Rencana Prabowo Subianto Prioritaskan Program Cek Kesehatan Gratis Mulai 2025, Sudah Ngobrol dengan Kemenkes?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan prioritaskan program cek kesehatan gratis mulai 2025.

Timbul tanya, apakah sudah ada komunikasi atau koordinasi antara Prabowo dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI)?

Menanggapi hal ini, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa belum ada koordinasi terkait hal tersebut.

“Kalau ini belum ya, hanya kita mengakomodir bersama dari sisi perencanaan dan penganggaran dengan kementerian terkait saat itu,” ujar Nadia kepada Health Liputan6.com melalui pesan tertulis, Senin (30/9/2024).

Nadia menilai, jika program ini benar-benar diterapkan, maka masyarakat akan lebih mengetahui lebih dini terkait kondisi kesehatannya.

“Masyarakat akan mengetahui lebih dini situasi kesehatannya ini program skrining terutama untuk pencegahan dini penyakit,” ucapnya.

Lebih lanjut, Nadia juga menyebut bahwa Kemenkes sudah melakukan layanan pemeriksaan gratis dengan 14 jenis penyakit yang diskrining rutin.

“⁠Beberapa sudah dilakukan bersama BPJS ya ada 14 penyakit yang dilakukan skrining rutin,” ujarnya.

Sebanyak 14 penyakit yang skriningnya dijamin oleh Kemenkes yakni:

• Diabetes melitus
• Hipertensi
• Stroke
• Jantung
• Kanker serviks
• Kanker payudara
• Tuberkulosis (TBC/TB)
• Anemia
• Kanker paru
• Kanker usus
• Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK)
• Thalassemia
• Hipotiroid kongenital
• Hepatitis.

Seperti diketahui, pemerintahan Prabowo Subianto bakal menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis atau medical check up bagi rakyat Indonesia.

Program yang rencananya bergulir mulai 2025 hingga 2029 itu dilakukan secara bertahap dengan total target sasaran 220 juta masyarakat Indonesia.

"Ada rencana program pemerintahan berikutnya untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Targetnya tahun depan itu untuk 52 juta penduduk," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran, Hasan Nasbi pada Rabu, 25 September 2024 di Jakarta Pusat.

Hasan mengatakan pada awal program pemeriksaan kesehatan di era pemerintahan Prabowo bakal menyasar masyarakat di atas 50 tahun.

Pemeriksaan kesehatan yang bakal dilakukan salah satunya untuk mendeteksi pasien tuberkulosis (TBC) mengingat prevalensi penyakit akibat bakteri mycobacterium tuberculosis ini tertinggi kedua di dunia.

"Ini karena ada kekhawatiran, kita anggap ini sebuah hal serius dan ini nanti supaya aspek kuratif atau pengobatan tidak terlalu menjadi beban. Kalau (kasus) TBC naik lagi akan jadi beban," kata pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan itu.

Selain pemeriksaan TBC, pemeriksaan kesehatan gratis lain adalah tekanan darah, gula darah, asam urat maupun penyakit katastropik -- penyakit yang membutuhkan perawatan medis jangka panjang seperti jantung, kanker, stroke, gagal ginjal--.

"Medical check up secara keseluruhan jadi nanti masyarakat akan diperiksa secara rutin, mungkin setahun sekali atau dua kali soal tensi, gula darah, asam urat maupun potensi penyakit katastropik," jelas Hasan.

Untuk melaksanakan program tersebut, anggaran yang disiapkan sebesar Rp3,3 triliun. Namun, Hasan mengaku belum tahu persis anggaran tersebut masuk ke BPJS Kesehatan atau institusi lain.

"Saya belum tahu persis, apakah BPJS Kesehatan yang akan menjadi bagian dari pembiayaan ini atau disalurkan melalui cara lain."

Hasan mengatakan kehadiran program pemeriksaan gratis ini merupakan salah satu langkah preventif untuk bisa mendeteksi risiko penyakit di kemudian hari. Bila penyakit terdeteksi dini maka biaya pengobatan lebih ringan dibandingkan bila kasus penyakit ditemukan sudah parah atau lanjut.

"Pemeriksaan kesehatan gratis itu upaya preventif dan promosi kesehatan supaya nanti beban untuk pengobatan atau kuratif berkurang," kata Hasan.

Kehadiran program ini demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas apalagi Indonesia bakal menghadapi bonus demografi pada 2045.

"Ini kan bagian dari sumber daya manusia yang berkualitas. Selain pendidikan harus bagus, kesehatan harus bagus," lanjutnya.

"Kalau kesehatan enggak bagus, ya percuma bonus demografi," tuturnya.