Target Peningkatan Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Disiplin Prokes COVID-19 Harus Jelas

Liputan6.com, Jakarta - Tekad para pemangku kepentingan menyanggupi peningkatan dua kali lipat jumlah masyarakat yang ikut vaksinasi COVID-19, seharusnya sama kuatnya dengan tekad dan upaya mendisplinkan masyarakat di tiap-tiap wilayah agar mematuhi setiap kebijakan pengendalian COVID-19 dan protokol kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dikutip dari keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com pada Minggu, 27 Juni 2021. 

Menurut Rerie, kegiatan yang gencar diwujudukan para pemangku kepentingan di daerah saat ini adalah berbagai upaya memunuhi kebutuhan di hiliri dari proses pengendalian COVID-19.

Rerie menegaskan bahwa semua masalah di hilir, contohnya kekurangan ruang isolasi, ICU, kekurangan tabung oksigen, dan percepatan vaksinasi COVID-19 merupakan dampak belum tuntasnya masalah di hulu soal kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan pengendalian COVID-19 dan protokol kesehatan.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi pada Sabtu, 26 Juni 2021, meninjau vaksinasi COVID-19 di lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Presiden juga meninjau secara virtual kegiatan vaksinasi di sejumlah daerah.

"Terlihat tekad para pemangku kepentingan daerah untuk mewujudkan tantangan presiden agar target vaksinasi di wilayah mereka ditingkatkan dua kali lipat, demikian pula dengan peningkatan upaya penanganan kasus yang terjadi di wilayah mereka," kata Rerie.

Simak Video Berikut Ini

Lebih lanjut Rerie, mengatakan, pemerintah memang mencanangkan satu juta dosis vaksin Corona per hari diberikan pada Juli 2021 agar segera terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity) di tengah masyarakat.

Namun, yang dibutuhkan saat ini bukan hanya upaya menanggulangi berbagai krisis di sektor hilir dalam pengendalian COVID-19 di tanah air.

Terpenting adalah konsistensi para pemangku kepentingan dalam menciptakan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan dan protokol kesehatan.

"Bukankah ledakan-ledakan kasus positif COVID-19 selalu diawali dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah?," ujarnya.

Masih berkembangnya pemahaman yang sesat terkait COVID-19, kata Rerie, membuat sejumlah kelompok masyarakat abai terhadap kebijakan pengendalian virus Corona di tanah air.

Menurut dia, pengendalian COVID-19 butuh dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Terus bermunculannya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan pengendalian COVID-19, berpotensi menggagalkan upaya memutus rantai penyebaran virus Corona atau SARS-CoV-2 di tengah masyarakat.

Berbagai kebijakan untuk mendisiplinkan masyarakat harus segera dievaluasi pelaksanaannya. Sebab, masyarakat perlu pemahaman yang utuh terhadap kebijakan pengendalian COVID-19 yang diterapkan pemerintah, agar bisa berpartisipasi aktif dalam pengendalian COVID-19 di Indonesia