Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah?

Dana Optimalisasi Haji 2018 Jadi Rp6,878 Triliun

Dengan kenaikan kurs tersebut, maka dana optimalisasi haji tahun 2018 berubah dari Rp6,327 triliun menjadi Rp6,878 triliun.

oleh hidya anindyati diperbarui 28 Mei 2018, 12:35 WIB

Diterbitkan 28 Mei 2018, 12:35 WIB

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Liputan6.com, Jakarta Komisi VIII DPR dan Menteri Agama sepakat asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Saudi Arabia Riyal (SAR) dalam BPIH 2018 berubah dari SAR 1 = Rp3.570 menjadi SAR 1 = Rp3.850. Dengan kenaikan kurs tersebut, maka dana optimalisasi haji tahun 2018 berubah dari Rp6,327 triliun menjadi Rp6,878 triliun.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Agar Tidak Pikun di Usia Tua, Yuk Istiqamah Baca Al-Qur'an dan Panjatkan Doa Ini

Menurut Ali Taher, akibat kenaikan kurs tersebut, Komisi VIII menyetujui kenaikan dana optimalisasi haji sebesar Rp 580,990 miliar. Kenaikan tersebut dipicu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang saat ini mencapai Rp14.204 per dolar AS.

Dalam Raker yang beragenda Perubahan Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2108 ini, Komisi VIII juga menyetujui usulan Kemenag mengenai Indirect Cost BPIH Khusus tahun 2018 sebesar Rp16,690 miliar.

Selain itu, Komisi VIII bersama Menag dan BPKH sepakat bahwa penyediaan SAR dalam rangka BPIH 2018 meliputi, penyediaan SAR dalam rangka pembayaran living cost dilakukan Kemenag, dengan pertimbangan BPKH belum memilki pejabat pengadaan yang bersertifikat. Di sisi lain, penyediaan SAR dalam rangka operasional haji di Arab Saudi dilakukan oleh BPKH.

“Untuk itu Komisi VIII DPR mendesak Menteri Agama untuk mempercepat Keputusan Presiden mengenai besaran indirect cost BPIH 2018,” tegas politisi Partai Amanat Nasional itu.

Dalam kaitan ini pula, Komisi VIII menyetujui agar BPKH menggunakan nilai manfaat setoran awal jemaah haji untuk uang muka pembayaran indirect cost BPIH 2018 kepada Kemenag RI, sebelum terbitnya Keppres. Kepada BPKH, Komisi VIII minta bersama Kemenag untuk menyusun kebijakan mengenai penyediaan mata uang SAR, guna mengantisipasi fluktuasi nilai tukar, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.

Ditambahkan Ali Taher, saat ini kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Dengan demikian melalui dana optimalisasi tersebut, pemerintah mensubsidi Rp31 juta per jemaah. Saat ini biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan kepada jemaah ialah Rp 34,5 juta.