Komisi IX DPR RI: APBN untuk Program MBG Bisa Segera Dicairkan

Liputan6.com, Jakarta Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis alias MBG dimulai pada Senin, 6 Januari 2025. Di hari yang sama, Komisi IX DPR RI juga melakukan rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa legislatif memberikan dukungan penuh terhadap program ini.

“Komisi IX menyetujui pagu BGN sebanyak Rp71 triliun di 2025. Ini adalah wujud dukungan kami untuk MBG,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto dalam rapat tersebut.

Dia menambahkan, dengan adanya rapat ini, maka anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bisa segera dicairkan untuk menjalankan program MBG.

Saat ini, memang belum semua satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) beroperasi. Ada 190 SPPG yang sudah berjalan. Edy menyatakan, yang sudah beroperasi ini bisa menjadi tempat untuk evaluasi sebelum seluruh SPPG berjalan. Dia menyebut BGN sebagai lembaga baru membutuhkan masukan dari sistem yang dibuat.

“Yang lebih penting adalah adanya aturan dan petunjuk teknis untuk menjalankan MBG. BGN ini akan melibatkan banyak stakeholder sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya,” ucap Politisi PDI perjuangan ini.

Tujuannya, sambung Edy, agar informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur. Potensi penyimpangan bisa saja terjadi sehingga membuat program ini terhambat.

“Sayang sekali kalau program Pak Prabowo untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan,” imbuhnya.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini juga minta agar 5000 SPPG ini segera dibentuk. Sebagaimana ditargetkan oleh BGN untuk tahun ini.

Ada sebagian SPPG yang merupakan dapur sehat telah ditinjau oleh BGN dan dinyatakan layak. Untuk yang seperti ini, Edy mendorong agar SPPG itu segera mendapatkan dukungan dari mitra. Ini bertujuan agar MBG bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap SPPG di dapil,” ujarnya.

Edy menyatakan, niat ini sudah jadi kesepakatan saat rapat dengan BGN. Tidak sampai di sini, Komisi IX juga akan terlibat dalam peluncuran SPPG di setiap dapilnya. Ini bertujuan agar legislator tahu kesiapan makan MBG ini. Termasuk terkait kualitas makanan dan kebersihan dapur.

Edy menyadari belum semua SPPG siap beroperasi. Dia meyakini hal ini adalah masalah waktu.

“Program ini akan berjalan secara bertahap. Kalau di daerah ada SPPG yang belum siap, saya yakin dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi dengan baik,” ucapnya.

Edy tak memungkiri ada dikhawatirkan soal kualitas makanan yang disajikan dari SPPG. Namun, adanya ahli gizi di setiap SPPG menurutnya akan membuat makanan yang dihasilkan sesuai pemenuhan gizi dan kebersihannya.

“Satu SPPG itu ada kepala, keuangan, dan ahli gizi. Selain itu ada 47 orang dari warga sekitar yang ditunjuk untuk menyiapkan makanan,” tuturnya.

Edy menegaskan bahwa saat ini SPPG yang memasak langsung makanan. Sehingga tidak ada katering di luar itu yang terlibat.

“Inilah yang saya yakini bahwa makanan yang digunakan akan terstandar dan jatah Rp 10.000 bisa terpenuhi,” ujarnya.

Dalam kesempatan lain, Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin juga telah memberi tanggapan soal dimulainya program MBG.

Menurutnya, Kemenkes memiliki peran tersendiri dalam pelaksanaan program ini.

“Kita perannya bekerja sama dengan teman-teman di gizi di Badan Gizi Nasional menentukan standar gizinya seperti apa. BGN sempat datang ke kita untuk meminta bantuan akses terhadap ahli-ahli gizi di Puskesmas kita juga sudah memberikan akses tersebut,” kata Budi di Ditjen Tenaga Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2024).

Budi menambahkan, pihaknya juga sedang menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk membahas soal penyediaan makanan bagi para ibu dan balita yang kekurangan gizi.

“Kita juga sekarang sedang menjajaki kerja sama (dengan BGN) untuk ibu-ibu dan balita-balita yang kurang gizi. Kalau bisa standar makanannya juga dibuat oleh mereka karena mereka kan membuat makanan untuk yang sehat, kita butuhnya makanan untuk yang sakit, kurang gizi,” jelas Budi.

Dia berharap, dengan bantuan ini masyarakat bisa hidup lebih sehat.

“Muda-mudahan dengan demikian masyarakat Indonesia bisa lebih sehat,” ucapnya.