama - tentang pemakzulan Presiden Yoon.

Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh parlemen dan diskors dari tugasnya pada 14 Desember - tetapi pemakzulan ini hanya akan menjadi permanen jika disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika pengadilan membatalkan pemakzulan tersebut, Yoon akan segera kembali bertugas.

Adapun tanggal pengadilan Yoon belum ditetapkan untuk putusan tersebut, tetapi dalam beberapa minggu terakhir Seoul telah menyaksikan protes yang meluas dari para pendukung dan penentang Yoon, dengan ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan di ibu kota negara tersebut akhir pekan lalu.

Korea Selatan telah dilanda kekacauan politik sejak upaya Presiden Yoon Suk Yeol yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Sebelumnya, para ajudan senior Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol mengajukan resign en masse alias pengunduran diri secara massal pada hari Rabu (1 Januari), sehari setelah kantor kepresidenan menyatakan penyesalannya atas persetujuan Penjabat Presiden Choi Sang-mok atas dua hakim baru untuk pengadilan yang akan memutuskan nasib Yoon.

"Kepala staf Yoon, kepala kebijakan, penasihat keamanan nasional, dan penasihat khusus urusan luar negeri dan keamanan, serta semua sekretaris senior lainnya, mengajukan pengunduran diri mereka," kata kantor kepresidenan dalam sebuah pernyataan, tanpa menjelaskan lebih lanjut seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (1/1/2025).

Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok mengatakan dia tidak akan menerima pengunduran diri mereka karena prioritas sekarang adalah untuk fokus pada peningkatan ekonomi dan menstabilkan urusan negara, kata kantor kepresidenan Korea Selatan.

Para ajudan telah berulang kali menyatakan niat mereka untuk mengundurkan diri setelah upaya Yoon Suk Yeol yang gagal untuk mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024, tetapi pengunduran diri mereka belum diterima, kata seorang pejabat presiden, yang menolak untuk diidentifikasi karena kepekaan politik.

Pejabat tersebut mengatakan bahwa para sekretaris senior telah membantu Choi sejak ia menjabat sebagai penjabat presiden. Dua pejabat lainnya mengatakan bahwa para ajudan tersebut tidak berpartisipasi dalam operasi pemerintah sehari-hari, tetapi diharuskan melapor kepada Choi dan menghadiri rapat bila perlu.

Ajuan terbaru para ajudan tersebut datang sehari setelah persetujuan mengejutkan Choi untuk mengisi dua lowongan di Mahkamah Konstitusi yang menangani persidangan pemakzulan terhadap Yoon.

Hal itu membuat jumlah total hakim menjadi delapan dari sembilan anggota pengadilan. Adapun setiap keputusan dalam kasus Yoon akan memerlukan persetujuan dari sedikitnya enam hakim.

Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di bawah pimpinan Yoon mengkritik keputusan Choi sebagai "dogmatis" dan kurang konsultasi yang memadai.

Menteri Keuangan Choi memangku jabatan sebagai penjabat presiden pada hari Jumat (30/12) setelah pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang telah menjabat sebagai penjabat presiden sejak 14 Desember 2024 ketika Presiden Yoon diskors dari kekuasaannya.

Presiden Yoon Suk Yeol menghadapi penyelidikan atas tuduhan bahwa ia memimpin pemberontakan, dan pengadilan distrik Seoul pada hari Selasa (28/12) memberikan persetujuan untuk penangkapannya, yang pertama bagi seorang presiden yang sedang menjabat.