Provinsi dengan Bonus Demografi Tercapai dan Belum Periode 2010-2035

Liputan6.com, Jakarta Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013, hasil proyeksi penduduk periode 2010-2035 terlihat bahwa ada provinsi yang berhasil mencapai bonus demografi dan belum tercapai. Proyeksi ini dianalisis dari rasio ketergantungan (dependency ratio).

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk umur nol-14 tahun, ditambah jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo memaparkan, masalah serius terkait bonus demografi dengan rasio ketergantungan. Meskipun rasio ketergantungan rendah, tetapi belum menjadi beban yang ringan bagi Indonesia.

"Ada disparitas (ketimpangan) ketika dependency ratio kita bisa mencapai angka 46,9 di tahun 2030 atau mungkin sekarang tahun 2020 angkanya 47,7. Itu kan luar biasa," terang Hasto saat sesi dialog Megatren Demografis dan Visi Indonesia Emas 2045 di Kantor BKKBN, Jakarta, Senin (28/9/2020).

"Artinya, setiap 100 penduduk yang berusia kerja (produktif) akan menanggung 47 atau 46 orang yang dianggap belum produktif dan tidak produktif. Ini satu hal yang sangat ringan, tetapi kita harus berhitung dan harus memerhatikan daerah-daerah tertentu yang angkanya (rasio ketergantungan) masih sulit mencapai hal itu."

Saksikan Video Menarik Berikut Ini:

Data proyeksi penduduk 2010-2035 menunjukkan, Nusa Tenggara Timur masih belum tercapai bonus demografi pada rentang tahun tersebut. Hal ini dilihat dari angka rasio ketergantungan cukup tinggi.

Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan, semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sementara itu, persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

"Seperti di NTT, angka rasio ketergantungan masih di atas 58-60. Ini menunjukkan bahwa dari 2010 sampai 2035 nanti, tidak terprediksi akan mengalami windows of opportunity atau akan mengalami rasio ketergantungan yang mana usia tidak produktif lebih rendah," lanjut Hasto.

"Di NTT juga proporsi beban yang ditanggung penduduk produktif lebih tinggi sampai tahun 2035, berada di angka 61,6."

Selain NTT, provinsi yang belum tercapai bonus demografi 2010-2035, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku,  Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Untuk provinsi yang tercapai bonus demografi ditandai rasio ketergantungan rendah pada 2010-2035, antara lain:

1. Bangka Belitung 48,6 (2010); 43,1 (2035)

2. Kepulauan Riau 46,8 (2010) ; 37,9 (2035)

3. DKI Jakarta 37,4 (2010) ; 39,5 (2035)

4. Jawa Barat 49,9  (2010) ; 46,6 (2035)

5. DI Yogyakarta 45,8  (2010) ; 48,4 (2035)

6. Jawa Timur 46,2  (2010) ; 48,4 (2035)

7. Banten 48,6 (2010) ; 41,0 (2035)

8. Bali 47,3  (2010) ; 45,8 (2035)

9. Kalimantan Selatan 49,3 (2010) ; 44,7 (2035)

10. Kalimantan Timur 48,6 (2010) ; 43,5 (2035)

11. Sulawesi Utara 47,9 (2010) ; 48,4 (2035)

"Kita ini harusnya memasuki masa emas dalam hal dependency ratio atau peluang untuk mendapatkan porsi kesejahteraan demi menuju bonus demografi," tambah Hasto.