Imunisasi Campak di Distrik Pulau Tiga Dikatakan Sudah Merata

Liputan6.com, Jakarta KLB campak di Kabupaten Asmat cukup menyita perhatian beberapa pihak. Hal ini tentunya menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Daerah di daerah pesisir selatan Papua tersebut. 

Mengutip rilis Kemenkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), Selasa (23/1/2018), salah satu distrik, yaitu Pulau Tiga, memastikan anak-anak di daerah setempat sudah mendapatkan imunisasi campak pada awal Januari 2018. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Puskesmas Nakai, Distrik Pulau Tiga, Frederikus Kaimeraimu. 

"Untuk imunisasi campak, sudah semuanya dilakukan di Pulau Tiga ini oleh pemerintah kabupaten. Semoga campak tidak lagi mewabah di Papua, khususnya di Pulau Tiga ini,” kata Frederikus.

Frederikus memberi penjelasan terkait kasus KLB campak yang baru terjadi pada awal Januari 2018. Padahal, kasus tersebut sudah tercium dari bulan September hingga Desember 2017. 

"Yang meninggal karena campak menurut data yang ada di puskesmas, sudah ada empat orang pada Januari. Satu orang di antaranya sedang di bivak (tempak tinggal sementara saat mencari makanan di hutan) Itu pokoknya bulan Januari,” kata Frederikus soal korban KLB campak.

Simak juga video berikut ini :

Dalam melakukan pelayanan kesehatannya, Puskesmas Nakai melaksanakan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan pada tiga wilayah kerja, yakni Kampung Eroko, Yakapis, dan Esmapan. Frederikus Kaimeraimu mengungkapkan Puskesmas Nakai dahulu merupakan Pustu (Puskesmas Pembantu) yang diinduki oleh Puskesmas Sawa Erma. Puskesmas Nakai diresmikan pada 2 April 2017.

“Sebelumnya di sini (Nakai) belum masuk daerah Posyandu tapi daerah puslingnya Puskesmas Sawa Erma. Jadi, di Nakai sebelum ada puskesmas, pelaksanaan imunisasi dilaksanakan oleh orang Puskesmas Sawa Erma. Sekarang sudah Puskesmas sendiri, imunisasi kita jalan sendri,” kata Frederikus.

Tak hanya membuka pelayanan imunisasi, Puskesmas Nakai juga membuka pelayanan kesehatan secara umum pada tiga wilayah kerjanya tersebut. Namun demikian, hingga saat ini, pelayanan masih terkendala biaya transportasi air, yaitu BBM Kapal Cepat, dan hingga kini masih dalam pengajuan pada Pemerintah Daerah.