Realisme Adalah Teori Menjelaskan Realitas Politik Internasional, Ketahui Dasar dan Sejarahnya

Liputan6.com, Jakarta Melansir dari laman E-International Relation, dalam disiplin hubungan Internasional, realisme adalah aliran pemikiran yang lebih menekan pada sisi kompetitif serta konfliktual dari hubungan internasional. Perlu diketahui bahwa akar realisme juga sering dijumpai dalam beberapa tulisan sejarah paling awal umat manusia, khususnya sejarah Thucydides tentang Perang Peloponnesia, yang berkecamuk antara 431 dan 404 SM. 

Thucydides, adalah tokoh yang telah menulis lebih dari dua ribu tahun lalu, meskipun bukanlah termasuk dalam golongan yang 'realis', namun ketika ditinjau dari sudut pandang kontemporer, beberapa ahli juga menemukan banyak sekali kesamaan, baik itu dalam pola pikir dan perilaku dunia kuno dan dunia modern. Oleh karena itu, realisme adalah aliran pemikiran, di mana tulisannya memberi gagasan bahwa ada teori abadi yang mencakup semua sejarah manusia yang tercatat yaitu 'realisme'.

Realisme adalah teori yang juga mengklaim mampu menjelaskan realitas politik internasional, yang mencakup kendala politik yang dihasilkan dari sifat egois manusia dan tidak memiliki otoritas pusat di atas negara. Bagi kaum realis, tujuan tertinggi adalah kelangsungan hidup negara, yang juga menjabarkan tindakan negara yang dinilai berdasarkan etika tanggung jawab daripada prinsip moral. Namun perlu diketahui bahwa realisme terus memberikan wawasan yang berharga dan tetap menjadi alat analisis yang penting bagi setiap mahasiswa Hubungan Internasional.

Berikut ini realisme serta hubungannya dengan politik internasional yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Rabu (21/9/2022). 

Adapun dasar - dasar realisme yang perlu diketahui, antara lain: 

- Asumsi pertama realisme adalah bahwa negara merupakan aktor utama yang sangat penting dalam hubungan internasional. Terdapat badan-badan seperti individu dan organisasi, namun kekuasaan yang dimiliki oleh mereka terbatas.

- Kedua, negara merupakan aktor kesatuan, di mana terdapat kepentingan nasional, terutama di masa perang, memimpin negara untuk berbicara dan bertindak dengan satu suara.

- Ketiga, pengambil keputusan yang dilakukan bisa secara rasional dalam arti bahwa pengambilan keputusan yang rasional mengarah pada pengejaran kepentingan nasional.

Realisme mampu menunjukkan bahwa semua pemimpin, tidak akan peduli terhadap persuasi politik mereka, oleh karean itu untuk mengakui hal ini, maka mereka berusaha untuk mengelola urusan negara untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang kompetitif. Akhirnya, negara hidup dalam konteks anarki, di mana tidak ada siapa pun yang bertanggung jawab secara internasional.

Analogi yang sering digunakan tentang 'tidak ada yang bisa dihubungi' dalam keadaan darurat internasional membantu menggarisbawahi hal ini. Di negara bagian kita sendiri, biasanya memiliki pasukan polisi, militer, pengadilan, dan sebagainya. Sehingga ketika ada dalam keadaan darurat kita memiliki harapan bahwa lembaga-lembaga ini akan 'melakukan sesuatu' sebagai tanggapan. Secara internasional, tidak ada harapan yang jelas dari siapa pun atau apa pun yang 'melakukan sesuatu' karena tidak ada hierarki yang mapan. Oleh karena itu, negara pada akhirnya hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri.

Karena realisme sering mengambil contoh dari masa lalu, maka terdapat banyak sekali penekanan pada gagasan bahwa manusia pada dasarnya disandera oleh pola perilaku yang secara berulang \ditentukan oleh sifatnya. Inti dari asumsi ini menekankan bahwa pandangan tentang manusia itu egois dan menginginkan kekuasaan. Realis percaya bahwa keegoisan, nafsu serta kekuasaan dan ketidakmampuan kita untuk mempercayai orang lain mengarah pada hasil yang dapat diprediksi. 

Niccolò Machiavelli berfokus pada bagaimana karakteristik dasar manusia mempengaruhi keamanan negara, sehingga mempengaruhi pandangan terhadap politik realis. Dalam The Prince (1532), Machiavelli menekankan bahwa perhatian utama seorang pemimpin adalah untuk mempromosikan keamanan nasional. Dalam pandangan Machiavelli, penguasa mematuhi 'etika tanggung jawab' daripada moralitas agama secara konvensional yang memang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup negara.

Melansir dari sumber yang sama, setelah Perang Dunia Kedua, Hans Morgenthau (1948) berusaha mengembangkan teori internasional yang komprehensif, yang dapat diatur oleh hukum di mana dapat berakar pada sifat manusia. Fokus Hans adalah untuk memperjelas hubungan antara kepentingan dan moralitas dalam politik internasional, dan karyanya banyak menarik wawasan tokoh-tokoh sejarah seperti Thucydides dan Machiavelli. Morgenthau juga menetapkan pendekatan yang menekankan kekuasaan atas moralitas, di mana setiap tindakan politik diarahkan untuk mempertahankan, meningkatkan, atau menunjukkan kekuasaan. 

