Donald Trump Perintahkan Dokumen Rahasia Pembunuhan JFK dan MLK Dibuka

Liputan6.com, Jakarta Pada 23 Januari 2025, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan pembukaan dokumen rahasia terkait pembunuhan John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, dan Martin Luther King Jr. Langkah ini menimbulkan perhatian besar, mengingat dokumen-dokumen tersebut telah lama menjadi perdebatan publik.

Sebagian dokumen terkait pembunuhan JFK sebenarnya telah diungkap sebelumnya, termasuk sekitar 13.000 dokumen yang dirilis di bawah pemerintahan Joe Biden. Namun, banyak catatan tetap disunting atau dirahasiakan, menyebabkan berbagai teori konspirasi terus berkembang.

Dalam perintah eksekutif ini, Trump memberikan tenggat waktu bagi pejabat terkait untuk menyusun rencana pelepasan dokumen-dokumen tersebut. Namun, tantangan besar muncul karena lembaga seperti CIA, Pentagon, dan Departemen Luar Negeri masih menolak membuka seluruh dokumen tersebut.

Pada minggu pertama masa jabatan keduanya, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membuka dokumen rahasia yang terkait dengan pembunuhan JFK, RFK, dan MLK. Langkah ini menjadi salah satu tindakan eksekutif utama yang diambil Trump sejak pelantikannya.

Perintah tersebut mewajibkan pejabat tinggi untuk mempresentasikan rencana deklasifikasi dalam waktu 15 hari. Meski terdengar ambisius, langkah ini memantik harapan sekaligus skeptisisme dari publik. Jefferson Morley, seorang pakar pembunuhan JFK, menyebut langkah ini penting namun masih memerlukan detail implementasi yang jelas.

John F. Kennedy, presiden ke-35 Amerika Serikat, dibunuh pada 22 November 1963 di Dallas, Texas. Ia ditembak mati oleh Lee Harvey Oswald, seorang veteran marinir yang pernah membelot ke Uni Soviet. Hanya dua hari setelah penangkapan Oswald, ia ditembak mati oleh pemilik klub malam, Jack Ruby. Kasus ini memunculkan berbagai teori konspirasi, mulai dari keterlibatan CIA hingga mafia.

Robert F. Kennedy, saudara JFK, dibunuh pada tahun 1968 ketika mencalonkan diri sebagai presiden. Ia ditembak oleh Sirhan Sirhan, seorang pria Palestina yang menentang dukungan AS terhadap Israel. Pembunuhan ini terjadi hanya dua bulan setelah Martin Luther King Jr., seorang pemimpin hak-hak sipil, dibunuh oleh nasionalis kulit putih, James Earl Ray.

Sebagian besar dokumen terkait kasus-kasus ini telah dirilis secara bertahap sejak tahun 1990-an, terutama setelah Kongres mengesahkan undang-undang khusus pada 1992. Namun, ribuan dokumen masih disunting atau dirahasiakan, dengan alasan keamanan nasional. Bahkan, selama masa jabatan pertamanya, Trump sempat menunda deklasifikasi penuh setelah mendapat tekanan dari CIA dan FBI.

Morley mengungkapkan, meski rilis dokumen baru-baru ini memberikan rincian tambahan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Salah satu informasi yang baru terungkap adalah pemantauan ekstensif CIA terhadap Oswald sebelum pembunuhan JFK, yang semakin mempersulit narasi resmi.

Teori konspirasi terkait pembunuhan JFK, RFK, dan MLK terus menjadi perdebatan. Sebagian besar masyarakat Amerika tidak percaya bahwa Oswald bertindak sendirian. Paul Landis, mantan agen Secret Service yang berada di lokasi kejadian, bahkan mengungkapkan detail baru yang menimbulkan keraguan terhadap teori "satu peluru" yang selama ini dipegang sebagai kebenaran resmi.

Keluarga korban, seperti RFK Jr., juga meragukan narasi resmi. Ia bahkan sempat bertemu Sirhan di penjara dan menyatakan keyakinannya bahwa Sirhan tidak bertindak sendirian. Namun, pandangan ini tidak disepakati oleh semua anggota keluarga Kennedy.

Meskipun perintah eksekutif telah dikeluarkan, pelaksanaan deklasifikasi menghadapi tantangan besar. Lembaga seperti CIA dan FBI diperkirakan akan terus mempertahankan kerahasiaan atas dokumen-dokumen tertentu.

Rilis dokumen ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru dan menjawab pertanyaan publik. Namun, banyak pihak pesimis bahwa dokumen-dokumen ini akan sepenuhnya terbuka tanpa adanya sensor tambahan.

Trump ingin meningkatkan transparansi dan menjawab teori konspirasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Tidak semua dokumen. Beberapa kemungkinan tetap dirahasiakan dengan alasan keamanan nasional.

Kasus-kasus ini melibatkan tokoh-tokoh besar dan memunculkan berbagai teori konspirasi yang belum terpecahkan hingga saat ini.

Berdasarkan perintah Trump, rencana deklasifikasi harus disusun dalam waktu 15 hari, namun proses finalnya masih belum pasti.