Tulis Surat untuk Jokowi, Anak-Anak Pedalaman: Kami Ingin Belajar tapi Tak Ada Sinyal Internet

Liputan6.com, Jakarta Ivon, bocah 13 tahun dari Ende, Nusa Tenggara Timur tak memiliki HP dan laptop. Alhasil ia tak bisa belajar maksimal sejak menjalani sekolah jarak jauh karena pandemi COVID-19.

"Aku dan teman-teman yang tidak punya HP dan laptop harus mengerjakan tugas-tugas, padahal tidak semua pelajaran bisa kami mengerti karena tidak dijelaskan lebih dulu. Kita harus pergi ke tempat yang ada sinyal dan membeli paket data untuk mengerjakan tugas,” kata Ivon.

Lalu, siswa kelas VIII di Asmat, Papua itu mengatakan ingin ada akses internet di kampungnya. Ia juga ingin membaca buku tapi sayangnya tidak ada.

“Saya ingin belajar, tapi internet di kampung tidak ada. Saya ingin membaca, tapi buku tidak ada. Saya ingin olahraga, tapi tidak ada lapangan olahraga. Saya ingin menggambar tapi tidak ada buku gambar.”

Ivon dan Keti merupakan dua dari 170 anak di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo serta beberapa menteri mengenai kesulitan mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal ini mereka sampaikan dalam momentum Hari Anak Nasional 2020.

Mereka berada di daerah pedalaman yang tidak terhubung dengan internet. Sehingga harus berjuang untuk bisa belajar. Demikian juga guru, harus meluangkan waktu untuk mengunjungi anak-anak didik mereka yang kesulitan belajar.

Lewat surat tersebut anak anak mengungkapkan isi hati dalam kesulitan untuk belajar karena ketiadaan gawai dan sinyal internet. Bahkan di beberapa lokasi tempat mereka tinggal belum ada listrik.

“Isi surat tersebut menggambarkan isi hati anak, apa yang mereka rasakan selama pandemi COVID-19. Isi hati yang mungkin selama ini tidak terdengar karena mereka tinggal jauh dari pusat kota dan keramaian, serta tidak punya akses internet. Kami mengumpulkan dan mengantarkan surat ini dan berharap surat-surat ini dapat sampai dan dibaca oleh Presiden Joko Widodo,” kata Manajer Advoksi Wahana Visi Indonesia, Junito Drias dalam rilis yang diterima Liputan6.com.

Saksikan juga video berikut ini:

Lewat surat-surat tersebut, Drias berharap pemerintah lebih memahami apa yang dibutuhkan anak di daerah 3T. Sehingga, dapat dibuat kebijakan tepat.

Menanggapi surat-surat tersebut, Deputi II Kantor Staf (KSP) Abetnego Tarigan mengatakan permasalahanyang dihadapi oleh anak di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengakui ada banyak keterbatasan di masa pandemi COVID-19. Namun, pemerintah terus berupaya memenuhi hak-hak anak ataspendidikan serta melindungi anak dari risiko terpapar COVID-19.

Jika ada hal-hal yang ternyata masih belum cukup dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, maka hal ini dapat menjadi masukan untuk mencari solusi ke depan.

“Dalam kondisi seperti ini, peran organisasi masyarakat sipil menjadi sangat strategis, selain tentu saja kehadiran negara, dalam bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak yang menjadi tanggung jawab kita semua," kata Abetnego dalam diskusi virtual pada Senin, 20 Juli 2020.