Mau Lebih Sehat, Pilih Pemimpin yang Peduli Kesehatan!

Menteri Kesehatan RI dr Nafsiah Mboi mengatakan, pemenuhan kesehatan masyarakat di Indonesia hanya bisa terpenuhi jika pemimpin suatu daerah memiliki kepedulian dan perhatian terhadap kesehatan.

"Bagaimana masyarakat bisa sehat dengan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai jika pemimpin suatu daerah tidak memiliki kepedulian untuk melaksanakan kebijakan kesehatan di segala aspeknya," kata dr Nafsiah di Kupang, seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/9/2013).

Menteri Kesehatan RI dr Nafsiah Mboi berada di Kupang dalam rangka membuka Kongres Nasional Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (Konas IAKMI) ke XII.

Dia mengatakan, sejumlah kebijakan pimpinan daerah dalam aspek anggaran dan kebijakan penempatan sumber daya bidang kesehatan menjadi tolok ukur pencapaian pemenuhan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

"Paling repot lagi ketika kebijakan penempatan seorang kepala dinas kesehatan di daerah itu bukan seorang dokter. Ini kan akan sangat menyulitkan implementasi pelaksana kebijakan kesehatan masyarakat," kata Nafsiah Mboi.

Menurut dia, pembangunan kesehatan masyarakat merupakan bagian integral dari kebijakan politik pembangunan sebuah daerah. Dan hal itu lanjut dia, akan sangat berdampak kepada tujuan pencapaian pemenuhan kesehatan masyarakat secara nasional.

Untuk itu, sangatlah dibutuhkan seorang pemimpin daerah yang memiliki kepedulian yang tinggi di bidang kesehatan, untuk pemakluman tujuan tersebut.
     
Dia mengatakan, pencapaian kesehatan masyarakat secara nasional, secara berangsur mulai mengarah kepada pemenuhan yang paripurna.
     
Kebijakan pemerintah secara nasional dengan membangun sejumlah sarana, pembentukan sumber daya kesehatan di semua daerah mulai terasa ada perubahan yang cukup signifikan.
     
Hal ini terlihat dari pembangunan sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di seluruh wilayah negeri ini, yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari aspek jumlah dan kualitas.
    
Pelayanan kesehatan bertaraf internasional sudah mulai dipraktikkan sejumlah rumah sakit di negara ini, baik rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta.

Dia menyebutkan, hingga kini telah ada 11 rumah sakti dengan pelayanan internasional, yang dua di antaranya rumah sakit milik pemerintah, yaitu RS Cipto di Jakarta serta Rumah Sakit Sanglah di Denpasar Bali.

"Masih ada lima rumah sakit milik pemerintah lainnya yang sedang dalam proses ke taraf pelayanan internasional," katanya.
      
Selain rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya berupa posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya juga terus dibangun di setiap pelosok daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
     
Disebutkan dia, hingga kini secara nasional telah berdiri 310.737 Pos Pelayanan Terpadu   (Posyandu), 54.142 Pos Kesehatan Desa (Poskedes), 7.225 Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) serta 2.062 Pos Malaria Desa (Posmaldes).
     
"Semua fasilitas kesehatan itu dibangun untuk satu tujuan memberikan pendekatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat demi Indonesia sehat," katanya.
     
Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya pada kesempatan yang sama memberikan apresiasi dan dukungan kepada kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia di Kota Kupang ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu.
     
Dia berharap hasil kongres yang dilakukan IAKMI bisa memberikan dampak bagi pelaksanaan kebijakan kesehatan bagi seluruh masyarakat di provinsi kepulauan ini untuk kesejahteraan masyarakat.
     
Gubernur Nusa Tenggara Timur dua periode ini juga meminta IAKMI sebagai sebuah organisasi untuk mengedepankan kualitas, kompetensi dan pengorbanan dalam pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.
     
"Kompetensi dan kualitas tidaklah bermanfaat jika tidak memiliki kepedulian dengan pengorbanan untuk melayani masyarakat dengan hati tulus," katanya.

(Abd)