Hendropriyono Tutupi Kekurangan Jokowi di Bidang Intelijen

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono ditunjuk sebagai penasihat Tim Transisi Joko Widodo (Jokowi) di bidang intelijen. Terkait hal itu, pengamat terorisme dan intelijen asal Universitas Indonesia Ridlwan Habib menilai Hendro tepat dalam posisi sebagai penasihat di bidang intelijen.

"Pengalaman dan keahlian Hendropriyono mampu mengisi kekurangan Jokowi di bidang intelijen," ujar Ridlwan dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Minggu (10/8/2014).

Ridlwan menjelaskan, intelijen sangat dibutuhkan jika pemerintahan Jokowi ingin berjalan lancar. Apalagi, komunitas intelijen bekerja dalam senyap dan masyarakat umum merasakan manfaatnya jika kondisi sehari-hari aman dan damai.

"Baru jika terjadi kejadian gangguan keamanan misalnya peledakan bom, publik ramai-ramai menyalahkan intelijen, dianggap gagal," ujar Ridlwan.

Padahal imbuh Ridlwan, faktanya belum tentu demikian. Intelijen seringkali sudah memberikan early warning atau peringatan dini, namun tidak dieksekusi oleh pimpinan negara sebagai user.

Ridlwan mencontohkan, setahun sebelum peristiwa Bom Bali I, BIN sudah mendapatkan dokumen fatwa Osama bin Laden yang memerintahkan adanya serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Surat itu didapat BIN dari informan terpercaya, namun tidak segera ditindaklanjuti oleh pimpinan nasional saat itu.

"Hal-hal semacam itu jangan sampai terulang di era Jokowi, karena itu perlu masukan dari pelaku intel yang mengalami langsung seperti Hendropriyono," ucap Ridlwan.

Alumni S2 Kajian Strategik Intelijen UI itu menambahkan, Hendropriyono layak dijadikan penasihat karena selain pelaku langsung juga sangat memahami teori. "Jangan lupa, Hendropriyono adalah profesor dan guru besar Ilmu Intelijen satu-satunya di Indonesia. Disertasinya di UGM tentang filsafat intelijen," imbuh dia.

Namun Ridlwan mengungkapkan, kalangan aktivis hak asasi manusia (HAM) di antaranya dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai Hendro tidak layak sebagai penasihat Jokowi mengingat rekam jejaknya di masa lalu.

Ridlwan menjelaskan, penolakan kalangan aktivis HAM terhadap Hendro wajar-wajar saja. Namun tentunya jika ada tuduhan terkait kasus hukum harus ada pembuktian dengan fakta.

"Saya kira Pak Jokowi sangat hati-hati dan cermat memilih orang. Pak Hendro bukan dipilih dengan tutup mata, namun karena memang punya kualitas," pungkas Ridlwan. (Mut)

Baca juga:

Alasan Jokowi Tunjuk Tim Penasihat Transisi
5 Tokoh Akan Dijadikan Penasihat Tim Transisi Jokowi
Jokowi Pilih Mantan Kepala BIN Jadi Penasihat Tim Transisi
Kontras: Koruptor dan Pelanggaran HAM Haram Masuk Kabinet Jokowi