Alhamdulillah, Keluarga Berisiko Stunting Turun Meski Jatah APBN yang Digelontorkan Rendah

Liputan6.com, Jakarta Laporan implementasi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting 2023-2024, keluarga berisiko tinggi stunting menurun di angka 13,5 juta. Data ini merupakan pemutakhiran dari Pendataan Keluarga (PK) tahun 2022.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyampaikan, sejak implementasi dari Stranas dan 5 Strategi Nasional Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI), keluarga berisiko tinggi stunting ini menurun.

"Kami memberikan 9 layanan intervensi spesifik dan 11 layanan intervensi sensitif dan sejak itu dari 2019 sampai sekarang, alhamdulillah menurun jumlah keluarga berisiko tinggi stunting," ujar Hasto saat ditemui Health Liputan6.com di Istana Wakil Presiden RI Jakarta baru-baru ini.

"Semula angka 21,9 juta menjadi 13,5 juta di tahun 2022. Ini sebagai pertanda, Insya Allah, penurunan stunting akan lebih baik lagi di tahun ini."

Intervensi Gizi untuk Stunting

Kelima pilar RAN-PASTI, yakni komitmen berkelanjutan dari para pemimpin, peningkatan literasi masyarakat, konvergensi dan keterpaduan lintas sektor, pemenuhan gizi yang tepat dan terakhir, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, intervensi gizi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan.

Sementara intervensi gizi sensitif, seperti intervensi pendukung untuk percepatan penurunan stunting. Misalnya, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Hasto Wardoyo membeberkan sisi lain penurunan keluarga berisiko tinggi stunting, bahwa anggaran untuk stunting sendiri semakin rendah. Bahkan menurun di tahun 2023.

"Seiring dengan itu, sebetulnya Pemerintah juga tidak banyak mengeluarkan anggaran APBN karena dari tahun ke tahun, anggaran yang dialokasikan, dari tahun 2020 sampai 2022 tidak meningkat, tetapi justru menurun," ungkapnya.

"Dan tahun 2023 ini lebih rendah lagi Rp30 triliun. Namun, demikian capaian tetap meningkat."

Walau begitu, Hasto menilai peningkatan untuk penurunan stunting tetap terus digencarkan oleh seluruh daerah.

"Ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah pusat sampai daerah cukup baik dan juga kepesertaan dana desa dan juga APBD menjadi kontribusi yang baik," sambungnya.

Sebelumnya, pada tahun 2020, APBN untuk penurunan stunting Rp39,8 triliun (dengan alokasi intervensi sensitif Rp37,8 triliun). Lalu, di tahun 2021, di angka Rp35,3 triliun (alokasi intervensi sensitif Rp32,5 triliun), dan tahun 2022 Rp34,1 triliun (alokasi intervensi sensitif Rp29,2 triliun).

Percepatan penurunan stunting sudah dimulai sejak tahun 2018 dan sampai saat ini. Menurut Hasto Wardoyo, sejak ada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, seluruh kabupaten/kota dilibatkan.

"Itulah bedanya dibandingkan sebelum ada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kemudian tim percepatan penurunan stunting dari pusat sampai daerah sebanyak 82.000 lebih terbentuk dengan baik dan bekerja dengan baik," terang Hasto.

Selanjutnya, tren penurunan stunting cukup menggembirakan meskipun tidak sepenuhnya mencapai target.

"Akan tetapi, di tahun 2013-2019, rata-rata penurunan 1,3 persen per tahun. Kemudian di tahun 2019 ke 2021 di saat pandemi, penurunan 1,6 persen per tahun dan alhamdulillah tahun 2021-2022, meskipun masih pandemi, penurunan bisa mencapai 2,8 persen per tahun," lanjut Hasto.

Optimis Target 14 Persen Bisa Dikejar

Melihat tren penurunan stunting, Hasto optimistis target penurunan stunting 14 persen di tahun 2024 bisa dikejar.

"Tentunya, dengan target penurunan nanti 3,8 persen per tahun," ucapnya.

Hal ini juga melihat komitmen dari tingkat pusat dan daerah cukup tinggi untuk penurunan stunting. Sekaligus peran dari perguruan tinggi, media dan swasta.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin juga meminta upaya percepatan penurunan stunting dengan mengoptimalkan berbagai pendekatan.

"Mulai dari legal formal dan politik, hingga sosial-kultural dan keagamaan. Perkuat kolaborasi intens dengan tokoh-tokoh dan organisasi berbasis keagamaan yang mengakar di masyarakat," katanya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting 2023.

Ia pun meminta evaluasi penanganan stunting dilakukan.

"Memasuki tahun 2024, saya minta kita lakukan refleksi dan evaluasi secara menyeluruh atas apa yang telah kita lakukan, untuk mengetahui mana yang sudah berjalan baik, dan mana yang masih harus terus diperbaiki, serta menjadi rekomendasi bagi pemerintahan mendatang," terangnya.