Dalam Theory of International Politics (1979), Kenneth Waltz juga memodernisasi teori HI dengan menjauhkan realisme dari asumsinya yang tidak dapat dibuktikan meskipun secara persuasif, tentang sifat manusia. Kontribusi teoretisnya disebut 'neorealisme' atau 'realisme struktural' karena ia menekankan gagasan 'struktur' dalam penjelasannya. Waltz menawarkan versi realisme yang merekomendasikan agar para ahli teori memeriksa karakteristik sistem internasional untuk mendapatkan jawaban daripada menyelidiki kekurangan dalam sifat manusia. Gagasan seperti sifat manusia adalah asumsi yang didasarkan pada pandangan filosofis tertentu yang tidak dapat diukur dengan cara yang sama.

Kelompok Negara Islam (juga dikenal sebagai IS, Daesh, ISIS atau ISIL) merupakan kelompok militan yang mengikuti doktrin fundamentalis Islam Sunni. Pada bulan Juni 2014, kelompok itu menerbitkan sebuah dokumen yang mengklaim telah melacak garis keturunan pemimpinnya, Abu Bakar al-Baghdadi, kembali ke nabi Muhammad. Kelompok itu kemudian menunjuk al-Baghdadi sebagai 'khalifah'.

Sebagai khalifah, al-Baghdadi menuntut kesetiaan umat Islam yang taat di seluruh dunia dan kelompok serta pendukungnya mulai melakukan berbagai tindakan ekstrem dan biadab. Banyak dari ini ditargetkan di kota-kota di negara-negara Barat seperti Melbourne, Manchester dan Paris - yang telah menyebabkan masalah menjadi global, dan pada akhirnya, tujuannya adalah untuk menciptakan Negara Islam (atau Khilafah) dalam hal geopolitik, budaya dan politik dan untuk mencegah (melalui penggunaan terorisme dan tindakan ekstrim) kekuatan Barat atau regional dari campur tangan dalam proses ini. 

Meski bukan negara yang diakui secara resmi, dengan merebut dan menguasai wilayah di Irak dan Suriah, kelompok ISIS jelas memiliki aspek kenegaraan. Bagian utama dari upaya untuk memerangi kelompok Negara Islam terdiri dari serangan udara terhadap posisinya, dikombinasikan dengan strategi militer lainnya seperti menggunakan pasukan lokal sekutu untuk merebut kembali wilayah (terutama di Irak).

Hal ini menunjukkan bahwa perang dianggap sebagai metode paling efektif untuk mengimbangi meningkatnya kekuatan terorisme di Timur Tengah dan menetralisir ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok Negara Islam tidak hanya kepada negara-negara Barat tetapi juga negara-negara di kawasan tersebut. Jadi, sementara terorisme transnasional, seperti yang dilakukan oleh kelompok Negara Islam, merupakan ancaman yang relatif baru dalam hubungan internasional, negara-negara mengandalkan strategi lama yang konsisten dengan realisme untuk menghadapinya.

Negara pada akhirnya mengandalkan swadaya untuk menjamin keamanan mereka sendiri. Dalam konteks ini, realis memiliki dua strategi utama untuk mengelola ketidakamanan:

- Keseimbangan kekuatan dan pencegahan

Keseimbangan kekuatan bergantung pada aliansi strategis dan fleksibel, sementara pencegahan bergantung pada ancaman (atau penggunaan) kekuatan yang signifikan.

a. Pertama, koalisi longgar negara-negara yang menyerang kelompok Negara Islam – negara-negara seperti AS, Rusia dan Prancis – mengandalkan berbagai aliansi cuaca cerah dengan kekuatan regional seperti Arab Saudi, Turki dan Iran. Pada saat yang sama, mereka meremehkan peran organisasi internasional karena menyepakati tindakan di tempat-tempat seperti PBB sulit karena persaingan negara.

b. Kedua, menghalangi musuh dengan kekuatan yang luar biasa dan superior (atau ancamannya) dianggap sebagai metode tercepat untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Negara Islam. Ketika ditinjau lagi, kekuatan militer Negara Islam bila dibandingkan dengan kekuatan militer AS, Prancis atau Rusia tampaknya mengkonfirmasi suatu rasionalitas keputusan, di mana terletak penekanan realisme pada pentingnya konsep-konsep seperti pencegahan, tetapi juga pada pandangan negara. 

Poin kunci dalam memahami realisme adalah bahwa itu merupakan suatu teori yang berpendapat bahwa tindakan buruk seperti perang adalah alat yang diperlukan dari tata negara di dunia yang tidak sempurna dan para pemimpin harus menggunakannya ketika itu untuk kepentingan nasional.