IDI Sampaikan Krisis Pelayanan Kesehatan di Era JKN

Liputan6.com, Jakarta Selain menolak adanya program studi Dokter Layanan Primer (DLP), Ikatan Dokter Indonesia juga menyampaikan persoalan atau krisis dalam bidang kesehatan di Era Jaminan Kesehatan (JKN) dalam aksi damai, siang tadi.

"Yang kami perjuangkan disini bukan masalah kepentingan dokter, tetapi yang kami perjuangkan adalah kepentingan rakyat. Kita disini bicara tentang sistem kesehatan dan reformasi di bidang pendidikan kedokteran yang pro-rakyat," ujar Sekjen IDI, Dr Adib Khumaidi SpOT dalam Konferensi Pers Aksi Damai IDI di Kantor PB IDI, Senin (24/10/2016).

Adib mewakili IDI menilai, adanya potensi-potensi ke depan yang tidak dilakukan secara khusus oleh pemerintah yang akan menimbulkan konflik dan merugikan masyarakat Indonesia.

Terdapat beberapa catatan yang dianggap oleh IDI sebagai krisis pelayanan kedokteran di Era JKN, yaitu terkait alokasi pembiayaan untuk obat bagi pasien yang terlalu kecil sehingga menyulitkan bagi para dokter untuk memberikan obat dan penanganan terbaik. Terutama bagi peserta BPJS dari kalangan rakyat miskin.

IDI menyampaikan bahwa sarana dan prasarana pelayanan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) masih minim terhadap ketersediaan obat, alat kesehatan, dan sarana penunjang lain yang sangat diperlukan dokter guna menegakkan diagnosis dan penatalaksanaan penyakit yang diderita pasien.

"Kalau kita bicara dokter itu harus baik, maka kita harus bicara juga bahwa dokter itu bisa baik kalau dia hidup di lingkungan atau dengan sistem yang baik juga," tegas Adib.