Jokowi: Saya Ingin yang Jadi Menteri Lepas dari Partai Politik

Namun saat di‎tanya alasannya, Jokowi tak mau menyebutkan.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 09 Agu 2014, 16:24 WIB
Diterbitkan 09 Agu 2014, 16:24 WIB
Ini Markas Penentuan Kabinet dan Penyusunan Kebijakan Jokowi-JK
Rumah transisi ini dipimpin Rini M. Soemarno dan empat orang deputi, Andi Widjajanto, Hasto Kristyanto, Anies Baswedan dan Akbar Faisal, Jakarta, Senin (4/8/14). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengaku sampai saat ini dirinya belum menentukan siapa saja yang akan menjadi pembantunya di kabinet pemerintahannya kelak. Ia mengaku masih melakukan pemantauan dan proses seleksi bersama beberapa orang yang tergabung dalam tim khusus. "Ya sabar, ini masih digodok sampai sekarang," ujar Jokowi di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).Terkait kriteria calon-calon menteri dan pembantunya di kabinet pemerintahannya kelak, Jokowi tak mau banyak berbicara. Namun demikian, ia menginginkan agar calon menterinya tidak memangku jabatan strategis di partai politik. "‎Kalau saya ingin agar yang menjadi menteri lepas dari partai politik," ucap Jokowi. Saat di‎tanya apa alasan Jokowi menginginkan menteri-menterinya kelak tidak memegang jabatan di partai politik, Jokowi tak mau menyebutkan. "Ya nantilah, ini kan masih digodok, tunggu saja," kata Jokowi. ‎‎Jokowi sebelumnya menyebut para menterinya di kabinet nanti harus mempunyai 4 kriteria, yakni mempunyai sifat kepemimpinan yang kuat, punya kompetensi, mempunyai kemampuan manajerial yang baik, dan bersih dari korupsi. "Kriteria tentu saja, leadership-nya yang kuat, ia harus mampu menjadi pemimpin di institusi yang ia pimpin. Lalu punya kompetensi yang baik secara manajerial dan mengerti manajemen administrasi pemerintahan dan tentu yang utama mempunyai catatan baik, bersih (tidak korupsi) dan mau melayani," ujar Jokowi.‎Tindakan selektif yang diterapkan dalam memilih jajarannya di kabinet nanti, menurut Gubernur DKI Jakarta tersebut tak jauh berbeda dengan kebijakannya memilih jajaran satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia pun tak membantah, bila langkahnya tersebut disebut sebagai adopsi lelang jabatan camat dan lurah ia lakukan. "Ia kurang lebih seperti itu (adopsi lelang jabatan camat dan lurah)," ucap Jokowi. ‎(Ali)

Baca juga:

Jokowi Pilih Mantan Kepala BIN Jadi Penasihat Tim Transisi

Anggota Tim: Tabu Bicara Posisi Menteri di Rumah Transisi

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya