Dirut BPJS Kesehatan Akui Tuntutan Masyarakat Terhadap Program JKN Makin Meningkat

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menuturkan, tuntutan masyarakat terhadap Program JKN semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut menjadi pemantik BPJS Kesehatan untuk terus memberikan kualitas terbaik.

Hal ini disampaikan Ghufron bertepatan dalam peringatan hari jadi BPJS Kesehatan yang ke-55. Tonggak sejarah terbentuknya program jaminan kesehatan telah dimulai dengan berdirinya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) pada 15 Juli 1968.

Pada waktu itu, BPDPK memberikan jaminan kesehatan pada para pegawai negara, penerima pensiun dan keluarganya. Atas dasar tersebut, maka tanggal 15 Juli 1968 dimaknai sebagai hari lahir BPDPK yang merupakan cikal bakal BPJS Kesehatan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Di usia ke-55 BPJS Kesehatan, pengelolaan Program JKN mendapatkan tantangan baru khususnya dalam meningkatkan mutu layanan," tutur Ghufron saat acara 'Sarasehan HUT ke-55 BPJS Kesehatan' di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta, Senin (31/7/2023).

"Selama hampir satu dekade ini, tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan Program JKN juga semakin meningkat."

Tak Henti Lakukan Inovasi

Kendati diterpa tuntutan dari masyarakat terhadap Program JKN, BPJS Kesehatan tidak henti melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas dari berbagai sisi.

Oleh karena itu, pada hari jadi yang ke-55, BPJS Kesehatan mengangkat tema “Tranformasi Mutu Layanan, Komitmen Bersama Demi Kesejahteraan Bangsa” sebagai upaya menggaungkan transformasi mutu layanan, baik internal BPJS maupun seluruh stakeholder terkait.

BPJS Kesehatan juga memberikan kado hari ulang tahun dengan mempersembahkan hadiah terindah untuk peserta JKN berupa berbagai terobosan. Tujuannya, memberikan kemudahan serta mutu layanan kepada peserta.

Ali Ghufron Mukti membeberkan terobosan yang dimaksud, yakni layanan i-Care JKN yang merupakan sebuah terobosan penyediaan data riwayat pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan antar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, meluncurkan Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) untuk percepatan perluasan rekrutmen peserta hingga ke tingkat desa. Kemudian Simplifikasi Layanan Kantor Cabang yang telah dilakukan untuk memangkas waktu tunggu dan mempercepat proses layanan.

BPJS Kesehatan juga menyediakan fungsi Service Officer secara mobile dan berbagai layanan unggulan teknologi informasi yang mendukung implementasi Program JKN serta meluncurkan wajah terbaru website BPJS Kesehatan untuk kemudahan masyarakat memperoleh informasi.

Berbagai kemudahan, lanjut Ali Ghufron Mukti, dipersembahkan melalui implementasi Rujukan MANTAP atau simplifikasi rujukan dengan kasus dan kondisi tertentu sehingga peserta dapat merujuk ke RS Kelas B dan RS Kelas A yang dapat langsung dipilih oleh FKTP, tanpa harus melalui Klinik Utama/RS Kelas D/C.

Sebagai upaya perluasan akses layanan, BPJS Kesehatan memberikan kompensasi bagi Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) untuk membuka akses layanan kesehatan di daerah terpencil sehingga dapat meningkatkan pemerataan derajat kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Agus Suprapto menyoroti bagaimana kemiskinan ekstrem menjadi tantangan Pemerintah saat ini.

BPJS Kesehatan dinilai memiliki andil dalam upaya penanganannya.

”Jaminan kesehatan di Indonesia makin maju dan sukses. Saat ini, berbagai inovasi sangat responsif menjawab kebutuhan peserta mulai dari waktu tunggu hingga pemakaian Mobile JKN,” kata Agus.